Soal dugaan korupsi 102 m, Pemeriksaan Jangan Dianggap Teror


sumber : sumut pos

Wednesday, 2 September 2009

Dari Jakarta, langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102 miliar, sudah pasti berpengaruh kepada kinerja Pemkab Langkat. Karenanya, para pejabat setempat tidak perlu risau bila hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Kalau memang merasa sama sekali tidak terlibat, pemeriksaan oleh aparat hukum harus disikapi secara biasa-biasa saja.

Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan hal tersebut menanggapi banyaknya pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Langkat yang sudah dimintai keterangan KPK.

Namun di sisi lain, Ray juga berharap, penyidik KPK bisa memahami suasana psikologis para pejabat SKPD itu. KPK harus bisa menciptakan rasa nyaman bagi mereka tatkala mereka sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Ini penting agar pemeriksaan KPK ini jangan dianggap sebagai teror. Sebaliknya, KPK juga harus memastikan bahwa pemeriksaan kepada mereka ini bukan teror. Penyidik KPK harus tegaskan bahwa ini adalah upaya mencari kebenaran materiil terhadap dugaan korupsi yang dilakukan satu atau dua orang saja,” ujar Ray Rangkuty kepada koran ini di Jakarta, Selasa (1/9).

Aktifis gerakan antikorupsi asal Medan itu menjelaskan, penegasan sejak awal bahwa hanya ada satu dua pejabat yang bakal dijadikan tersangka, sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Langkat tetap berjalan normal. Problem yang selama ini muncul, tatkala seorang kepala daerah terlilit kasus korupsi, imbasnya ke para bawahannya dan ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan karena pelayanan publik menjadi amburadul.
Berkali-kali dikatakan, penegasan bahwa hanya satu dua pejabat yang bakal terseret sangat diperlukan. “Ini agar kalau para SKPD itu diminta hadir untuk menjadi saksi, tidak merasa bahwa dirinya berpeluang masuk penjara. Jangan pemeriksaan malah menjadi teror, bisa stres semua pejabat SKPD,” ucapnya.
Cara lain, penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara maraton kepada para SKPD yang memang hanya diperlukan keterangannya sebagai saksi. Ini agar waktu mereka tidak tersita untuk mondar-mandir Langkat-Jakarta.

Ray tidak membantah kemungkinan kasus Langkat ini melibatkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Pasalnya, kasus yang diusut adalah APBD, dimana saat itu yang menjadi bupati adalah Syamsul. Ray yakin, saat ini Syamsul juga sudah tidak tenang dan ujung-ujungnya, rakyat juga yang akan dirugikan. “Ya, kalau pikiran dia lebih fokus ke persoalan yang ditangani KPK ini, bagaimana dia bisa menjalankan kepemimpinan di Sumut dengan baik? Pekerjaanya sebagai gubernur sudah pasti terganggu,” kata Ray.

Lebih lanjut dia memprediksi, kasus dugaan korupsi ini tidak lama lagi akan diikuti oleh persoalan-persoalan politik, baik di Langkat maupun di Sumut secara umum. Ini menjadi hal yang menarik lantaran Syamsul belum lama menduduki kursi Sumut 1. Hanya saja, Ray tidak mau membeberkan persoalan-persoalan politik yang bakal muncul. “Biar proses hukum bergulir dulu,” kilahnya.(ndi/mag-2/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: