Syamsul Bantah Kembalikan Uang Rp30 M


sumber : sumut pos

Wednesday, 2 September 2009

LANGKAT-Kegelisahan dan ketakutan, kini tengah menghantui para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat. Ada yang takut ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi Rp102 miliar yang diselidiki Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Adapula gelisah jika jabatannya dicopot oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Ketakutan dan kegelisahan ini semakin jelas ketika wartawan koran ini bertemu dengan beberapa Kepala SKPD Pemkab Langkat di Gedung DPRD Langkat, Selasa (1/9). Ketika itu, Bupati Langkat dan jajarannya sedang mengikuti sidang paripurna membahas Perubahan APBD Langkat 2009. “Kalau saya belum dapat surat panggilan itu. Entah nanti kalau nyusul setelah mereka yang dipanggil ini,” ujar seorang Kepala SKPD tampak gundah.

Kepala SKPD lainnya yang berhubungan dengan anggaran Rp102 miliar itu, menghindari menjawab pertanyaan wartawan. Namun, bisik-bisik di kalangan pejabat makin santer. Ada yang khawatir terseret. Di level bawah, kekhawatiran itu juga merembes. Bahkan, beberapa hari terakhir, situasi Kantor Bupati Langkat jadi sepi.

Meski beberapa pejabat Langkat sudah memenuhi panggilan KPK, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berupaya bersikap tenang. “Tidak ada masalah di Langkat, di mana rupanya yang bermasalah?” tanya Ngogesa kepada wartawan ketika diwawancarai usai sidang paripurna.

Ngogesa menegaskan, meski banyak anak buahnya yang dipanggil KPK terkait dugaan korupsi senilai Rp102 miliar, belum mengganggu kinerja SKPD. Karena, susunan struktural di setiap bagian masih ada bawahan dari pejabat yang diperiksa KPK di Jakarta. “Kalau pimpinannya yang diperiksa, kan ada bawahannya untuk menggantikan, jadi nggak ada masalah,” ulangnya sedikit gugup.

Untuk kasus ini, Ngogesa tak mau gegabah bertindak mengganti atau mencopot bawahannya yang kini sibuk bolak-balik Langkat-Jakarta memenuhi panggilan KPK. “Kalau untuk mutasi atau pencopotan jabatan masih terlalu pagilah, kita lihat saja proses pemeriksaannya seperti apa,” tambahnya.

Ketika wartawan bertanya lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi Rp102 miliar itu, Ngogesa mengalihkan jawabannya. Ia meminta wartawan mempublikasikan berita selain pemeriksaan di KPK. “Kalau bisa berita lain, kan banyak untuk dipublikasikan,” pintanya sembari meninggalkan kerumunan wartawan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan administrasi yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Setda Langkat yang berinisial YS, diketahui yang bersangkutan telah menerima tiga buah Cek Giro dari Kuasa BUD berinisial BR senilai Rp5.000.000.000 untuk penyertaan modal pada PDAM dan PT Bank Sumut.

Tapi, konfirmasi yang dilakukan terhadap PT Bank Sumut pada tanggal 5 September 2008 dan Kabag Keuangan PDAM Tirta Wampu tanggal 29 Agustus 2008 ternyata, Pemkab Langkat hingga 4 September 2008 tidak pernah melakukan penyetoran/penambahan Modal Saham pada PT Bank Sumut.

Begitu juga konfirmasi terhadap Kabag Keuangan PDAM Tirta Wampu Langkat dan Kasir PDAM Tirta Wampu Langkat pada tanggal 29 Agustus 2008 diketahui bahwa selama Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Langkat tidak pernah melakukan penyetoran modal kepada PDAM Tirta Wampu Langkat.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga tidak melakukan pembayaran penuh biaya listrik Pemkab Langkat senilai Rp11.867.972.225. Terdapat uang sebanyak Rp1.024.895.820 tidak dibayarkan kepada PT PLN.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan koran ini, dana sebesar Rp5 miliar yang diterima bendahara pengeluaran Setdakab Langkat berinisial YS ternyata di bagi menjadi dua yaitu sebesar Rp3 miliar ke Bank Sumut dan Rp2 miliar lagi dikucurkan ke PDAM Tirta Wampu Stabat.

Sayangnya, kucuran dana tersebut diduga tak sampai ke pihak yang ditunjuk tersebut. Tidak sampainya dana miliran rupiah itu kepada perusahaan yang ditunjuk tadi, juga dibenarkan oleh Dirut PDAM Tirta Wampu Jufrizal ketika ditemui wartawan koran ini di kantornya kemarin. “Memang dana Rp2 miliar itu tak pernah sampai ke kita,” bilangnya singkat menyikapi adanya bantuan dari Pemkab Langkat untuk perusahaan air minum tersebut.

Sumber Sumut Pos di Jakarta, ada kabar Syamsul Arifin mengembalikan uang sebesar Rp30 miliar bulan Februari 2009 lalu kas daerah melalui BPK. Pengembalian tersebut dalam dua tahap sebesar masing-masing Rp15 miliar.
Pengembalian itu diduga lantaran hasil audit BPK yang menyatakan, ada kas Pemkab Langkat yang bocor.

Namun, Syamsul Arifin membantah kabar tersebut. Saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (30/8), Syamsul mengaku, ia tidak pernah memulangkan dana Rp30 miliar seperti yang diisukan. ‘’Tidak ada itu. Pasti informasinya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM, red),’’ katanya.

Sementara itu, kalangan DPRD Sumut mulai menyoroti kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102 miliar. Pejabat yang paling disoroti adalah mantan Bupati Langkat yang saat ini duduk sebagai Gubernur Sumut (Gubsu), Syamsul Arifin SE.

Kalangan DPRD Sumut mengatakan, pemeriksaan terhadap Syamsul untuk dimintai keterangan sebagai saksi guna penyelidikan yang dilakukan KPK harus dipenuhi dan dijelaskan dengan baik. Sehingga titik terang kasus tersebut dapat terus berlangsung pengusutannya dengan baik. Sebab kecurigaan masyarakat selama ini terhadap Gubsu menjadi polemik yang berkepanjangan.

“Kita memberi dukungan akomodatif, apa yang dibutuhkan KPK terhadap penyelidikan kasus itu. Di sini Gubsu harus segera memberi penjelasan dengan baik sehingga dapat terklarifikasi,” kata anggota DPRD Sumut, Timbas Tarigan di Gedung DPRD Sumut, kemarin (1/9).

Timbas mengatakan, jika Gubsu tidak menjelaskannnya dengan baik, maka imbasnya akan meluas yang dapat melumpuhkan pemerintahan di Langkat. Gubsu juga tidak akan konsen menjalani tugasnya sekarang sebagai gubernur. “Kalau ini dapat dilaksanakan, maka Langkat ke depan pemerintahannya bisa lebih baik, tapi kalau sebaliknya maka akan menjadi bumerang sepanjang masa, sebab kasus ini sudah lama mengendap,” terangnya.

Selain itu, para pejabat Langkat yang diperiksa harus terus terang. Sehingga mekanisme penggunaan anggaran yang diduga senilai Rp102 miliar dapat cepat dievaluasi. “Kalau ini ditutupi para pejabat yang diperiksa Langkat dan juga Gubsu, maka akan selalu polemik. Sebab yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Gubsu, karena pada saat itu dia yang menjabat sebagai Bupati Langkat,” tandasnya.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Syamsul Hilal mengatakan, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat harus diusut tuntas. “Selama ini kasus ini seperti ‘dipetieskan’ namun untuk saat ini KPK sudah serius. Saya sangat respek terhadap sikap KPK yang mengusutnya,” kata Syamsul.

Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, harus ada kejelasan penyalahgunaan uang senilai Rp102 miliar tersebut dan yang terlibat tanpa kecuali. “Ini sangat merugikan masyarakat, apalagi uang itu untuk pembangunan dan lainnya,” kata Elfenda.

Elfenda menilai, pengelolaan keuangan di Langkat sangatlah buruk. Sebab dalam proses keuangan Sekda-lah yang lebih bertanggung jawab. “Ini malah mantan Bupati Langkat dan lainnya yang membubuhkan tanda tangan,” tegasnya.(ndi/mag-2/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: