Terkait kerugian negara 102 milyar, KPK Tunggu Syamsul


sumber : Harian Sumut Pos

Thursday, 3 September 2009

MEDAN-Posisi mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin, yang kini Gubernur Sumut, makin terjepit. Setelah, belasan mantan anak buahnya di Pemkab Langkat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa, beberapa elemen masyarakat mulai mendesak KPK agar menuntaskan kasus itu hingga ke Syamsul Arifin.

Hari ini, ia dijadwalkan juga diperiksa dalam kasus dugaan persekongkolan tender.

Elemen masyarakat itu diantaranya, Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, dan Lembaga Komunitas Independent SBY (Komid SBY) Langkat. Mereka mendesak KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut meski menyeret mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin.

Hal itu disampaikan Koordinator K-SEMAR, Togar Lubis, dan Ketua MPI Langkat, Misno Adi, yang didampingi Ketua Komid SBY, Torang Hutajulu, melalui selulernya kepada wartawan koran ini, Rabu (2/9).

Desakan ini mereka lakukan terkait dugaan bobolnya kas Pemkab TA 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar yang diduga dilakukan oleh Syamsul Arifin saat menjabat sebagai Bupati Langkat.

Dugaan korupsi ini, sambungnya, sudah dilaporkan oleh Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan Surat Pengaduan Nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 Maret 2009.

Dalam laporan kepada KPK tersebut, Ketua BPK RI menyebutkan, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan Investigatif atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Daerah Tahun Anggaran 2000-2007 pada Pemkab Langkat, disimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah sekurang-kurangnya Rp102.787.739.067.

Uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan pada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Kerugian tersebut akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak dianggarkan. Dari jumlah itu, di antaranya sebesar Rp21,5 miliar dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat sebesar Rp8,5 miliar. “Dalam laporan itu juga menyebutkan ada pungutan sebesar Rp8,5 miliar di Dinas PU Langkat yang tak dapat dipertanggungjawabkan,” beber mereka.

Berdasarkan laporan itu, dikabarkan Syamsul Arifin telah mengembalikan uang ke kas daerah Pemkab Langkat sebesar Rp30 miliar, yaitu sebesar Rp15 miliar pada tanggal 9 Februari 2009 dan sebesar Rp15 miliar pada tanggal 16 Februari 2009.

Namun, kabar pengembalian uang itu sudah dibantah oleh Syamsul Arifin kepada Sumut Pos, Minggu (30/8) lalu.

Selain kasus itu, elemen masyarakat ini juga mendesak KPK dan Kejagung agar menuntaskan kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp11 miliar dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok Bukit Lawang Rp25 miliar. Nama Syamsul Arifin disebut-sebut dalam kasus itu.

Apa tanggapan Syamsul Arrifin? Saat dimintai tanggapannya, kemarin (2/9), Syamsul Arifin mengaku tidak tahu menahu. Bahkan, soal kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102 miliar yang mengakibatkan belasan mantan anak buahnya itu bolak-balik Langkat-Jakarta, Syamsul juga mengaku tidak tahu. “Saya nggak tahu itu,” kata Syamsul singkat, di Kantor Gubsu.
Saat ditegaskan bahwa dugaan korupsi itu terjadi saat dia masih menjabat dua periode Bupati Langkat, Syamsul juga berdalih tidak tahu, jadi tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan. “Saya belum bisa jelaskan,” elak Syamsul.

Sementara itu, kalangan DPRD Sumut mulai menyoroti keberadaan para pejabat di Langkat yang mulai cemas terkait pengusutan kasus tersebut oleh KPK.

Anggota komisi C DPRD Sumut, Hidayatullah mengatakan, pejabat di Langkat tak perlu takut, kalau takut berarti ikut terlibat. “Pejabat yang diperiksa tidak ada alasan takut, sepanjang dia tidak melakukan kesalahan,” katanya.
Hidayatullah mengatakan, permasalahan di Langkat sudah berkarat, ibarat besi tua. Jadi terlepas dari itu, para pejabat yang diperiksa harus benar dalam berucap, lurus dalam menceritakan yang sebenarnya.

Selain itu, KPK dalam melakukan pemeriksaan sudah punya bukti-bukti. Hanya saja bukti itu harus ditanyakan lagi untuk melengkapinya lebih mendalam. “Jangan salah, KPK sudah tahu mana yang berbohong dan mana yang tidak dalam memberikan keterangan,” ungkapnya.

Selain itu, para pejabat Langkat yang belum diperiksa, harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. “Jadi kalau tak mau kena ombak, jangan ambil rumah di pinggir pantai,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan koran ini, aliran dana yang tak mampu dipertanggungjawabkan tersebut diantaranya dana penyertaan modal kepada PDAM Tirta Wampu sebesar Rp2 miliar, dana penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp3 miliar dan dana untuk pembayaran rekening listrik pemkab Langkat sebesar Rp1,2 miliar.

Untuk memperjelas aliran dana tersebut, wartawan koran ini mencoba mencari tahu dari ES yang kini bertugas di Kelurahan Hinai Kiri, Secanggang. Sayangnya, ketika wartawan koran ini tiba di kantor kelurahan itu, menurut teman-temannya, sejak ditempatkan di kantor tersebut, ES jarang sekali bertugas. Bahkan ES tak pernah bercerita banyak tentang kepindahannya di kantor lurah tersebut. “Mencari siapa? Kalau ES, dia jarang sekali masuk kantor, sejak pertama masuk kemari, sampai saat ini bisa dihitung berapa kali dia masuk kerja, ada apa rupanya?” tanya teman ES di kantor kelurahan tersebut.

Menurut teman sekantornya ini, ES saat ini dikabarkan sedang sakit-sakitan. “Kemarin dia bilang sakit, tapi sampai sekarang kami nggak tahu sudah sembuh atau belum, mau datang ke rumahnya kami nggak tahu di mana, jadi nunggu dia datanglah baru bisa ditanya,” kata teman ES tadi.

Di tempat terpisah, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu membantah kondisi pemerintahannya jadi kacau. “Tidak ada masalah di Pemkab Langkat, meski beberapa pejabat kita dipanggil KPK, kan ada wakilnya yang menggantikan,”katanya usai mengikuti rapat paripurna perubahan APBD Langkat TA 2009 di Gedung DPRD Langkat, Selasa (1/9).

Meski begitu, Ngogesa Sitepu tak mampu menutupi kegundahannya perihal berita pemeriksaan terhadap anak buahnya di media massa. Dengan nada tenang, Ngogesa sempat meminta kepada sejumlah wartawan untuk tidak lagi memberitakan pemeriksaan anak buahnya oleh KPK. “Kalau bisa masalah ini nggak usah diberitakan, kan masih banyak berita yang bagus di Pemkab Langkat ini,”pintanya.

Menanggapi permintaan Bupati Langkat itu, Ketua MPI Langkat Misno Adi ketika dihubungi mengtakan, tak ada hak Bupati Langkat untuk menghalang-halangi pemberitaan di media massa terkait pemeriksaan anak buahnya di KPK RI. “Kalau dia mencoba menghalang-halangi, berarti dia memuluskan tindakan korupsi di Bumi Langkat berseri atau jangan-jangan dia juga ikut menikmati dana tersebut,”duga Misno.(mag-2/ndi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: