Nama Syamsul Makin Menguat, Dugaan Korupsi Rp102 M Dilapor ke SBY


sumber : Harian Sumut Pos

JAKARTA-Kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102 miliar dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan ini disampaikan pimpinan Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, dan Lembaga Komunitas Independent SBY (Komid SBY) Langkat, Kamis (3/9) siang di Jakarta.
Surat pengaduan disertai dokumen laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat tahun anggaran 2007. Laporan diterima Sekretariat Negara (Setneg) untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden SBY.

Kepada wartawan koran ini usai menyerahkan laporan, Ketua DPK MPI Langkat, Misno Adi, menunjukkan selembar kertas yang ditandatangani pegawai Setneg sebagai bukti laporan telah diterima secara resmi. “Ini buktinya, kami serius. Semua pihak, termasuk Bapak Presiden, harus mendorong agar kasus dugaan korupsi ini bisa diungkap dengan cepat dan tuntas. Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan harus mengetahui perkara ini karena kami punya dugaan kuat ini melibatkan Gubernur Sumut Syamsul Arifin,” ujar Misno Adi.
Agar dorongan penuntasan perkara ini bisa lebih kuat, pihak legislatif juga diberi laporan lengkap secara tertulis. Usai memberikan laporan ke Setneg, Misno yang disertai Koordinator K-SEMAR, Togar Lubis, dan Torang Hutajulu, langsung meluncur ke gedung DPR, Senayan. Di sana, mereka menyampaikan laporan kepada Ketua DPR Agung Laksono. Secara khusus, laporan yang sama juga disampaikan ke pimpinan Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum.

Sehari sebelumnya, Rabu (2/9), mereka juga menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan data susulan berupa data kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp11 miliar dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok Bukit Lawang Rp25 miliar.

Khusus mengenai perkara APBD, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa memang KPK tengah melakukan penyelidikan perkara itu. Disebutkan, penyelidikan dilakukan setelah KPK mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Sementara, dari surat KPK yang dikirimkan ke Misno Adi selaku pimpinan DPK MPI, diketahui bahwa KPK baru memulai pengusutan kasus ini. Tepatnya, data pengaduan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan KPK tanggal 14 Juli 2009.

“Sehubungan dengan surat pengaduan saudara nomor: 28/B.6/DPK-MPI/LKT/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dengan Nota Dinas nomor: ND-666/40-43/07/2009 tanggal 14 Juli 2009 telah menyampaikan pengaduan tersebut kepada Deputi Bidang Penindakan KPK. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih,” demikian bunyi surat KPK yang ditujukan ke Misno Adi.

Surat KPK itu tertanggal 10 Agustus 2009 ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Handoyo Sudradjat. Namun, sebelum ada pengaduan Misno Adi dkk, Ketua BPK Anwar Nasution lewat suratnya tanggal 16 Maret 2009 yang ditujukan ke Ketua KPK juga sudah membeberkan perkara ini. Surat dari BPK ini semacam rekomendasi agar KPK mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Perihal surat Ketua BPK bernomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 itu adalah “Dugaan TPK dalam pengelolaan Kas Daerah TA 2000-2007 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.’

Guna mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai surat rekomendasi BPK itu, pada 6 April 2009 wartawan koran ini bertanya ke Anggota BPK Baharuddin Aritonang. Dan ternyata, surat Ketua BPK yang berisi rekomendasi penanganan perkara dugaan korupsi, tidak mesti diketahui seluruh anggota BPK. Katanya, surat-surat semacam itu hanyalah Anwar Nasution saja yang mengetahuinya. “Nggak tahu saya. Tapi, nggak tahu belum tentu nggak ada. Kalau yang memberikan rekomendasi Pak Anwar, ya tanyakan saja ke Pak Anwar,” jawab Baharuddin.
Selanjutnya, wartawan koran ini mencoba meminta konfirmasi mengenai materi surat BPK ke KPK itu langsung ke Anwar Nasution di gedung BPK, Jakarta. Dia tidak membantah, namun juga tidak membenarkan. Katanya, surat-surat rekomendasi Ketua BPK ke aparat hukum sifatnya rahasia, sehingga tidak mungkin pihak lain mengetahui. Jadi, benar ada rekomendasi itu Pak? “Saya tidak mau komentar. Namanya rahasia, ya anda pun tidak boleh tahu,” jawabnya sembari menutup pintu mobil dinasnya.

Pejabat Langkat Banyak Absen
Panggilan pemeriksaan dari KPK kepada beberapa pejabat Langkat, membuat suasana kantor-kantor dinas di Pemkab Langkat sepi. Apalagi saat ini bersamaan dengan bulan Ramadan, pukul 10.00 WIB aktivitas di kantor-kantor SKPD di Pemkab Langkat sepi.
Pantauan wartawan koran ini di kantor-kantor SKPD dan kantor Bupati Langkat kemarin (3/9), ratusan PNS yang biasanya bekerja di bawah struktur Sekretariat Daerah, hanya sedikit yang ada di tempat. Beberapa petugas Linmas tampak menjaga kantor-kantor yang kosong.
Keterangan yang dihimpun dari staf di Kantor Bupati menyebutkan, kalau sebagian besar pejabat teras di Langkat menghadiri rapat paripurna di DPRD Langkat.

Di Gedung DPRD Langkat, memang tengah berlangsung rapat paripurna tentang pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Langkat TA 2009. Namun hanya beberapa pimpinan SKPD maupun pejabat eselon IV dan III Pemkab Langkat yang hadir.
Bupati Langkat Ngogesa Sitepu juga tak menghadiri rapat paripurna. Selain Ngogesa ada beberapa pejabat lain yang tak hadir seperti Sekdakab Langkat Surya Djahisa, Asisten I Pemerintahan Amir Hamzah, Dispenda Langkat Sukhyar Mulianto, Kadis Pemerintahan Desa (PMD) Samsumarno, Kadis Kesehatan dr Indra Salahuddin, Kabag Keuangan Pemkab Langkat M Taufik dan beberapa pejabat teras Langkat lainnya. Informasinya, ada pejabat Langkat yang memenuhi panggilan KPK di Jakarta, ada pula yang memenuhi panggilan Tim Komisioner KPPU Pusat, yang melakukan pemeriksaan dugaan persekongkolan tender di Kantor KPPU Perwakilan Medan. (sam/ndi)

Satu Tanggapan

  1. Saya sedang meragukan komitmen negara ini dalam pemberantasan korupsi. Mudan-mudahan kinerja rekan-rekan dari Langkat tidak akan pernah sia-sia.
    Maju terus. Maju.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: