Syamsul Arifin Mandi Keringat, “Saya Tidak Meneken, Itu Tanggungjawab Sekda”


sumber : Harian Sumut Pos

MEDAN-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin, kemarin (3/9), memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat. Mantan Bupati Langkat itu diperiksa hampir dua jam di Kantor KPPU Perwakilan Medan, Jalan Ir H Juanda. Syamsul menjalani pemeriksaan pukul 14.40 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Syamsul yang mengenakan baju batik warna biru dan celana panjang hitam itu, datang bersama Kadis Kominfo Sumut, Eddy Syofian. Keberadaan Eddy sendiri dinyatakan untuk mendampingi Syamsul selama pemeriksaan.
Usai menjalani pemeriksaan, Syamsul langsung dihadang wartawan. Dia tampak sedikit panik. Mata dan wajahnya memerah, sementara keringat masih terlihat mengucur deras dan wajah dan kepalanya. Saat dihadang wartawan, Syamsul bersedia memberikan keterangan. Dia mengaku hanya diperiksa sebagai saksi. Kepada wartawan, dia juga bilang, tak terlibat kasus persekongkolan tender senilai Rp24 miliar pada proyek pembangunan bendungan Irigasi Sei Lepan dan proyek pembangunan jalan lingkar luar Langkat.

Kepada wartawan dia mengaku tidak ikut meneken kontrak atau tender yang diduga KPPU telah terjadi persekongkolan tender atau praktik monopoli. Menurutnya, jika pada dua proyek tersebut terdapat penyimpangan, maka yang bertanggungjawab adalah para pejabat di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Langkat yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Saya sudah beri keterangan terkait pemanggilan KPPU kepada saya sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Bahwa saya tidak ada meneken kontrak tender tersebut,” tegas Syamsul.

Dia mengatakan, pemeriksaan dirinya bukan sebagai mantan Bupati Langkat akan tetapi sebagai mantan kepala daerah. Ia bilang, selain para pejabat SKPD yang bertanggungjawab, yang paling kompeten untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan proyek tersebut adalah Sekda Kabupaten Langkat, Surya Djahisa.

“Jadi menurut peraturan perundang-undangan yang baru, yang sudah dijalankan, yang bertanggungjawab atas semua itu adalah Sekda bukan saya. Baik itu berupa kontrak, cek dan giro, bukan tanggungjawab saya,” kata Syamsul mengelak.

Dia menjelaskan, segala yang menyangkut pernyataan, apabila terjadi permasalahan seperti sekarang, itu semua tanggungjawab Sekda dan SKPD. Kepada wartawan, Syamsul menegaskan kembali kapasitasnya dalam pemeriksaan KPPU tersebut. “Kedatangan saya ke kantor KPPU bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi,” katanya.

Sebab, lanjut Syamsul, pemanggilan atas dirinya oleh KPPU sebagai saksi, karena pernah menjadi Bupati Langkat. Dalam pemeriksaan itu, kata Syamsul, dia memberi kasaksian di bawah “sumpah”. Isi pemeriksaan sebagai saksi, menerangkan kronologis proses tender dan teknisnya.

“Yang dipermasalahkan itu tender tahun 2007-2008. Walau saat itu sebagai kepala daerah, namun yang bertanggung jawab SKPD. Kenapa? Karena pada saat itu sudah berlaku undang-undang baru,” bilang Syamsul tanpa merincikan undang-undang baru yang dimaksudkannya.

Selain itu, kedatangannya untuk membicarakan solusi, bahwa persaingan usaha ada yang tidak sehat. Maka itu diperintahkan untuk datang dengan sharing mengenai masalah-masalah tersebut.

Syamsul, mengatakan, KPPU meminta keterangannya bukan masalah nilai proyek, melainkan masalah teknis tender. Syamsul juga menyangkal kalau dirinya ada menyelewengkan dana proyek sebesar Rp24 miliar itu. Sebab, pemanggilan KPPU atas dirinya menanyakan masalah dugaan persekongkolan tender. “KPPU menanyakan masalah tender, nggak ada dibilang uang itu diselewengkan. KPPU meminta saya menerangkan macam mana proses tender, ya, saya jelaskan,” kilahnya.

Lalu, siapa yang betanggung jawab atas dugaan penyelewengan tersebut? Syamsul sekali lagi dia menampik dan menyalahkan mantan anak buahnya. “Pokoknya yang bertanggungjawab atas semua masalah itu adalah para SKPD, bukan saya,” terangnya.

Ditambahkannya, proyek yang berjalan di Langkat jumlahnya puluhan. Total anggaran 2008 berjumlah Rp240 miliar. “Itu saya tahu dari KPPU, soal jumlah proyek saya sudah tak ingat lagi. Sebab kalau saya coba ingat-ingat, nanti saya jadi tidak Gubsu lagi, Oke…oke…jelas,” tandasnya sambil menuju mobil.
Syamsul boleh saja membantah, mengelak, juga boleh mempersalahkan anak buahnya, atas dugaan persekongkolan tender di Langkat, tapi pemeriksaan kasus tersebut belum selesai. Ketua Tim Komisioner KPPU Pusat, Ahmad Ramadhan Siregar, mengatakan, kasus itu belum bisa disimpulkan karena masih butuh pengusutan secara mendalam. Tapi Ramadhan bilang, untuk sementara pihaknya banyak menemukan kedua proyek itu sarat monopoli.

Saat ditanya, apakah ada kemungkinan kasus tersebut dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Dia bilang, hal itu tidak tertutup kemungkinan. “Saya belum bisa menjawab sekarang soal kepastiannya. Namun tidak tertutup kemungkinan (kasus ini, Red) diperiksa KPK,” ujar Ahmad, usai mencecar Syamsul.

Apakah Syamsul terbukti terlibat dalam praktik persekongkolan tender senilai Rp24 miliar itu? Ramadhan juga belum bisa memastikannya, karena pendalaman kasus masih akan dilakukan. “Dalam pemeriksaan kami, dia mengakui tidak terlibat dalam masalah persekongkolan tender itu,” katanya.

Ramadhan tidak bersedia membeber secara detail soal materi pemeriksaan. Dia hanya menjelaskan secara umum soal pemeriksaan orang nomor satu di Sumut itu. Dia bilang, Syamsul dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dengan kebijakan di Langkat pada saat Syamsul menjabat Bupati Langkat. Selain itu, pihaknya juga memeriksa apa urgensi proyek itu bagi pembangunan Langkat. “Jadi kami sudah menelusurinya, memberi uraian dengan bertanya. Apakah kebijakan itu tidak mengarah kepada pemenang tender tertentu?” terangnya.
Apakah pemeriksaan Syamsul Arifin akan berlanjut? Ahmad mengatakan, pemeriksaan Syamsul sudah cukup, sebab yang bersangkutan sudah memberikan keterangan yang dibutuhkan KPPU. Ditambahkannya, kehadiran Gubsu sangat dihargai KPPU. Dan yang harus diingat, KPPU punya kewenangan dan hak untuk memanggil siapapun. Baik dari tingkat menteri sampai ke tingkat lainnya, yang dipanggil wajib datang.
Saat ditanya kapan pihaknya bisa memberikan kesimpulan kasus tersebut? Ramadhan mengatakan, Oktober mendatang, pihaknya sudah bisa menyimpulkan kasus tersebut, termasuk siapa yang bersalah. “Saat ini kita belum bisa berikan kesimpulan mengenai masalah ini,” tandasnya.

Pemeriksaan kasus ini masih akan berlanjut. Rencananya hari ini, Jumat (4/9), mantan Wakil Bupati Langkat, Yunus Saragih, akan menjalani pemeriksaan di tempat yang sama. Sebenarnya Yunus Saragih telah diperiksa di Jakarta beberapa waktu lalu, namun karena masih ada beberapa persoalan yang akan dipertanyakan KPPU, makanya Yunus Saragih akan diperiksa ulang.(mag-2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: