Kasus Langkat Diburu Media Nasional, Pelapor Diancam Dihilangkan


Sumber : Harian Sumut Pos

LANGKAT-Setelah sekitar dua pekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses penyelidikan perkara dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar, sejak Senin (7/9) kasus itu sudah jadi buruan sejumlah wartawan media cetak nasional dan elektronik.

Sejak pagi hari, sejumlah wartawan sudah mencoba menghubungi Juru Bicara KPK Johan Budi lewat ponselnya untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Hanya saja, ponsel Johan tidak aktif. Johan sendiri berada di gedung KPK, sedang wartawan nongkrong di press room yang terletak di lantai dasar dekat pintu masuk.

Namun, sejumlah wartawan tidak putus asa. Silih berganti, mereka mengirim pertanyaan via SMS. Namun, tetap saja belum mendapat jawaban. “Kita tunggu sampai sore, ini kasus besar, menyangkut nasib Gubernur Sumut,” ujar seorang wartawan mencoba menenangkan rekannya yang lain yang sudah tampak putus asa dan ingin cepat pulang karena sudah menjelang petang.

Sembari menunggu jawaban Johan, silih berganti para wartawan membaca salinan berkas pengaduan Masyarakat Pencasila Indonesia (MPI) Kabupaten Langkat yang ditujukan ke Ketua KPK beberapa waktu lalu. Mereka menilai, data-data yang disampaikan Misno Adi dan kawan-kawannya itu bukan data sembarangan. “Mantap ini, ada data hasil pemeriksaan BPK juga,” ujar rekan wartawan yang lain.

Akhirnya, jawaban yang ditunggu-tunggu datang juga. Seorang rekan wartawan menerima SMS dari Johan Budi. Kalimatnya pendek, namun sudah menyebutkan nama Syamsul Arifin. “Ya sudah penyelidikan. Sejak minggu lalu. Saat itu bupatinya SA. Sudah penyelidikan,” ujar Johan Budi.

Intimidasi
Terkait dugaan korupsi dana APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102 miliar yang dilaporkan tiga elemen masyarakat, ternyata membuat gerah beberapa oknum dengan cara melakukan intimidasi terhadap para pendukung pemberantasan korupsi di ‘Bumi Langkat Berseri’.
Adanya intimidasi tersebut disampaikan Ketua LSM Komit SBY Torang Hutajulu kepada wartawan, Senin (7/9). Menurut Torang, dirinya mendapat kabar tak sedap tersebut dari saudaranya yang bertugas di Polsek Pangkalan Susu.

Dia bilang, saudaranya langsung memanggil dan menyampaikan pesan ancaman dari seseorang yang dikenalnya. “Aku dapat pesan seseorang, katanya, tolong kau kasih tahu adikmu itu, jangan nanti “hilang” dia kubikin,” ucap Torang menirukan perkataan saudaranya itu kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Ancaman ini, menurut Torang merupakan teror atas aksi yang dilakoninya bersama dua elemen masyarakat lain untuk mengungkap kasus dugaan korupsi Langkat sejak tahun 2000 silam. “Saya yakin mereka nggak senang kalau saya ikut-ikutan dalam mendukung pemberantasan korupsi di Langkat ini,” duganya.

Pesan teror lisan tersebut, kata Torang, disampaikan seseorang yang dikenalnya. “Pesan ini disampaikan langsung oleh dia,” sebutnya berulang-ulang. Ia mengaku belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

Sementara itu, informasi terbaru yang diperoleh wartawan koran ini dari beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mantan pejabat, pada Sabtu (5/9), mereka dipanggil seorang pejabat ke rumahnya di Medan. Pemanggilan itu adalah buka puasa bersama. “Ya, kami diundang untuk buka puasa bersama,” ucap seorang pimpinan SKPD singkat.

Dalam acara itu juga dibicarakan mengenai pemeriksaan di KPK. Wartawan koran ini mencoba menemui Sekdakab Langkat Surya Djahisa yang baru kembali dari Jakarta, menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Surya mengaku, memang sudah diperiksa oleh KPK, pemeriksaan itu terkait dana APBD Langkat yang santer dipublikasikan di media massa . “Soal itu saya sudah diperiksa oleh KPK, pemeriksaan itu masih dalam tahap penjajakan, jadi kita hanya diminta untuk memberikan keterangan saja, jadi belum sebagai saksi atau sebagai tersangka,”kata Surya.

Saat diperiksa di KPK, Surya mengatakan, dirinya dimintai keterangan perihal administrasi pada saat dirinya menjabat di beberapa SKPD di Langkat. “Kita diminta menerangkan segala administrasi pada saat kita menjabat di salah satu SKPD, jadi karena saya pernah menjabat di Dinas PU, Kabag Keuangan dan Sekdakab Langkat jadi kapasitas saya memberikan keterangan hanya sebatas jabatan itu saja, sedangkan yang lainnya tidak,”akunya.

Menyikapi adanya kebocoran APBD tersebut, Surya mengaku, pihaknya belum tahu persis, karena pemeriksaan masih sebatas administrasi saja. “Inilah pintarnya KPK, mereka hanya minta administrasi kita, jadi dari data administrasi yang bobrok inilah nanti mereka menentukan sikap,”tambahnya.

Ketika ditanya lebih jauh, Surya langsung berkomentar sibuk dan akan mengadakan rapat dengan Wakil Bupati dan pejabat Langkat lain. “Sudah ya saya mau ada rapat pula, nanti kalau ada kesempatan lagi kita sambung,”sebutnya sembari meninggalkan ruangan kerjanya.

Dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2009 senilai Rp102 miliar yang kini ditangani KPK mulai mendapat dukungan dari kalangan DPRD Sumut. Anggota DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri mendesak agar KPK bertindak cepat dan mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam kasus yang sempat mengendap itu. “Kita yakin KPK masih tetap eksis menangani kasus senilai Rp102 miliar ini yang diduga bermasalah mulai tahun 2000-2007,” ujarnya, kemarin (7/9), di gedung dewan.

Menurutnya, KPK memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengusut penyelewengan dana tersebut. Dijelaskannya, kasus tersebut terjadi pada saat pemerintahan Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubsu. “Sebagai anggota DPRD Sumut, kita tetap mengikuti perkembangan kasus itu. Sudah sejauh mana peran KPK untuk mengusutnya,” ucapnya.

Sigit menyatakan, pihaknya sepenuhnya mempercayakan pengusutan kasus itu kepada KPK. “Untuk saat ini kita tidak boleh terlalu jauh untuk mengambil bagian KPK. Sebab, saat ini mereka telah mendalami kasus itu termasuk memanggil para SKPD untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” terangnya.

Sementara itu, anggota komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Abdul Hakim Siagian juga mendesak KPK agar pemeriksaan dipercepat, sehingga masyarakat cepat mengetahui hasilnya. Berapa sebenarnya dugaan kerugian dan siapa-siapa yang terlibat. “Kasus ini menyangkut kepentingan banyak orang. Untuk itu KPK harus serius menangani kasus yang sudah berkarat ini,” tegasnya. Hakim bilang, langkah apapun yang telah dilakukan KPK, harus secepatnya dijelaskan kepada publik.

Anggota dewan lainnya, Syamsul Hilal mengatakan, permasalahan yang melanda Langkat yang diduga merugikan negara dan rakyat sebesar Rp102 miliar adalah pada saat pemerintahan Syamsul Arifin. Dalam hal ini Syamsul Arifin harus bertanggungjawab baik secara politik maupun pada masa kepemimpinannya.

Pernyataan Syamsul Arifin usai diperiksa KPPU yang menyalahkan anak buahnya, menurutnya, sangat tidak etis. Padahal yang mengangkat SKPD adalah dia sendiri.

Terkait dengan itu, dalam kasus Rp102 miliar, pihak DPRD Sumut masih melihat perkembangan kinerja KPK dan kita percaya akan tuntas. Tapi bukan berarti kalangan DPRD Sumut tinggal diam. “Kita tetap memantau perkembangan tersebut, dan jika lambat kita akan segera membentuk Pansus,” tegasnya lagi.

Sekretaris DPD PAN Sumut, Rafriandi Nasution mengatakan, sangat kecewa dengan sikap para tim sukses Syamsul Arifin yang tidak memberi masukan moril kepada Syamsul Arifin. “Dulu TS-nya menggadang-gadang Syamsul. Sekarang giliran yang dielu-elukannya mendapat masalah, justru ditinggal begitu. Bak habis manis sepah dibuang,” tandasnya.(sam/ndi/mag-2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: