Nasib Syamsul Arifin di Ujung Tanduk


Sumber : topmedan.com

Posted on 07 September 2009 by redaksitopmedan

MEDAN-topmedan

Nasib mantan bupati Kabupaten Langkat dua priode dan kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin SE, bagai di ujung tanduk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat terindikasi kuat melibatkan dirinya, menegaskan telah meningkatkan penyelidikan kasus merugikan negara Rp 102,7 miliar tersebut .

“Sudah ditingkatkan penyelidikannya,” ujar Kabiro Humas KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta (7/9).

Dikatakan Johan Budi, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa uang itu antara lain diselewengkan untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada proyek-proyek sebanyak Rp 8,51 miliar dan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setempat senilai Rp 21,5 miliar.
BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Maret lalu. Hasil pemeriksaan bernomor 26R/S/I/XXV/03/2009 berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kasus ini berawal ketika Masyarakat Pancasila Indonesia Kabupaten Langkat dan Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara menilai uang pungutan itu diduga diserahkan kepada bupati langkat atau pihak ketiga atas perintah bupati.

Terkait hal ini, K-SEMAR Sumut mendesak aparat hukum di tingkat pusat untuk mengambil alih penanganan kasus ini dari aparat hukum di Sumatera Utara. Pasalnya, hampir setengah tahun kasus ini ‘mengendap’ di Kejaksaan Tinggi Sumut.

Sementara sesuai laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Prof Dr Anwar Nasution ke KPK tanggal 16 Maret 2009 lalu, kasus ini jelas merugikan keuangan daerah. Laporan BPK ke KPK sesuai nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 maret 2009. Dinyatakan Ketua BPK RI, setelah dilaksanakan pemeriksaan investigativ atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Daerah Tahun Anggaran 2000 s/d 2007 pada Pemerintah Daerah kabupaten Langkat, disimpulkan telah terjadi kerugian Negara/daerah sekurang-kurangnya Rp. 102.787.739.067.

Uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan pada bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah bupati Langkat. Kerugian tersebut akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak dianggarkan.

Dari jumlah itu,diantaranya sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggung jawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas PUD Langkat sebesar Rp 8,5 miliar. Di mana uang hasil pungutan tersebut diserahkan juga pada Bupati Langkat atau pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.
Berdasarkan laporan itu juga diketahui bahwa sehubungan dengan penggunaan Kas daerah tersebut, mantan bupati Langkat yang kini menjabat Gubernur Sumut H. Syamsul Arifin,SE telah menyetor uang ke Kas daerah Pemkab.Langkat sebesar Rp.30 milyar, yaitu sebesar Rp. 15 milyar pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan sebesar Rp.15 milyar pada tanggal 16 pebruari 2009.
“BPK RI merupakan Institusi negara yang bertugas melakukan audit terhadap penggunaan keuangan negara dan daerah dan institusi ini juga merupakan saksi ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jadi jika institusi ini sudah menyatakan telah terjadi kerugian negara/daerah, seharusnya tidak ada alasan bagi KPK untuk tindak sesegera mungkin menuntaskan kasus tersebut,” kata Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis.

Ditambahkan Togar Lubis, bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Rp.102 milyar Kas Pemkab. Langkat ini mungkin merupakan kasus terbesar dalam kurun waktu10 tahun terakhir di Sumatera Utara. Jadi, menurut Togar, dengan tidak dituntaskannya kasus tersebut oleh KPK akan memunculkan asumsi bagi publik bahwa terjadi “dugaan suap” terhadap oknum-oknum di KPK dalam penanganan kasus ini.
“Sebaiknya KPK menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung atau KPK harus segera menuntaskannya agar tidak muncul asumsi negatif di tengah-tengah masyarakat,” jelas Togar Lubis.(Prasetya)

2 Tanggapan

  1. Bakar terus semangat anti korupsi itu bang, tak ada ampun untuk koruptor. rakyat tak boleh lapar harus dengan anti korupsi. rakyat tak boleh bodoh juag harus dengan anti korupsi. dan rakyat tak boelh sakit juga dengan anti korupsi. apalagi rakyat harus p[unya masa depan juag dengan anti korupsi. jangan lalu rakyat di buat kenyag korupsi jalan, rakyat di buat bodoh dengan korupsi rakyat tak punya masa depan juga dengan korupsi. pelaku korupsi cocoknya di hukum gantung.

  2. Saya turut prihatin liat pak syamsul,moga2 terbukti terlibat,biar dia tau lezatnya tinggal di hotel prODEo….:>)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: