Gubsu Dijaga 7 Pengawal


sumber : Harian Sumut Pos

Wednesday, 9 September 2009

MEDAN-Sepekan terakhir pengamanan terhadap Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin ditingkatkan. Setiap keluar ruangan, Syamsul minimal dikawal ketat enam personel Satpol PP plus ajudannya. Wartawan pun tak lagi diperbolehkan mendekat ke ruangan kerjanya di lantai 10 Kantor Gubernur.

Di depan lift khusus lantai I yang menuju ke lantai 10, disiagakan 16 personel Satpol PP dan Protokoler yang melakukan pagar betis agar wartawan tak bisa mendekat.

Pantauan wartawan koran ini, kemarin (8/9), 16 personel petugas itu berdiri memanjang mengamankan lift khusus yang menuju ke ruangan kerja Gubsu itu. Padahal sebelumnya, Syamsul hanya dikawal ajudannya. Kemarin, usai menerima tamu sekira pukul 14.40 WIB, Syamsul keluar ruangan dengan dikawal enam orang. Ketika dia tiba di lantai dasar, wartawan koran ini langsung menemuinya. “Pak Gubsu, mohon izin untuk wawancara,” ujar wartawan koran ini.

Dengan ramah Syamsul langsung menyodorkan tangannya, menyalami wartawan koran ini. Keramahannya berubah saat wartawan koran ini bertanya soal dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102 miliarn
saat Syamsul menjabat Bupati Langkat. Dia langsung gusar, wajahnya tak ramah lagi. “Oh itu, saya tidak tahu soal itu, saya tidak tahu,” kata Syamsul.

Sementara itu di DPRD Sumut, sejumlah wakil rakyat mendesak agar Syamsul menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus yang saat ini ditangani KPK itu.

Syamsul Hilal, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum mengatakan, jawaban Syamsul yang mengatakan tidak tahu persoalan di Langkat, sangat tidak masuk etis. Sebab, lanjutnya, dugaan penyimpangan itu terjadi saat kepemimpinannya sebagai Bupati Langkat. “Untuk kasus ini Syamsul Arifin harus bertanggung jawab secara moral dan politis. Dia nggak bisa nggak tahu. Itu jawaban yang formal yang tak masuk akal,” tegasnya.

Syamsul menegaskan, Syamsul Arifin harus mengungkapkan dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Apakah dia ikut bermain atau tidak dalam kasus kebocoran APBD tersebut. “Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak masyarakat curiga,” tambahnya.
Syamsul Hilal mengatakan, KPK harus segera mengusut apakah ada peran mantan Bupati Langkat ini atau tidak dalam kasus itu. “Gubsu secara rasional sudah berbohong kepada publik. Sebab tidak mungkin dia tidak tahu dana tersebut dikemanakan dan untuk apa dana itu,” terangnya.
Hal senada juga dikatakan Abdul Hakim Siagian, yang mengatakan, kasus yang terjadi di Langkat sudah tahap proses hukum. Di sini yang memproses kasus ini harus segera menuntaskannya, sehingga menemukan titik terang. “Penanganan harus prioritas, sehingga mendapatkan kepastian bukan kebohongan belaka, sehingga mantan Bupati Langkat dapat terlihat, apakah bersih atau tidak dari masalah itu” tegasnya.
Dia juga mendesak, aparat penegak hukum yakni lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan KPK, tidak boleh berebutan dan tolak-tolakan dalam menangani kasus yang sudah berkarat ini. “Harus ada keseriusan penanganannya siapapun yang menangani. Jangan berebutan atau tolak-tolakan,” ucapnya.

Proses Politik Bisa Dimulai
Proses penyelidikan dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 masih berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi sudah terkumpul, proses ini akan meningkat ke tahap penyidikan, yang tentunya disertai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, bila sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, maka proses politik di DPRD Sumut bisa dimulai. “Saya kira, kalau sudah ditetapkan tersangkanya, perlu dipikirkan matang-matang proses politiknya,” ujar Ruhut Sitompul kepada koran ini di Jakarta, Selasa (8/9).

Seperti diketahui, pengungkapan kasus Langkat ini tidak terlepas dari rekomendasi BPK yang ditujukan ke Ketua KPK, melalui surat tertanggal 16 Maret 2009. Dalam surat rekomendasi itu antara lain ditulis, “BPK berkesimpulan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang merugikan keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp102.787.739.067. Uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan kepada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.”

Secara terpisah, Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw mendesak agar KPK menuntaskan perkara dugaan korupsi ini. Hal ini penting agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat, partai politik, dan sekaligus bagi elit politik lokal. Bagi masyarakat, penuntasan kasus ini bisa menjadi pelajaran bahwa seorang pemimpin yang mereka pilih lewat pilkada langsung tidak mesti merupakan sosok yang bersih.

“Agar masyarakat di masa mendatang lebih hati-hati dalam memilih pemimpinnya. Masyarakat harus jeli melihat masa lalu kandidat yang bakal dipilih itu,” ujar Jerry.

Dikatakan, banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi justru akan semakin mematangkan proses demokrasi di masa mendatang. Masyarakat baru tahap belajar lantaran pilkada langsung baru dilaksanakan satu periode, yakni dimulai pada 2005. “Pada pilkada-pilkada berikutnya, rakyat akan mencermati masa lalu kandidat yang pernah berkuasa. Kalau dinilai tidak bersih, tidak akan dipilih karena bisa terjerat korupsi di tengah jalan,” urainya.

Sementara, bagi para elit politik, kasus Langkat ini mesti dijadikan catatan penting. Jika merasa dirinya tidak bersih, jangan mencoba mengambil risiko untuk ikut maju dalam pilkada. Daripada ikut pilkada yang biayanya cukup besar dan ketika terpilih belum lama berkuasa sudah berurusan dengan kasus korupsi, lebih baik tidak usah ikut pilkada. “Kalau merasa pernah korupsi, jangan maju di pilkada. Sudah uang habis, masuk penjara pula,” ujarnya.

Penuntasan kasus Langkat juga bakal menjadi semacam shock therapy bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang berkuasa. Di saat sedang berkuasa, jangan bermain api menyalahgunakan kekuasaannya itu. “Karena kalau toh tidak terungkap sekarang, nanti setelah tidak berkuasa bisa diungkap juga. Jadi harus hati-hati,” cetus pria asal Manado itu.

Para petinggi partai juga harus menarik pelajaran dari kasus Langkat ini. Seleksi internal di internal partai harus mempertimbangkan betul aspek track record kandidat yang akan diusung. Kalau gegabah, bila jagonya menang dan berkuasa tapi lantas berurusan dengan kasus korupsi, yang rugi adalah partai itu sendiri. “Citra partai bisa malah rusak,” sarannya.

Adik Syamsul Bersumpah
Dari Langkat, dugaan aksi teror yang dilakukan oknum-oknum yang tidak suka kasus dugaan korupsi dana APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102 miliar diungkap, ternyata ditanggapi sepele oleh anggota DPRD Langkat.

Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Langkat, Nurul, ketika dihubungi, Selasa (8/9) menyebutkan, kalau teror yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada para pelapor hanya sebagai gertak sambal. “Saya rasa terlalu bodohlah oknum itu jika gara-gara masalah yang diusut KPK harus meneror orang-orang yang ada di Langkat ini, tapi kalau pun itu terjadi, mungkin itu hanya sebagai gertak sambal saja, untuk menakut-nakuti,” bilangnya.

Menyikapi pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK RI terhadap pejabat di Langkat, Nurul mengatakan, kalau pemeriksaan itu sah-sah saja, karena menurutnya, sebagian besar SKPD memang banyak melakukan kesalahan sendiri dalam menjalankan tugas pokok mereka. “Kalau mereka diperiksa KPK, itukan karena kesalahan mereka sendiri, bukan orang lain,”tegasnya.
Lebih jauh dikatakan Nurul, sejak dirinya duduk di kursi DPRD Langkat, kesalahan yang paling banyak terjadi di tubuh SKPD adalah masalah administrasi. “Hampir semua administrasi para SKDP ini semrawut, kalau kita lihat, nggak tahu kita mana ujung pangkalnya,” tambah pria itu membeberkan.

“Selain itu, para SKPD ini juga banyak yang tak menguasai bahan, jadi kerap membuat kesalahan sendiri,”tambahnya sembari menyarankan perlu adanya penyegaran di jajaran Pemkab Langkat.

Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, Nurul kembali mengatakan, kalau pemeriksaan itu bisa dianggap sebagai cambuk atau pelajaran yang berharga bagi para SKPD. Karena dengan adanya kejadian seperti ini, mereka dapat lebih mengerti dan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. “Sekarang bukan zaman ABS (asal bapak senang) lagi, kalau dulu iyalah, asal ada persetujuan pimpinan semua urusan lancar, sekarang ngak bisa main-main,”katanya.

Terpisah, Syah Affandin alias Ondim-adik Syamsul Arifin ketika dihubungi terkait adanya teror yang dilakukan oleh pihaknya kepada LSM dan wartawan, membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku, tak pernah melakukan aksi teror ataupun intimidasi terhadap seseorang ataupun kelompok atas kasus APBD Langkat TA 2000-2007.

“Demi Allah saya tak pernah melakukan aksi teror itu, lagian apa kepentingan saya melakukan teror tersebut. Ya sudah, siapa yang menuduh saya melakukan teror di bulan suci Ramadan ini, mendapat ganjaran dari Allah,” katanya.

Dia juga menambahkan, sejauh ini dirinya tak pernah melakukan teror apalagi memerintahkan seseorang untuk melakukan aksi tersebut. “Apalagi cobaan yang menimpa keluarga kami ini, tidak ada sedikit pun niat saya untuk melakukan teror itu,” sambungnya sembari bersumpah.(ndi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: