Berbagai Elemen Masyarakat Berharap KPK Usut Kasus Korupsi Melibatkan Gubernur Sumut


Sumber : intipnews.com

Sabtu, 12 September 2009 | 00:30:47

MEDAN – Posisi Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin diprediksi makin terjepit. Setelah belasan mantan anak buahnya di Pemkab Langkat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, beberapa elemen masyarakat mulai mendesak KPK agar menuntaskan kasus dugaan korupsi Syamsul Arifin saat menjabat Bupati Langkat dua periode.

1252693465Gedung KPK

Tak tanggung-tanggung, begitu Syamsul Arifin meninggalkan kursi Bupati Langkat tahun lalu, diperkirakan keuangan daerah Langkat amblas Rp 102,7 miliar, bersamaan bobolnya kas Pemkab TA 2000-2007. Dugaan korupsi Syamsul Arifin saat menjabat Bupati Langkat, sudah dilaporkan Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan Surat Pengaduan Nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 Maret 2009.

Dalam laporan kepada KPK, Ketua BPK RI menyebutkan, setelah dilakukan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah Tahun Anggaran 2000-2007 pada Pemkab Langkat, disimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah sekurang-kurangnya Rp102.787.739.067.

Untuk itu masyarakat meminta agar KPK segera mengusut dan melakukan pemeriksaan terhadap Syamsul Arifin. Hasil invetigasi Intipnews dot com, uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan Syamsul Arifin yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Langkat ke beberapa pihak ketiga. Kerugian terjadi akibat penggunaan kas daerah untuk berbagai pengeluaran yang tidak dianggarkan.

Antara lain, dana sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat sebesar Rp 8,5 miliar.

Dalam laporan itu juga menyebutkan ada pungutan sebesar Rp 8,5 miliar di Dinas PU Langkat yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Berikut dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp 11 miliar, dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok, Bukit Lawang Rp 25 miliar yang disinyalir juga melibatkan Syamsul Arifin.

Berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara sudah semakin tak sabar terhadap tindak-tanduk Syamsul Arifin yang diduga menyimpan banyak masalah terkait keuangan daerah. Untuk itu Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, dan Lembaga Komunitas Independent SBY (Komid SBY) Langkat mendesak KPK agar segera bertindak.

Persengkokolan Tender

Koordinator K-SEMAR Togar Lubis, dan Ketua MPI Langkat Misno Adi, yang didampingi Ketua Komid SBY Torang Hutajulu, Rabu awal September 2009, meminta agar KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi ini dan segera melimpahkan kasus ini segera ke pengadilan.

Menanggapi dugaan korupsi ini, kalangan DPRD Sumut menyebutkan, para pejabat di Langkat banyak yang ketar-ketir terkait pengusutan kasus tersebut oleh KPK. Menurut anggota komisi C DPRD Sumut Hidayatullah, permasalahan di Langkat sudah berkarat, ibarat besi tua. Sebaiknya para pejabat yang diperiksa KPK harus berkata benar, dan lurus menceritakan yang sebenarnya.

Sesungguhnya KPK dalam melakukan pemeriksaan sudah punya bukti-bukti. Hanya saja bukti itu harus ditanyakan lagi untuk melengkapinya lebih mendalam. “Jangan salah, KPK sudah tahu mana yang berbohong dan mana yang tidak dalam memberikan keterangan,” ungkap Hidayatullah.

Tak cukup sampai di situ, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) meminta pertanggungjawaban Syamsul Arifin terkait kasus dugaan persekongkolan tender paket pembangunan jalan lingkar Pangkalan Brandan tahap I dan pembangunan Bendung Irigasi Sei Lepan tahap I.

Proyek APBD tahun 2008 yang bernilai Rp 24 miliar itu dimenangkan PT CPG untuk paket pembangunan jalan lingkar dan PT SRP untuk pembangunan bendung irigasi Sei Lepan.

Menurut Ketua KPPU Verry Iskandar, hal ini terkait pelanggaran undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat. KPPU sudah memanggil sekitar 15 saksi, di antaranya para peserta tender, panitia tender, hingga kepala dinas pekerjaan umum. Pemanggilan saksi bertambah karena kepala dinas mengaku tak mengetahui penggunaan anggaran itu. KPPU menemukan persamaan dokumen tender yang diikuti oleh lima perusahaan.

Kesalahan cetak dalam dokumen tender sama, persentase penawaran juga hampir mendekati, rata-rata lebih dari 95 persen nilai pagu. Perusahaan-perusahaan juga berada di kawasan yang sama di Stabat, Langkat. Verry mengatakan, dugaan persekongkolan horizontal sangat kuat.

Jika persekongkolan secara vertikal ditemukan, lanjut Verry, kasus akan dibawa ke ranah pidana. Dalam penyidikan sebelumnya, ditemukan bahwa sudah menjadi tradisi di Sumut perilaku pinjam-meminjam perusahaan untuk keperluan tender. (as atmadi/orbit)

Satu Tanggapan

  1. Blog anda OK dan unik Banget!. Submit tulisan anda di Kombes.Com Bookmarking, Agar member kami vote tulisan anda. Silakan submit/publish disini : http://bookmarking.kombes.com Semoga bisa lebih mempopulerkan blog/tulisan anda!

    Kami akan sangat berterima kasih jika teman blogger memberikan sedikit review/tulisan tentang Kombes.Com Bookmarking pada blog ini.

    Salam hormat
    http://kombes.Com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: