Dua Orang Batak Calon Pimpin KPK, Marsilam dan Tumpak Masuk Bursa


IM LIMA: Tim penyaring calon pelaksana tugas (Plt)  pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima, Taufiequrahman Ruki, Adnan Buyung Nasution, Widodo AS, Andi Matalatta dan Todung Mulya Lubis (dari kiri ke kanan) mengumumkan kriteria dasar usai rapat perdana di kantor Menko Polhukam Kamis (24/9)./Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka/jpnn

TIM LIMA: Tim penyaring calon pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima, Taufiequrahman Ruki, Adnan Buyung Nasution, Widodo AS, Andi Matalatta dan Todung Mulya Lubis (dari kiri ke kanan) mengumumkan kriteria dasar usai rapat perdana di kantor Menko Polhukam Kamis (24/9)./Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka/jpnn

sumber : Harian Sumut Pos

JAKARTA-Anggota tim penyeleksi pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Buyung Nasution memberikan sinyal kepada para mantan pimpinan KPK untuk kembali memimpin KPK.

Mereka adalah Amin Sunaryadi, Erry Riyana Hardjapamekas serta Tumpak Hatorangan Panggabean. Buyung juga sem pat menyebut mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak dan pendiri ICW Teten Masduki. Dari kelima nama itu ada dua orang batak yang masuk bursa untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

”Bisa saja, tidak ada yang tertutup,” ujar Adnan Buyung Nasution kepada wartawan sesaat sebelum mengikuti rapat perdana Tim Lima di Kantor Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta , Kamis (24/9). Buyung mengatakan hal itu menanggapi aspirasi yang berkembang bahwa para mantan pimpinan KPK periode pertama itu layak untuk kembali menjadi pimpinan KPK.
Sementara, desakan lembaga anti korupsi seperti Indonesia Corruptions Watch (ICW) agar orang dari kalangan partai politik jangan sampai menjadi pimpinan KPK, tampaknya bakal diakomodir tim lima. Adnan sebagai anggota tim terang-terangan tidak menghendaki orang partai duduk di kursi pimpinan KPK. “Menurut saya, orang dari partai politik juga tidak boleh,” ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.
Mengenai calon dari unsur kejaksaan dan kepolisian, Adnan tidak melarangnya.

“Kita enggak tertutup dari mana saja, tapi jangan dipaksakan dari polisi atau kejaksaan. Kalau mereka paksakan ya kita tolak dong,” tegasnya.Hanya saja, jangan sampai ketiga pimpinan sementara KPK itu nantinya semuanya dari kedua unsur tersebut. Anggota tim lima sendiri juga tertutup kemungkinan untuk bisa menjadi pimpinan KPK. “Jangan, nanti jeruk makan jeruk namanya,” cetus Buyung.
Ditanya mengenai kriteria umum calon yang bakal diseleksi, Buyung menjelaskan, orang tersebut harus punya track record jujur, bersih, tidak tercela dan berani mengambil risiko. Dikatakan, rapat perdana tim lima ini agendannya adalah merumuskan mekanisme seleksi. Kemungkinan besar, setiap anggota tim lima punya hak untuk mengajukan nama-nama calon. Buyung sendiri sempat menyebut mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak dan pendiri ICW Teten Masduki sebagai orang yang layak menjadi pimpinan sementara KPK.

Sementara, dalam menentukan tiga pimpinan sementara KPK, Tim Lima akan meminta masukan dari dua pimpinan KPK yang tersisa saat ini, yakni Haryono Umar dan Moh Jasin. Menurut keterangan Kepala Biro hukum KPK Chaidir Ramli, pertemuan tim lima dengan Jasin dan Haryono dijadwalkan berlangsung pada Jumat (25/9) hari ini.

“Benar, besok (hari ini, Red) jam dua siang ada pertemuan. Pak Jasin dan Pak Haryono diundang oleh Tim Lima,” terang Chaidir Ramli di gedung KPK, Jakarta , Kamis (24/9).

Keterangan Chaidir itu berkaitan dengan pernyataan anggota Tim Lima, Todung Mulya Lubis usai rapat di kantor Kementrian Koordinator Polhukam, siang tadi. Todung menjelaskan, tim lima akan bekerja sama dengan pimpinan KPK yang masih tersisa.
“Masukan dan aspirasi dari semua pihak akan kita dengar,” ujar Todung. Dijelaskan, masukan dari Jasin dan Haryono sangat penting agar tiga pimpinan sementara yang akan dipilih nantinya bisa langsung bekerja secara kompak untuk menjalankan roda kepemimpinan lembaga pemberantas korupsi itu.

“Kalau tidak kerjasama, saya pikir akan sulit mengelola organisasi penting seperti KPK ini,” kata Todung. Disinggung mengenai kriteria calon yang akan diseleksi, Todung menegaskan, kriteria sudah pada pasal 29 UU KPK. Namun, ada tiga kriteria tambahan.
Seperti dijelaskan Anggota Tim Lima yang juga Menko Polhukam Widodo AS, ketiga kriteria tambahan itu yakni, pertama, orang tersebut harus bisa langsung bekerja. Pasalnya, masa jabatan pimpinan sementara ini hanya 6 bulan. “Jadi, harus dapat langsung bekerja,” kata Widodo.
Kedua, orang tersebut tidak mempunyai hambatan psikologi. Dalam artian, bisa langsung bekerja sama dengan Jasin dan Haryono. Ketiga, orang tersebut punya tingkat akseptablitas yang tinggi, yakni harus bisa diterima publik.

Seperti diketahui, Tim Lima beranggotakan Adnan Buyung Nasution, Menkopolhukam Widodo AS, Menteri Hukum-HAM Andi Mattalatta, pengacara senior Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki. Tim ini diberi tugas menentukan tiga nama yang akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pimpinan sementara KPK. Tiga nama yang akan menggantikan posisi Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, dan Chandra M Hamzah itu harus sudah diajukan ke presiden paling lambat 1 Oktober 2009.
Adnan Buyung mengatakan, Tim Lima tidak berwenang untuk mencampuri proses hukum yang tengah dilakukan Polri saat ini terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution, yang juga tergabung dalam tim ini, tim tak bisa mendorong Polri memperjelas status hukum Chandra dan Bibit yang memang masih diperdebatkan.
“Saya kira pikiran mendesak mendorong Polri menyelesaikan itu merupakan campur tangan pihak luar kepada polisi, dan saya berpendapat itu tidak pada tempatnya. Presiden pun tidak boleh campur tangan, biar saja prosesnya pada polisi,” tutur Adnan Buyung.
Buyung mengakui jika dugaan pelanggaran yang diarahkan polisi untuk kedua pimpinan nonaktif KPK itu tak terbukti, tentu Plt yang dipilih oleh timnya harus mundur secara otomatis karena kedua pimpinan KPK berhak kembali bertugas. Namun, tim sama sekali tak memiliki kewenangan untuk mencampuri sejauh itu.

“Kalau polisi salah, ya itu kesalahan polisi. Polisi bisa dituntut balik. Itu bumerang buat polisi,” lanjutnya.
Meskipun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 4/2009 tentang perubahan atas UU Nomor 30/2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut hanya terdiri dari dua pasal, ternyata memiliki lampiran tersendiri berupa penjelasan atas perppu tersebut.

Penjelasan perppu meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Jumlah halaman perppu berikut dengan penjelasannya terdiri dari lima lembar isi perppu dan tiga lembar isi penjelasan perppu tersebut.
Penjelasan atas perppu No 4/2009 diketahui dari salinan perppu tersebut, Kamis (24/9) siang di Sekretariat Negara Jakarta, Jakarta. Sejauh ini, menurut Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam beberapa kali kesempatan bahwa perppu itu disebutkan hanya terdiri dari dua pasal saja, yaitu pasal 33A dan pasal 33B.

Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (21/9), dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 132 yang dikeluarkan pada Selasa (22/9). Perppu tersebut terdiri atas pertimbangan yang terdiri dari 3 poin dan 2 pasal.

Pasal pertama mengenai penambahan dua pasal baru yaitu pasal 33A dan pasal 33B. Pasal 33A terdiri dari 7 poin yang berisi kewenangan presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bilamana kurang dari 3 orang, hak yang sama yang dimiliki oleh anggota sementara yang akan diangkat, kriteria calon anggota sesuai pasal 29, pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara pimpinan KPK, pemilihan ketua KPK bilamana terjadi kekosongan, penetapan ketua dan wakil ketua KPK serta pengucapan sumpah atau janji ketua dan wakil ketua KPK yang baru.

Adapun pasal 33B mengatur mengenai masa jabatan anggota sementara pimpinan KPK yang terdiri dari dua poin meliputi keanggotaan yang dapat diberhentikan sementara akan tetapi dapat diaktifkan kembali serta pengucapan sumpah atau janji anggota pimpinan KPK.

Bagir: Perppu Tidak Tepat
Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai keputusan pengeluaran peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar.
“Saya sebagai profesor bagi saya perppu ini tidak tepat,” kata Bagir di Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin.
Bagir menilai perpu hanya untuk mengatur penyelenggaraan administrasi negara yang terindikasi macet. “Dan saya tetap berpegang teguh pada pendirian ilmiah saya,” jelas Bagir.

Mengenai alasan kegentingan presiden, Bagir pun tidak setuju. “Asasnya tidak membenarkan hal itu,” kata dia. Bagir juga mempertanyakan kegentingan apa yang harus diatur secara norma. Ia menyarankan masalah ini harus cepat diselesaikan. “Tergantung kepada kecepatan semua pihak pemerintah dari DPR untuk menormalkan ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan dalam pemerintah seharusnya membiasakan langkah-langkah normal dalam setiap hal. “Jangan membiasakan mengambil langkah-langkah darurat,” tandasnya. (sam/net/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: