KEINGINAN MELAKSANAKAN PEMILUKADA SECARA SERENTAK DI 24 KAB/KOTA, ANCAMAN SERIUS TERHADAP DEMOKRASI


KEINGINAN MELAKSANAKAN PEMILUKADA SECARA SERENTAK DI 24 KAB/KOTA,
ANCAMAN SERIUS TERHADAP DEMOKRASI

Oleh : Shohibul Anshor Siregar

shohibul

Keinginan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadwalkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di 24 kabupaten/kota secara serentak tahun 2010 lebih merupakan kehendak murni para status quo daripada pembangunan demokrasi secara bermartabat. Tidak ada keinginan naik kelas dalam berdemokrasi.

Tidak ada yang tidak tahu bahwa pemilukada sejak tahun 2005 (khususnya di Sumatera Utara) penuh kecurangan dan amat memerlukan mekanisme kontrol dari semua lapisan masyarakat. Makin massal akan makin curang, sebab social control pasti semakin lemah. Analoginya, jika pesta semakin besar akan semakin besar pula kemungkinan insiden pecah piring dan cangkir. Jika pesta lebih kecil peluang mengeliminasi sampai nol persen amat mungkin. Kesalahan dan pelanggaran besar akan dianggap kecil bahkan disepelekan (seperti selama ini) dalam sebuah pesta besar. Sebaliknya kesalahan kecil saja akan dianggap dosa besar di sebuah pesta kecil.

Dengan keinginan Pemilukada serentak itu KPUD dan Pemprovsu tampaknya lebih memposisikan pemilukada sebagai ritual 5 tahunan ansich, tanpa niat memperbaiki kualitas. Demokrasi yang tak bergeser dari procedural democracy ingin tetap dipertahankan. Amat saya ragukan niat itu, dan saya nilai itu amat berbahaya bagi demokrasi.

Katakanlah KPUD Provinsi ingin menjalankan supervisi, apakah komisi yang dengan keterbatasan yang amat kentara ini malah tidak kewalahan jika pemilukada diselenggarakan secera serentak di 24 Kabupaten/Kota? Terlalu mengada-ada alasan itu. Makin tidak masuk akal jika dikatakan pemilukada serentak di 24 Kabupaten/Kota memudahkan eliminasi potensi konflik. Ilmu dan pendekatan apa yang dipakai untuk bicara seperti itu? Saya benar-benar heran.

Lalu efisiensi apa yang akan diraih dengan pemilukada serentak? Itu omong kosong lagi. Materialnya berbeda, budgetnya berbeda, KPUD-nya berbeda, Panwas berbeda, PPKnya berbeda, Calonnya berbeda.

Berdasarkan pengamatan dan temuan ’nBASIS sejak tahun 2005, masalah-masalah besar yang muncul dalam pemilu (legislatif, Eksekutif –lokal dan nasional) bersumber pada 4 faktor utama, yakni pertama, aturan main yang amat kompromistis terhadap kecurangan. Kedua, lemahnya penyelenggara (tidak profesional dan tidak jujur). Ketiga, tumbuhnya mentalitas dan budaya politik transaksional di tengah-tengah masyarakat sebagai resultante dari perangai politik elit. Keempat, kemiskinan massal yang menyebabkan mayoritas rakyat berprinsif kurang lebih safety first, dan dengan prinsif itu meraka tak menganggap ada masalah jika menyerahkan hak suaranya untuk kemauan siapa yang bayar meski dengan tarif amat murah. Hingga detik ini, belum ada keinginan secara nasional untuk memperbaiki. Dari kenyataan itu, maka Indonesia ke depan adalah indonesia yang tak bermartabat.

* Shohibul Anshor Siregar
Koordinator Umum ’nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya). Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU Medan

Satu Tanggapan

  1. mantap itu pak, main trusss.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: