UU Rumah Sakit Disahkan, Rakyat Dijamin Tidak Sakit, Uang Muka Diharamkan, Pasien Tak Boleh Ditolak


Sumber : Pos Metro Medan

Selasa, 29 September 2009

Salah satu ruang rawat di RSU Pirngadi Medan.

Salah satu ruang rawat di RSU Pirngadi Medan.

UU Rumah Sakit disahkan oleh DPR. Kini, tidak boleh lagi ada klasifikasi kelas dalam rumah sakit negeri. Pasien dilarang ditolak dengan alasan apapun.

“Untuk RS negeri, harus semuanya kelas III. Tidak boleh ada klasifikasi kelas dalam rumah sakit milik pemerintah. Hal ini penting untuk menepis anggapan selama ini bahwa pelayanan kelas 1 di RSUD selalu yang paling bagus. Semua pasien harus mendapat pelayanan yang sama,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (28/9).

Untuk RS swasta, menurut dia, harus menyediakan 25 persen ruangannya untuk pasien kelas III. “Tidak boleh ada penolakan pasien lagi. Hak pasien diutamakan,” ujar politisi PDIP ini.

Dengan adanya UU tersebut, kini tidak boleh ada uang di muka yang harus dibayar pasien. Tidak boleh ada perdagangan darah dan tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun.

Selain itu, kata dia, pasien boleh melaporkan apapun yang dia rasakan tidak nyaman di rumah sakit ke media massa. Kejadian seperti yang menimpa Prita Mulyasari yang diadili karena mengirim email keluhan atas pelayanan RS tidak boleh terjadi lagi.

“Masyarakat boleh curhat ke mana saja. Masa mau mengeluh tidak boleh apalagi sampai di penjara,” papar perempuan bersuara besar ini. Ribka mengatakan, apabila RS negeri yang ingin punya kelas maka pemerintah daerah harus membuat rumah sakit swasta sendiri.

“Tidak boleh menjadi satu di rumahsakit milik pemerintah. Mulai hari ini berangsur-angsur anggaran untuk rumah sakit difokuskan untuk kelas III. Kami harap pemerintah tidak menarik retribusi untuk RS milik pemerintah supaya rumahsakit tidak kejar setoran dan menerapkan tarif kamar semena-mena,” papar dia.

>> Anda Kaya? Dilarang ke RS Negeri

Keputusan DPR mensahkan UU Rumah Sakit dinilai Iskandar Sitorus, Ketua Pendiri LBH Kesehatan sebagai keputusan gegabah. Ini sama saja pemerintah mengharamkan RS Negeri untuk orang kaya.

Menurutnya pemerintah sengaja membuka kran pertentangan publik dengan disahkannya UU tersebut. Pasalnya UU tersebut belum matang. “Wah kacau ini, itu belum matang karena pemerintah belum mendengarkan seluruh stake holder,” ucapnya dengan nada tinggi.

Katanya menerapkan UU itu di negara miskin seperti Indonesia sama dengan omong kosong. “Pemerintah ingin terlihat baik kepada masyarakat, padahal sebenarnya tidak. Bullshit itu,” ungkapnya.

Ia menilai UU ini kacau dan tidak logis lantaran pemilik modal tidak mungkin murni sepenuhnya membangun rumah sakit untuk kepentingan sosial.

Masih Iskandar, jika memang UU ini diterapkan, pemerintah harus memberi keringanan kepada rumah sakit. “Apa yang ditawaran pemerintah untuk rumah sakit? Apakah mereka bebas pajak atau seperti apa,” urainya.

Ia menjelaskan adanya perbedaan kelas di RSUD tidak salah, untuk itu tidak perlu dibuat persamaan klasifikasi kelas untuk RSUD. Katanya, rumah sakit pemerintah tetap harus ada perbedaan. Jika tidak seberapa besar dana yang akan diberikan pemerintah untuk hal ini.

“Kalau begini yang diuntungkan adalah kapitalis murni,” tuturnya. Ia berujar pemerintah menutup keadilan untuk orang berada. Adanya perbedaan kelas dalam rumah sakit negeri memang diharuskan karena sebagai subsidi silang untuk RS itu sendiri.

Ia meragukan kemampuan pemerintah menjalankan UU tersebut. Terlebih tidak ada sangsi bagi rumah sakit yang melanggar UU. “Ini menggelikan, kalau saya bilang ini Undang-Undang ecek-ecek, percuma aja kan dibuat. Ini seolah-olah kelihatan baik padahal justru menyatakan perbedaan itu sendiri,” bebernya.

Yang dikhawatirkan jika lama-kelamaan RSUD akan tutup. Pasalnya dengan adanya UU ini sama saja memberi peluang orang kaya untuk berobat ke RS. Swasta. “Ini namanya merdeka dan menangnya kapitalis murni,” paparnya.

Tapi ia bersyukur dengan keputusan DPR mensahkan UU tersebut yang nantinya akan menimbulkan kontroversi. Ia menyarankan pemerintah daerah, walikota dan bupati agar menguji UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Saran saya untuk walikota maupun bupati agar menguji UU ini ke MK. Ini bisa dibenturkan dengan UU Kesehtan, UU Wabah Penyakit Menular dan Otonomi Daerah,” pungkasnya.

Ketua PERSI : Jangan Kaku

Sementara itu Syahrial Annas, ketua PERSI mengatakan, harus ada keseimbangan di rumah sakit dengan adanya perbedaan kelas. Karena itu yang dijadikan subsidi silang. Jika itu tidak ada kwalitas pelayanan di rumah sakit itu sendiri dapat diragukan.

Bagaimanapun, adanya perbedaan kelas menjadi perangsang bagi para pelayan kesehatan seperti dokter dan perawat. “Dari segi pelayanan bisa-bisa mereka tidak terangsang,” ujarnya.

Namun lanjut dia, dengan adanya UU ini pemerintah daerah harus lebih bijak menyikapi. Misalnya dengan membuat wing-wing kesehatan untuk masyarakat yang tidak mau dilayani di kelas III. “Diharapkan pemda tidak kaku dengan adanya UU ini. Flexible saja, pemda bisa membuat tatanan sendiri,” ucapnya.

Menurutnya UU rumah sakit tersebut dapat berjalan dengan adanya inisiatfi pemda mengambil kebijakan. Misalnya membangun wing-wing kesehatan untuk melayani masyarakat yang tidak ingin dilayani di kelas III. Dan itu menjadi salah satu agendanya jika terpilih menjadi walikota nanti. Katanya pemko Medan bersama PERSI akan menata program kesehatan dengan baik agar sampai ke masyarakat. “Supaya masyarakt lebih terlayani di rumah sakit,” urainya.

Intinya ia mengharapkan agar kesehatan tidak lagi menjadi masalah nantinya. Salah satu contohnya ia ingin membuat link semua rumah sakit agar dapat menampung masyarakat miskin. Selama ini 25 persen ruangan yang disediakan rumah sakit swasta tidak di pantau. Jika sudah dibuat link, maka persoalan itu tidak ada lagi. Masyarakat dapat melihat sendiri rumah sakit mana yang masih menyediakan ruangan untuk pasien kelas III. “Semua transparan dan dimonitoring. Dapat dilihat tinggal di kilik aja,” ungkapnya. (widya/dc)

Satu Tanggapan

  1. saya SAHAT GEMAYEL LUBIS di Padangsidimpuan, minta kerjasama dalam pengusutan dugaan korupsi APBD 2007 di Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan yaitu Biaya Koordinasi dan Konsultasi sebesar 1,2 Milyar. Wassalam…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: