Analisis Caturwulan II 2009 KontraS Sumut, Polisi Peringkat Pertama Pelaku Kekerasan


Sumber : Pos Metro Medan

Senin, 5 Oktober 2009
Poldasu Sesalkan Publikasi Tanpa Kordinasi

MEDAN-KEKERASAN yang diderita warga sipil di Sumatera Utara, meningkat hingga 22 poin dari 67 kasus pada catur wulan pertama, menjadi 89 kasus terhitung Mei sampai Agustus 2009. Penyumbang terbanyak, adalah ulah aparat kepolisian.

Hal itu berdasarkan hasil analisis Komisi orang hilang dan tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, seperti diutarakan Kordinatornya, Diah Susilowati, kepada Ali Amrizal, Reporter POSMERTRO MEDAN, Sabtu (3/10) di ruang sekretariatnya.

“Jika dibanding caturwulan I, hanya ada 67 kasus. Kini di caturwulan II, tindak kekerasan sudah mencapai 89 kasus. Angka itu didominasi 33 kasus pembiaran, 13 kasus penganiayaan serta 12 kasus terror dan intimidasi,” terang wanita berlogat Jawa ini.

Diterangkan Diah, kekerasan yang dialami warga sipil jumlah sangat signifikan dan penyumbangnya banyak dilakukan aparat kepolisian. Jika pada priode sebelumnya hanya 40 kasus, namun pada caturwulan II, meningkat drastis menjadi 61 kasus. Salah satunya kasus Eko Ponco yang diduga tewas secara tidak wajar beberapa waktu lalu.

Selain itu, data mereka juga menghimpun 7 kasus penangkapan dan penggeledahan yang digelar dengan sewenang-wenang oleh polisi, disusul terror dan intimidasi sejumlah 3 kasus, pelecahan seksual 4 kasus, penembakan 3 kasus, penyiksaan 4 kasus, penganiayaan 7 kasus, penipuan/pemerasan dan penggelapan 3 kasus, pembiaran 26 kasus serta kekerasan lainnya 4 kasus.

“Kami sangat menyesalkan sikap aparat kepolisian yang sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi kasusnya berada pada peringkat pertama. Lebih parah lagi, mereka tidak juga merubah perilakunya, sehingga tetap menghiasi wajah hitam selama ini,” sesal Diah.

Ke depannya, Diah meminta Kapoldasu agar tegas menindak anggota kepolisian yang terlibat dalam kekerasan secara transparan. “Kita minta seperti itu, agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap warga sipil,” harapnya.

Selain aparat kepolisian, Diah bilang, pihak birokrat (pemerintahan) juga kerap melakukan tindak kekerasan. Yakni tindak terror dan intimidasi (3), penganiayaan (3) penipuan /pemerasan dan penggelapan (1), pembiaran (6) disusul dengan OTK pada urutan ke tiga, terror /intimidasi (4), penganiyaan (1), kekerasan lainnya (1). “pengawasan eksternal terhadap aparatur juga harus dibenahi,” pungkasnya.

>> Publikasi Disesalkan

Terpisah, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Drs Bahrudin Djafar Msi menyesalkan sikap LSM Kontras Sumut yang mengekspos tindak kekerasan aparat kepolisian. Katanya, seharusnya data-data itu (tindak kekerasan) yang disampaikan Kontras jangan dulu ke media melainkan terlebih dahulu ke pihaknya.

”Data mereka (Kontras) sangat membantu kita dalam memperbaiki kinerja Kepolisian hingga menjadi ke yang lebih baik lagi, alangkah baiknya dilaporkan ke kita dulu” ucap Baharudin.

Lanjut Baharudin, seharusnya Poldasu sebagai institusi Kepolisian yang tertinggi di Sumut mendapatkan data yang diperoleh KontraS itu. ”Buat apa mereka mempublikasikan itu? Seharusnya data itu diberikan kepada kita, agar kita pun mengetahuinya,” ketusnya.

Tapi, katanya lagi, keakuratan data KontraS yang mencatat terjadi 89 kasus kekerasan untuk priode Mei-Agustus 2009 itu, diragukannya. ”Kalau data itu tidak akurat bagaimana? Betul tidaknya data itu, kita tidak tahu. Karena datanya saja tidak ada yang diserahkan kepada kita,” tanyanya.

Menurut Baharudin, seharusnya pihaknya menerima data tersebut untuk memperbaiki kinerja aparat hukum mulai dari internal. ”Seharusnya begitu, kita menerima data itu, untuk memperbaikinya dari dalam, agar kinerja kepolisian dapat ditingkatkan lebih baik lagi,” tuturnya.

Namun, Baharudin tidak menutup jika adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada masyarakat. ”Mungkin juga dari data yang disebutkan itu, sudah ada yang kita pecat dengan tidak hormat karena terlibat berbagai kasus, dan itu telah kita sebutkan di media massa,” bebernya.

Jadi, katanya, bila memang data kekerasan tersebut benar, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. ”Ya jelas, kalau itu ternyata terbukti dan benar dilakukan anggotakita, maka akan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya.(zulfadli/ali)

Satu Tanggapan

  1. Terima kasih banyak atas informasinya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: