K-SEMAR Sumut Minta Kejari Stabat Usut Kasus Pemotongan 25 Persen ATK Sekolah


Sumber : Harian Analisa

Stabat, (Analisa)

Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat agar memeriksa Plt. Dinas P dan P Langkat Drs S yang diduga melakukan pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) setiap sekolah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009.

“Saya minta Kejari Stabat agar segera memeriksa Plt. Dinas P dan P Langkat Drs. S terkait melakukan pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) setiap sekolah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009,”kata Togar Lubis kepada wartawan di Stabat, Minggu (11/10).

Menurutnya, Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu juga secepatnya mengevaluasi kinerja stafnya Drs S selaku Pelaksana Tugas (PLT) dinas dimaksud.

Togar menegaskan, pemotongan anggaran ATK mencapai 25persen sekolah lanjutan atas (SMA) dan lanjutan pertama (SMP)itu, sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Alasannya jelas, anggaran itu uang negara, perbuatan (pemotongan) murni merupakan tindak pidana korupsi.

“Jika alasan pejabatnya, pemotongan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlalu mengada-ngada. Mungkin dapat dikategorikan upaya pembodohan publik,” ujarnya.

Dipaparkan Togar, PPN termasuk jenis pajak tidak langsung atau jenis pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Maksudnya, pajak itu disetor pihak lain yaitu, pedagang atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, sambung Lubis, puluhan kepala sekolah menjelaskan, mereka (kepala sekolah) sebelumnya telah mempertanyakan hal pemotongan 25 persen kepada Dinas P dan P Langkat. Tapi, sayangnya pertanyaan tak digubris, bahkan sebaliknya menerima ancaman dikenakan sanksi jika tak bersedia menerima anggaran ATK dipotong.

“Sesuai informasi kita peroleh, 25 persen anggaran ATK dipotong setiap sekolah, diduga Plt Kadis menerima bagian 20 persen dan sisanya 5persen dibagi-bagikan dengan beberapa pejabat di lingkungan dinas P dan P Langkat,” katanya.

Guna mempertegas keadaan sebenarnya, Lubis mengakui saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan keterangan dari kasek dan mendata total anggararan ATK sekolah dialokasikan pada APBD Langkat tahun anggaran 2009. Tujuannya, guna mengetahui nilai nominal anggaran diduga di korupsi dan selanjutnya menyampaikan laporan resmi ke penyidik.

Aktivis penggiat anti korupsi ini juga mengaku kecewa kepada Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, karena meminta warga atau pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan indikasi korupsi segera membuat laporan atau pengaduan ke Pemkab atau penyidik dari institusi kepolisian dan kejaksaan.

“Ungkapan bupati kepada wartawan beberapa waktu lalu terkait dugaan korupsi, sangat tidak responsif. Idealnya, pemimpin hasil pilihan rakyat ini membuat formula pencegahan dengan memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan, apakah betul atau tidak terjadi pemotongan,” kata Lubis seraya menyebut bupati punya kewajiban dan kewenangan mencegah sedini mungkin praktek korupsi.

Plt Kadis P dan P Langkat, Sulistianto, beberapa waktu sebelumnya kepada wartawan membenarkan melakukan pemotongan tetapi untuk biaya Pajak Penambahan Nilai (PPN). Sayangnya, staf ahli (masih aktif) bupati ini tak menguraikan berapa persen biaya PPN dimaksud.

“Tidak ada itu pemotongan sampai 25 persen, tetapi kalau untuk biaya PPN betul ada,” jawabya saat itu.

Sebelumnya Bupati Langkat Ngogesa Sitepu ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait masih ada pemotongan 25 persen dana Alat Tulis Kantor (ATK) dilakukan pihak pejabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) ke sekolah menengah pertama (SMP) maupun lanjutan atas (SMA) se- Langkat beberapa waktu lalu, yang menerima bantuan bersumber dari APBD tahun 2009 seusai rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di gedung DPRD, Kamis (1/10) lalu mengatakan, ia meminta kepada warganya agar membuat laporan resmi ke Pemkab maupun penyidik kepolisian atau jaksa jika menemukan ada pelanggaran yang berkaitan dengan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan publik.

“Segera laporkan saja ke Pemkab atau pihak penyidik apakah polisi atau jaksa, jika memang masih ada yang melakukan pemotongan atau pelanggaran. Apalagi, pelanggaran itu menggunakan dana negara yang memiliki kepentingan bagi publik,”tegas Ngogesa. (hpg)

Berita terkait : Kepala Sekolah Resahkan Pemotongan ATK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: