Pemotongan ATK Dikembalikan


Sumber : Harian Sumut Pos

LANGKAT- Dugaan pemotongan 25 persen dana alat tulis kantor (ATK) yang ada di sekolah se- Kabupaten Langkat dikembalikan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat.

Hal ini diungkapkan sebagian kepala sekolah penerima dana ATK kepada Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis.

Menurut Togar Lubis, pihaknya menerima informasi dari beberapa kepala sekolah (Kasek) wilayah Langkat Hilir sudah menerima kembali dana pemotongan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P) beberapa waktu lalu.
“Informasi yang kita diperoleh, beberapa diantara kepala sekolah wilayah Langkat Hilir yang sempat terkena pemotongan dana ATK tersebut, menerima kembali dana seutuhnya sebagaimana mestinya yang diterima,” kata Togar di sela-sela pelantikan anggota DPRD Langkat, Rabu (14/10).
Guna menyikapi kondisi itu, pihaknya (K-SEMAR) bertekad meneruskannya ke pihak penyidik. Apalagi, dugaan tindakan pengembalian dinilai sebuah indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran.

Bahkan, Lubis menyebutkan berdasarkan data diperoleh semestinya SD menerima Rp930 ribu dana ATK. Tetapi, sayangnya dalam penyalurannya hanya menerima Rp630 ribu dari Dinas P dan P Langkat. Namun, diperkirakan dalam kurun waktu dua hari lalu, para kasek menerima kembali dana hasil pemotongan tetapi tidak lagi genap Rp930 ribu melainkan Rp880 ribu.

“Nah, kalau sudah begini apa lagi ceritanya. Jelas sudah, kasek yang berhasil kita ditemui mengaku menerima Rp630 ribu dari yang semestinya Rp930 ribu. Sekarang balik lagi mereka menerima genap Rp880 ribu. Sesuai informasi, pihak dinas mengaku penyaluran dilakukan betul-betul 100 persen. Jadi, melihat angka pemotongan itu berarti bukan 25 persen tetapi malah 35 persen,” beber Lubis.

Dengan demikian sambung Lubis melalui pengembalian itu apakah tidak ada hukum yang mengatur tentang pihak atau oknum diduga sudah melakukan penyelewengan lantas mengembalikan lagi dengan seenaknya.

Plt Kadis P dan P Langkat Sulistianto dalam kesempatan terpisah ketika dikonfirmasi tentang pengembalian tersebut, tetap bersikukuh mengaku pihaknya tidak ada melakukan pemotongan dana ATK.

Bahkan, melalui komunikasi berlangsung dalam pesan layanan singkat (SMS), Sulistianto juga tak bergeming dengan pendapatnya ketika disebutkan apakah beberapa hari belakangan pihaknya ada mengumpulkan kepala unit pelaksana teknis daerah (KUPTD) atau dulu disebut Kacabdis guna membagikan kembali dana pemotongan dimaksud. “Tidak ada pemotongan bang, maaf,” isi SMS Sulistianto.

Kabag Humas Pemkab Langkat, Syahrizal saat dimintai penjelasannya mengaku secara pribadi tidak tahu ada pengembalian. Tetapi disebutkan dia, jika pimpinannya (bupati) tetap komid menindak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau PNS yang melakukan pungli.
“Jika terbukti, laporkan langsung atau tertulis maka akan ditindak lanjuti. Sepanjang, hal itu bukan wacana atau fitnah karena bukti dibutuhkan untuk dasar mengambil tindakan,” umbar dia. (ndi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: