Tuntut Hak, Ratusan Buruh PT MPM Diancam Pecat. Sudahlah Dipaksa 12 Jam Kerja Waktu Istirahat Disunat Lagi


Sumber : Pos Metro Medan

Kamis, 15 Oktober 2009
BINJAI-IBARAT makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Setidaknya begitulah nasib malang yang kini menimpa sekitar 350-an buruh pabrik roti PT Multi Prima Mandiri (PT MPM) Jalan Binjai-Kuala, Kecamatan Selesai,Kabupaten Langkat.

Aksi mogok kerja menentang kebijakan perusahaan yang menyunat waktu istirahat mereka beberapa waktu lalu memang berbuah manis. Pasalnya, atas aksi itu, pihak perusahaan akhirnya melunak dan bersedia membatalkan rencana yang diklaim sangat memberatkan pekerja itu. Di satu sisi buruh lega, tapi rasa itu tak bertahan lama. Kini pekerja wanita itu malah dirundung gundah berkepanjangan. Betapa tidak, pihak pabrik roti milik Cenutry itu malah mengancam pecat buruh yang ikut dalam aksi mogok kerja itu.

“Malang kalilah nasib kami bang. Padahal kami tak menuntut hak-hak kami yang lain. Waktu itu kami hanya menuntut agar waktu istirahat kami tak disunat. Karena waktu istirahat itu sangat berarti bagi kami yang tiap harinya dipaksa 12 jam bekerja. Tapi sekarang, kami malah diintimidasi pihak perusahaan,” lirih puluhan buruh pada Aswin, wartawan POSMETRO MEDAN beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, pekerja yang enggan menyebutkan namanya dengan dalih takut pada perusahaan itu mengaku, bukan hanya intimidasi saja yang mereka terima saat ini. Tapi mereka juga diancam pecat. “Perusahaan mau memecat buruh lama. Saat ini di pabrik, sesama buruh mulai dikotak-kotakkan, kami dilaga. Beberapa tempat yang dulunya dipegang buruh lama, kini sudah dipegang buruh baru. Padahal, selama ini kami tak pernah menyoal gaji kami yang kecil, meskipun kami sadar upah itu tak sesuai peraturan pemerintah (UMK-red), tapi selama ini kami tak pernah menuntut kok. Tapi kami malah mau dipecat,” beber buruh yang rata-rata telah 3-4 taun bekerja di pabrik roti itu.

Data yang dihimpun POSMETRO MEDAN. Buruh yang telah empat tahun bekerja di pabrik itu hanya digaji sebesar Rp 27 ribu/hari. Sementara buruh yang baru masuk digaji Rp 23 ribu/hari. “Itulah gaji kami. Memang ada sih uang pudding tapi ya itulah kondisi kami buruh di pabrik itu. Biarpun gaji segitu ya kami syukuri jugalah, kalo jam kerja kami ya dua shift dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Memang kurang sih bang, tapi bagaimanalah ketimbang nggak ada sama sekali, ya mau tak mau kami harus pasrah,” curhat buruh saat ditemui seusai kerja, kemarin (14/10).

Kepala Disnaker Kab. Langkat, Drs Erwin Ardianto saat dikonfirmasi terpisah tak menampik upah buruh PT MPM itu tak sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. Langkat sebesar Rp 975 ribu. Manyikapi masalah itu, Erwin berjanji bakal menindak perusahaan itu. “Gaji yang mereka terima itu tak sesuai UMK, ini harus ditindak. Kebetulan saya lagi di Jakarta dalam rangka dinas. Tapi saya sudah mengintruksikan anggota untuk meninjau langsung ke lapangan, bagaimana nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan, jadi tolong ditemui aja anggota saya di kantor. Kalau memang kenyataanya seperti itu, perusahaan itu pasti akan kita tindak,” tegas Erwin singkat.

Sementara itu menanggapi masalah itu, Ketua Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-Semar) Sumut, Togar Lubis justru menuding Disnaker Langkat tak mengerjakan tugasnya sebagai pengawas dan pelindung buruh. “Pihak Disnaker jelas tidak tanggap dan tak ada melakukan peninjauan ke lapangan. Buktinya masih banyak buruh yang digadi di bawah UMK. Ini kelalaian, masak buruh yang sudah bekerja 4 tahun masih digaji di bawah UMK. untuk itu kita sebagai bagian sosial control masyarakat meminta Bupati Langkat untuk memperhatikan nasib buruh dan memantau kinerja Disnaker Langkat terkait tugas dan fungsi bawahannya terhadap kesejahteraan buruh,” tandas Togar.

Hal senada juga ditegaskan Ketua DPC Konfedarasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kab. Langkat Arsula Gultom. Menurutnya, PT MPM telah jelas melanggar UU Ketenagakerjaan. “Banyak penyimpangan yang dilakukan PT MPM yang tak berpihak kepada pekerja dan lebih mementingkan perusahaan, apa yang dilakukan buruh sudah sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari unsur ketenagakerjaan. Hanya saja ada kejanggalan dalam hal ini, Disnaker Langkat mencatat buruh yang dipekerjakan di pabrik itu hanya puluhan orang. Sementara kenyataanya buruh yang bekerja di sana jumlahnya ratusan orang. Ini kan aneh, kenapa Disnaker tidak mendapatkan informasi aktual terkait hal itu. Sementara mengenai upah buruh yang masih dibawah UMK, seharusnya Disnaker melakukan tindakan, bukan menunggu bola, maka dari itu kita meminta kepada Bupati Langkat untuk memantau kinerja Disnaker yang kita nilai bermain api,” tandas Gultom. (Aswin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: