Disdikjar Langkat Diklaim Sunat Dana ATK , 35%, Dosa Pemotongan Bukan 25%


Sumber : Pos Metro Medan

Jumat, 16 Oktober 2009
LANGKAT-PEMOTONGAN dana Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar 25 persen yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat terhadap sekolah SD-SMP-SMU se-Kabupaten Langkat akhirnya dikembalikan.

Ini diungkap beberapa Kasek penerima dana ATK pada Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis, beberapa waktu lalu. Menurut Togar, pihaknya menerima informasi dari beberapa Kasek di wilayah Langkat Hilir yang ngaku telah menerima kembali dana yang dipotong tersebut. “Kasek itu mengaku menerima kembali dana yang sempat dipotong itu,” kata Togar saat dikonfirmasi Sumut Pos (Groupnya POSMETRO MEDAN) di sela-sela pelantikan anggota DPRD Langkat, Rabu (14/10) siang.

Menyikapi kondisi itu, K-SEMAR bertekad meneruskan kasus itu ke penyidik. Apalagi, dugaan tindakan pengembalian itu dinilai sebuah indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran. Bahkan, Togar menyebutkan sesuai data, semestinya setiap SD menerima Rp 930 ribu dana ATK. Tapi, yang disalurkan hanya Rp 630 ribu. Namun, diperkirakan dalam kurun waktu dua hari lalu, para Kasek menerima kembali dana hasil pemotongan itu, tapi tidak jumlahnya menjadi Rp 880 ribu.

“Nah, kalau sudah begini apa lagi ceritanya. Jelas sudah, Kasek yang berhasil kita temui mengaku menerima Rp 630 ribu dari yang semestinya Rp 930 ribu. Sekarang balik lagi mereka menerima genap Rp 880 ribu. Sesuai informasi, pihak dinas mengaku penyaluran dilakukan betul-betul 100 persen. Jadi, melihat angka pemotongan itu berarti bukan 25 persen tetapi malah 35 persen,” beber Lubis.

Dengan demikian sambung Togar, melalui pengembalian itu apakah tidak ada hukum yang mengatur tentang pihak atau oknum diduga sudah melakukan penyelewengan lantas mengembalikan lagi dengan seenaknya. Plt Kadis P dan P Langkat Sulistianto dalam kesempatan terpisah ketika dikonfirmasi Sumut Pos mengenai pengembalian tersebut, tetap bersikukuh tak melakukan pemotongan dana ATK tersebut.

Bahkan, melalui komunikasi berlangsung dalam pesan layanan singkat (SMS), Sulistianto juga tak bergeming dengan pendapatnya ketika disebutkan apakah beberapa hari belakangan pihaknya ada mengumpulkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) atau dulu disebut Kacabdis ada membagikan kembali dana pemotongan tersebut. “Tidak ada pemotongan bang, maaf,” isi SMS Sulistianto.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Langkat, Syahrizal saat dimintai penjelasannya mengaku secara pribadi tidak tahu ada pengembalian. Tetapi disebutkan dia, jika pimpinannya (bupati) tetap komid menindak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau PNS yang melakukan pungli. “Jika terbukti, laporkan langsung atau tertulis maka akan ditindak lanjuti. Sepanjang, hal itu bukan wacana atau fitnah karena bukti dibutuhkan untuk dasar mengambil tindakan,” umbar dia. (smg)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: