Buktikan, Bupati Langkat Jangan Lips Service


Sumber : www.gomedan.com

Senin, 19 Oktober 2009 | 21:59:32

Aktor El Manik dan Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis

Aktor El Manik dan Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis

MEDAN-Bupati Langkat, Ngongesa Sitepu diminta konsekwen menepati janji menindak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pelanggaran peraturan dan kententuan yang berlaku. Khususnya pada SKPD yang terindikasi korupsi.
Hal di atas ditegaskan Kelompok Edukasi & Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut diwakili Koordinatornya, Togar Lubis, Senin (19/10) via surat elektronik.

“Bupati Ngongesa Sitepu diharap agar konsekwen dengan ucapannya. jangan hanya lips service,” kata Togar Lubis.
Apa yang dikatakan Togar, menyusul adanya penegasan Ngongesa melalui Kabag Humas Pemkab Langkat, Syahrizal, beberapa waktu lalu. Kata Syahrial, Bupati Langkat tersebut selalu komitmen menindak setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan stafnya atau SKPD. Kata Syahrial ucapan Ngongesa bukan sekadar lips service.

“Jika memang pelanggaran dimaksud terbukti, laporkan langsung atau tertulis maka akan ditindak lanjuti. Sepanjang hal itu bukan wacana atau fitnah. Sebab, bukti dibutuhkan untuk dasar mengambil tindakan,” kata Togar, menirukan ucapan Syahrizal.
Togar menjelaskan, ketika itu, Syahrial yang mantan Camat Kutambaru, menegaskan bahwa jika tidak ada dasar (peraturan) berlaku sesuai ketentuan, maka sebuah kebijakan dilakukan SKPD merupakan tindakan pelanggaran.
Keinginan membuktikan komitmen bupati, terkait adanya dugaan pelanggaran terjadi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. Disinyalir, dinas mengayomi dunia pendidikan tersebut melakukan pelanggaran karena memotong dana Alat Tulis Kantor (ATK) seluruh SD, SMP dan SMA negeri se-Kab Langkat hingga 25 %.

Kendati demikian, pelanggaran dimaksud tetap dibantah Pelaksana Tugas (Plt) Kadis P dan P, Sulistianto.
“Namun, fakta di lapangan membuktikan sekolah penerima dana ATK bersumber dari APBD Langkat TA 2009 dikenakan pemotongan,” ucapnya.
Ditambahkan, fakta terjadinya pemotongan, dikuatkan dengan informasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat bahagian Seksi Intel. Menurut pihak Intel Kejari, sebelum pihaknya melakukan penyelidikan resmi (investigasi) ke sekolah-sekolah dimaksud, ternyata Dinas P dan P terlebih dahulu mengembalikan pemotongan. Diduga, pengembalian cepat tersebut sebagai antisipasi sebelum terjebak dalam ranah hukum.
Menyikapi hal itu, Togar Lubis agar Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, yang notabene merupakan bupati hasil pilihan rakyat, memperlihatkan bukti ketegasan dan konsekwensi clean government dan good governance.

“Menindak kesalahan, dengan mengenyampingkan kepentingan. Sejatinya, pelanggaran telah dilakukan harus disikapi dengan sanksi. Nah, sekarang kita hanya berharap itikad baik dan ketegasan bupati dengan komitmen yang digelontorkannya,” pungkas Togar.
Seperti diketahui, sekolah (tingkat SD) penerima dana ATK idealnya menerima Rp930 ribu, tetapi kenyataannya sekolah dimaksud hanya menerima Rp630 ribu saja. Setelah kabar pemotongan merebak ke publik, akhirnya membuat Dinas P dan P “keder” dan mengembalikan lagi pemotongan walau cuma Rp880 ribu.(Pra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: