Tingkah Polri Hancurkan Kredibilitas SBY


Sumber : www.suaramedia.com

bibitchandra
JAKARTA (SuaraMedia News) – Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana menyayangkan sikap Polri yang melakukan penahanan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Tindakan Polri ini dinilai justru akan menghancurkan kredibilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Masyarakat akan menilai janji presiden untuk memberantas korupsi itu tidak ditepati. Masyarakat akan mengalihkan simpatinya pada Bibit dan Chandra,” ujar pakar hukum, Hikmahanto Juwana, Jumat 30 Oktober 2009.

Selain itu, dengan adanya penahanan tersebut, posisi Bibit dan Chandra akan dinilai masyarakat sebagai pihak yang dizalimi. Karena itu, masyarakat akan menempatkan keduanya sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi.

Apalagi, presiden pernah meminta kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus rekaman KPK yang disebut-sebut mencatut namanya. Kepolisian seharusnya tidak mengartikan perintah presiden itu dengan cara menahan Bibit dan Chandra. ”Nanti masyarakat mengira bahwa penahanan (Bibit dan Chandra) disetujui oleh presiden,” ujar Hikmahanto.
77148_bibit_samad_riyanto_chandra_m_hamzah_300_225
Menurut Hikmahanto, perintah presiden itu seharusnya diterjemahkan polisi dengan menyelidiki kebenaran isi rekaman tersebut agar tidak menjadi bola liar. Polisi pun seharusnya memeriksa keaslian isi rekaman dengan memanggil orang-orang yang diduga terlibat di dalam rekaman.

Alasan Polri menahan Bibit dan Chandra karena menggelar keterangan pers, menurutnya itu sesuatu yang tidak masuk akal. “Ini sangat tidak pas, jangan hanya karena kekhawatiran polisi terus-terusan di serang media, langsung ditahan, itu tidak tepat,” katanya.

“Saya khawatir karena Presiden dan Polisi punya kekuasaan, sementara Bibit dan Chandra menjadi orang yang dizalami. Kalau sudah demikian, publik akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Jadi harus segera diselesaikan,” ujar Hikmahanto menutup pembicaraan.

Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana salah satu tokoh yang diminta Dr. Komarudin Hidayat untuk ikut menjamin penahanan, menyatakan belum bisa menyatakan dukungannya. Tetapi prihatin atas tindakan Polri.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mempertanyakan alasan penahanan atas dua Pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dia pun mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung diam.

“Saya pribadi menilai sejak awal kasus ini, Presiden memang tidak mau menyelesaikan,” kata Saldi saat dihubungi. Seperti diberitakan sebelumnya, Chandra dan Bibit ditahan di Markas Besar Kepolisian RI dengan sangkaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan.

Padahal, kata dia, indikasi ketidakberesan dalam penetapan tersangka sampai penahanan sudah tampak. “Status berubah dalam waktu yang sangat cepat, pasal sangkaan pun berubah-ubah,” kata dia.

Semula, sambungnya, dua pimpinan disangkakan dengan pasal penyalahgunaan kewenangan, suap, lalu berubah menjadi pemerasan. “Sangat terlihat kalau polisi tidak yakin dengan bukti di kasus ini,” kata Saldi.

Presiden SBY hanya bereaksi saat namanya dicatut dalam transkrip rekaman antara seseorang yang bernama Anggodo Widjojo dengan sejumlah pihak, termasuk petinggi kejaksaan agung dan kepolisian.

Sementara itu, Sejumlah tokoh nasional akan memberikan jaminan bagi penangguhan penahanan dua Pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Diantaranya, sosiolog Imam Prasodjo dan cendekiawan Islam Komarudin Hidayat.

1816
Keduanya menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan dalam masalah KPK. Mereka menilai masalah penahanan dua pimpinan KPK itu lebih dari sekadar masalah pidana biasa.

“Kalau tangan dan kaki bersengketa, kepala harus ambil tindakan untuk menjernihkan,” kata Komarudin.

Penahanan pimpinan itu, menurut Komarudin mengindikasikan adanya penggebosan terhadap KPK. “Saya merasa terpanggil untuk mendukung KPK,” kata dia.

Demikian pula Imam. Menurut sosiolog dari Universitas Indonesia itu Presiden harus serius menyelesaikan permasalahan KPK itu. “Jika tidak, ini bisa jadi backfire (senjata makan tuan),” kata dia.

Chandra dan Bibit ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan pasal sangkaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan saat mencekal tersangka kasus korupsi pengadaan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Dugaan skenario kasus itu mencuat saat beredar transkrip rekaman yang diduga antara Anggodo Widjojo, adik Anggoro, dengan sejumlah petinggi kepolisian dan kejaksaan.(vvn) http://www.suaramedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: