Refleksi Anggodo tak Ditahan, LBH Kritik Kapoldasu, Pemberantasan Markus Omong Kosong di Sumut


Sumber : Pos Metro Medan

Sabtu, 7 November 2009
MEDAN-PROGRAM pemberantasan makelar kasus alias markus di tubuh Polri yang digaungkan Kapolri dan diteruskan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Badrodin Haiti seperti hanya sensasi ‘tuk meredam polemik hukum berkembang saat ini.

Demikian kritik praktisi hukum Muslim Muis SH. “Alahhh, masyarakat Sumut ini tak perlu cakap-cakap. Jangan berjanji kalau toh akhirnya begitu-begitu saja,” kata Wadir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan saat dihubungi POSMETRO MEDAN, kemarin (6/11) sore.

Lebih lanjut, pengacara yang dikenal getol mengungkap kasus pelanggaran HAM itu menyebutkan, secara umum masyarakat Sumut sudah tak lagi percaya dengan kata-kata, walau pun diungkapkan dengan serius oleh Kapolri dan Kapoldasu. “Buktinya sudah terang-terangan. Mengapa Anggodo tidak ditahan? Dia kan markus berkelas. Kalau di Sumut, mengapa Asiang ‘tikus’ tidak ditahan? Coba kalau penarik becak yang mencuri demi anak dan istrinya yang tidak makan, pasti langsung ditahan dengan alasan demi hukum,” tegas Muslim.

Walau begitu, menurut Muslim, atas janji Kapoldasu itu. LBH Medan memberikan kesempatan dalam seminggu. “Kita lihat dalam seminggu ini, kalau memang markus mau diberantas, Kapolri dan Kapoldasu harus menampakkan sikapnya. Bila begitu-begitu saja, demi hukum, harus malulah, dan berani mengambil sikap untuk mundur dari jabatan. Bila tak punya malu, kita harapkan pada bapak Presiden untuk mempertimbangkan kinerja pimpinan kepolisian RI,” tegas pria itu.

Sementara itu sebelumnya Kapoldasu mengaku siap memberantas mafia hukum di Institusi Polri. “Ya, itu menjadi prioritas pertama kita (Poldasu). Pemberantasan itu akan dimulai dari internal Polri dengan menindak tegas dan memberi sanksi hukum kepada oknum yang terlibat dalam jaringan mafia hukum di Sumut,” tegas Jenderal berbintang dua itu kepada sebagian POSMETRO MEDAN, usai sholat Jumat, kemarin (6/11).

Kembali ditegaskannya, keberadaan mafia bisa dimana saja, namun sulit untuk dibuktikan. Karenanya, Polda Sumut akan bekerja sama dengan instansi/institusi terkait untuk memberantas mafia hukum tersebut. “Ya itu bagus, kita akan bersihkan mafia hukum dimulai dari segi internal dan bekerja sama dengan instansi lainnya,” timpalnya.

Bahkan menurut Badrodin, mafia hukum ini terdiri dari dua pihak, yakni pemberi dan penerima (suap penyuap), sehingga sangat diperlukan koordinasi semua instansi dan institusi untuk memberantas mafia hukum tersebut. “Pemberantasan mafia hukum ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, terutama institusi hukum,” katanya lagi. Badrodin belum bisa memastikan apakah anggotanya sendiri terlibat dalam jaringan mafia hukum di Sumut ataupun di Indonesia. “Belum, masih akan kita selidiki,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi terjerumus dalam mafia hukum tersebut, Kapoldasu menghimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah hukum sesuai dengan prosedur. Katanya, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu orang-orang yang berjanji mampu menyelesaikan sebuah kasus/masalah, apalagi orang tersebut tidak berkompeten dalam perkara di maksud. “Ya, kita menghimbau masyarakat agar jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku mampu menyelesaikan suatu masalah, pakai saja pengacara itu lebih baik,” himbau mantan Kapoltabes Medan ini. Diketahui, dalam 15 program 100 harinya Presiden SBY memprioritaskan pemberantasan mafia hukum. Presiden meminta, semua korban mafia hokum agar segera melaporkan kepada dirinya melalui PO Box 9949 Jakarta 10000. (Syahrul/Zulfadli)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: