Berantas Markus di Langkat


Sumber : www.gomedan.com

Rabu, 18 November 2009 | 23:35:40


LANGKAT-Program pemberantasan makelar kasus (Markus) seperti yang direkomendasikan oleh Tim 8 Kasus Bibit-Chandra tampaknya tidak dijadikan sebagai program oleh Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat. Bahkan menaggapi soal markus ini, kedua institusi penegak hukum di Langkat tersebut terkesan menutup mata dan telinga. Kritikan pedas tersebut dinyatakan oleh praktisi hukum Ahmad Yuni Nst,SH, kepada wartawan, Rabu (18/11) di Stabat.

Menurut praktisi hukum ini, mencuatnya pemberitaan di media cetak tentang statement Ilyas, Us, S.Pd yang menjabat Kasubag. Keuangan merangkap Pimpro di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat yang intinya menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana ratusan juta rupiah untuk pengamanan Wartawan, Polisi dan Jaksa sehubungan dengan buruknya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Dikjar Langkat merupakan bukti awal keberadaan Markus. Disamping itu, Ilyas Us juga menyatakan bahwa dana pengamanan tersebut telah diserahkan pihaknya kepada Ketua ICW Langkat M. Mas’ud als Dimas.

“Jika ingin memberantas praktek markus sebaiknya Polres Langkat mulai melakukan penyelidikan terhadap Ilyas Us dan M. Mas’ud als Dimas yang mengaku-ngaku sebagai Ketua ICW Langkat. Statement Ilyas, Us tersebut merupakan bukti awal keberadaan markus di Langkat ini” kata Ahmad Yuni Nst,SH.

Selain itu, kata Ahmad Yuni, Polres Langkat dan Kejari Stabat seharusnya dapat menduga bahwa ada yang tidak beres tentang pengerjaan proyek-proyek yang dilakukan Dikjar Langkat sehingga harus dialokasikan dana untuk pengamanan Wartawan, Polisi dan Jaksa. Padahal baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang konstruksi tidak ada diatur yang namanya dana pengamanan.

“Hal lain yang dapat dijadikan penyidik sebagai acuan dimulainya penyelidikan adalah adanya permintaan KUPTD Sawit Seberang Samto kepada para Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan 2009 agar menyisihkan 40 persen anggaran DAK tersebut untuk diberikan kepada Plt. Dikjar Langkat Sulistianto. Jadi, antara statement Ilyas Us dan permintaan Samto tersebut patut diduga merupakan rangkaian peristiwa tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara” Terang Ahmad Yuni yang juga merupakan Penasehat Hukum salah satu terdakwa kasus Protap. (pra )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: