Dugaan Korupsi Rp102 M APBD Langkat ‘Dimatangkan’


Sumber : Harian Waspada

Rabu, 18 November 2009 09:24

MEDAN (Waspada): Kasus dugaan korupsi Rp102 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Langkat tahun 1999-2004 terus dimatangkan. Dua mantan anggota DPRD Langkat periode itu, Amiruddin Kahar dan Abdullah Abdurrahim memberi kesaksian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan 45 mobil panther anggota dewan, populer disebut panthergate.

“Ada ratusan item, di antaranya mengenai pengadaan 45 mobil isuzu panther. Kami sudah memberi kesaksian di KPK, dan kami mengakui ada menerima mobil itu yang bersumber dari APBD Langkat,” kata Abdullah, diamini Amiruddin kepada wartawan di Medan, Selasa (17/11).

Dia mengaku dimintai keterangan sekira 10 jam, dan sempat dicecar pertanyaan tim penyidik KPK karena pada ratusan item korupsi APBD Langkat Rp102 miliar itu di dalamnya terkait pengadaan mobil isuzu panther bagi para anggota dewan periode 1999-2004.

“Saya dipanggil KPK terkait pengadaan mobil itu. Saya akui menerima mobilnya. Tapi barangnya sudah saya jual. Namun sebagian mantan anggota dewan masih memiliki mobil itu, termasuk Pak Amir (Amiruddin Kahar),” katanya.

Kasus dugaan korupsi itu mencuat berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ‘mencium’ adanya potensi penyalahgunaan uang negara di Pemkab Langkat sebesar Rp102 miliar lebih.

“Pengadaan isuzu panther menjadi alat bukti sahih soal dugaan korupsi itu. Kami juga siap menyerahkan bukti itu ke KPK kalau memang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Abdurrahim dipanggil berdasar surat KPK bernomor: R-1663/22/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 ditandatangani Direktur Penyelidikan Deputi Bidang Penindakan KPK.

Pengadaan mobil Panther sempat diselidiki Direktorat Reskrim Poldasu, namun kasusnya mandek. Menurut Abdurrahim, dia merespon positif jika memang pengadaan mobil yang diterimanya itu sarat korupsi. Dia juga bersedia memberikan bukti-bukti bahwa anggaran pembelian mobil itu dengan cara melakukan mark up anggaran pada pos sekretariat dewan APBD Langkat 2002, dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan dan panitia anggaran.

Dia juga mengaku kasus dugaan korupsi itu pernah dilaporkannya ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri bersama aktivis penggiat anti korupsi di Langkat seperti K-SEMAR Sumut, Gatwamtra dan PKP Langkat. “Namun baru kali ini terlihat keseriusan penegak hukum menindaklanjutinya,” katanya.(m11)

Satu Tanggapan

  1. 102 milyar???
    sekedar panther untuk seluruh dewan aja udah berlebih…trus???ck..ck..ck..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: