DAK Pendidikan Langkat Ajang Korupsi


Sumber : www.gomedan.com

Senin, 16 November 2009 | 03:23:52

MEDAN-Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat yang sampai pertengahan Nopember 2009 belum juga melaksanakan rehab sekolah dengan mempergunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) agar mengembalikan anggaran sebesar Rp. 28,757 milyar tersebut ke kas Negara.

Dimana, hal ini perlu dilakukan agar penyimpangan uang rakyat dapat dicegah sedini mungkin. Demikian dikatakan Koordinator (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis kepada wartawan, Minggu (14/11), menyikapi mulai terciumnya aroma sunat menyunat, potong memotong anggaran termasuk adanya permintaan dari oknum-oknum di Dinas Dikjar Langkat kepada para Kepala Sekolah (Kasek) penerima bantuan agar menyisikan 40% anggaran tersebut sebagai “persembahan” untuk oknum pejabat di Dikjar Langkat.

Selain itu, juga ditemukan ketidakwajaran dalam hal penyaluran anggaran, dimana sejak sejak pertengahan September lalu para Kasek telah menandatangani kwitansi penerimaan anggaran yang diterbitkan oleh Dinas Dikjar Langkat. Anehnya, sampai saat ini para Kasek belum juga menerima anggaran yang bernilai ratusan juta tersebut.

Ditambahkan, Togar khawatir akan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan anggaran DAK rehab sekolah tahun 2009. Sebab, berdasarkan temuan Tim Investigasi K-SEMAR, pada hari Selasa (2/11) lalu, Samto, selaku Ka. KUPTD Dikjar Sawit Seberang telah memerintahkan agar seluruh Kasek (kepala sekolah) penerima DAK tahun 2009 se Langkat hilir agar menyisihkan 40% anggaran tersebut untuk diserahkan kepada oknum-oknum Pejabat di kantor Dikjar Langkat.

Menurut Togar Lubis, permintaan “sedikit gila” yang dilakukan Samto ini terungkap saat dilakukannya sosialisasi DAK tahun 2009 di Kecamatan Batang Serangan, Selasa (2/11) lalu bertempat disalah satu gedung di depan Rumah Sakit PTN.II Batang Serangan.. Dalam pertemuan dengan seluruh Kasek Sekolah Dasar penerima DAK tahun 2009 tersebut turut hadir Ilyas, Us, S.Pd selaku Kasubag. Keuangan merangkap Pimpro di Dinas Dikjar Langkat beserta sejumlah oknum-oknum LSM yang mengaku mampu membackup apabila pemotongan DAK tersebut masuk ke ranah hukum.

“Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut siap kami hadirkan sebagai saksi jika diminta oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan . Menurut mereka pertemuan yang dimulai siang hari tersebut awalnya adalah sosialisasi DAK rehab sekolah. Namun setelah itu, para Kasek ini dipanggil satu persatu memasuki ruangan tersendiri oleh Samto. Didalam ruangan inilah Samto meminta kepada para Kasek agar anggaran DAK yang telah masuk ke rekening sekolah disisihkan sebesar 40% sebagai ”persembahan” kepada oknum-oknum pejabat di Dikjar Langkat,“kata Togar menjelaskan.

Lebih lanjut Togar mengatakan, berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, dalam hal pelaksanaan rehab sekolah dengan mempergunakan DAK ini ditemukan adanya intervensi dari salah seorang oknum DPRD Langkat berinisial RI dengan menemui para Kasek agar pengerjaan DAK tersebut dilakukan para rekanan yang telah ditunjuk oleh orang nomor satu di kantor Dikjar Langkat. Kepada para Kasek, oknum ini juga menyampaikan bahwa apabila permintaanya tidak dipenuhi maka para Kasek tersebut akan dimutasikan ke Kecamatan Bahorok.

“DAK Bidang pendidikan diberikan dalam bentuk hibah dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah bersama komite sekolah. Hal ini diatur dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Kepres No 80 tahun 2003 dan Permendinas No 3 tahun 2009 serta Permendagri No 20 tahun 2009. Ini artinya kegiatan harus dilaksankan oleh sekolah bersama masyarakat dan tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga. Kitab sucinya DAK 2009 adalah Peraturan Mendiknas No. 3 tahun 2009. Jadi, apabila para Kasek mau masuk penjara dan di akhirat masuk neraka, silahkan langgar kitab suci tersebut,“ tegas Togar Lubis sedikit berang.

Togar sangat menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan uang Negara di Langkat dari pihak-pihak yang berkompeten seperti Kejari (Kejaksaan Negeri) dan Polres Langkat. Padahal kedua institusi penegak hukum tersebut bukan hanya memiliki tugas dan kewajiban untuk menyidik Tindak Pidana Korupsi tetapi juga berkewajiban untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan uang Negara. (Pra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: