Soal Buat Seminar dengan KPK, Syamsul Arifin Bohong, Rahmat Shah Tersinggung


Sumber : Pos Metro Medan

PENGAKUAN bohong Gubernur Sumut Syamsul Arifin, soal kedatangannya ke gedung KPK di Jakarta dua hari lalu dalam rangka membicarakan rencana seminar bertema antikorupsi di Medan pada 3 Desember mendatang, kemarin mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari DR Rahmat Shah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, juga Dewan Pakar Pimpinan Nasional Masyarakat Pemuda Indonesia (DPN-MPI).

Dengan pernyataan seperti itu, nilai Rahmad Shah, “Berarti Syamsul menganggap masyarakat Sumut bodoh dan tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi.” Karena itu, senator rakyat Sumut di Senayan itu mengaku sangat tersinggung dengan Syamsul.

“Sudah jelas bahwa dia dipanggil KPK karena pemeriksaan kasus korupsi. Berarti dia melakukan kebohongan publik. Sebagai wakil rakyat Sumut, terus terang saya merasa tergores. Dia menganggap masyarakat Sumut mudah dibohongi,” ujar Rahmat Shah kepada POSMETRO MEDAN di Jakarta, kemarin (2/12).

Seperti diberitakan, Selasa (1/12) lalu Syamsul dimintai keterangan oleh Jus Marfinnoor dan Tim, dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar, dengan nomor surat pemanggilan KPK; R 1773 / 122 / 11 / 2009, yang ditandatangani atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyelidikan KPK.

Hanya saja, kepada wartawan Syamsul tidak mengakui bahwa dirinya sedang menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut. Usai diperiksa selama tujuh jam oleh tim penyidik KPK yang dipimpin Jusmarfin Noor, mantan Bupati Langkat itu menyatakan bahwa dirinya datang ke gedung KPK dalam rangka membicarakan rencana seminar bertema antikorupsi yang akan digelar 3 Desember 2009.

“Saya kan lagi kerjasama dengan KPK. Tanggal 3 nanti ada seminar pencegahan korupsi. Ini untuk yang keenam kalinya,” urai Syamsul saat puluhan wartawan mencegatnya begitu dia keluar dari pintu gedung KPK sekitar pukul 15.00 Wib. Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, Syamsul dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi dana kas daerah pada Pemkab Langkat pada APBD 2000-2007. “Ini dalam rangka penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi penggunaan dana kas Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Kita meminta keterangan Gubernur Sumatera Utara dalam kapasitas dia sebagai mantan bupati Langkat,” jelas Johan.

Rahmat mengaku dirinya juga punya data-data terkait kasus dugaan korupsi di Langkat tersebut. Bahkan, surat panggilan dari tim penyidik KPK juga ada di meja kerjanya di DPD. “Saya juga tahu dia sudah mengembalikan uang. Datanya ada semua pada saya. Kemarin juga ada yang datang ke saya memberikan data tambahan. Jadi tidak usah menutup-nutupi kesalahan,” ujar Rahmat.

Dia menilai, harapan rakyat Sumut untuk mendapatkan pelayanan yang konkrit dari pemprov akan sulit terwujud bila pimpinannya menyimpan kasus. Harapan rakyat, lanjutnya, sebenarnya sepele, seperti perbaikan jalan yang rusak, listrik tidak mati, ataupun jangan banjir tatkala hujan. “Itu sederhana karena ada uang, dana triliunan,” ujarnya.

Dia berharap, para pegawai di jajaran Pemprov Sumut tidak terpengaruh dengan pemanggilan Syamsul ke KPK. Pasalnya, kalau Syamsul berhalangan, maka tugas-tugasnya bisa dijalankan wakilnya. Kalau wakilnya berhalangan, tugasnya bisa dikerjakan Sekda. Jika Sekda juga berhalangan, masih ada asisten-asisten. “Karena tugas pemerintahan itu sudah dibagi-bagi. Tidak usah khawatir,” harapnya.(sam)

Satu Tanggapan

  1. Pantes salah satu visi misi Syamsul “rakyat tidak bodoh”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: