Arti Pemulangan Duit 67 Miliar di Mata LBH Masyarakat Sumut : Syamsul Akui Korupsi


Sumber : Pos Metro Medan

Rp.35,7 M Lagi Mana? Syamsul Menghilang Tanpa Statement

MEDAN-SEMINAR bertema Ganyang Koruptor yang kemarin (3/12) digelar Gubernur Sumut (Gubsu) H. Syamsul Arifin bersama KPK di Medan, malah membongkar borok Bupati Langkat 2 periode itu. Sinyal Datuk Srilelawangsa tengah menggali ‘lubang kubur’ sendiri?.

Terkuak sudah tampaknya penyalahgunaan bergepok duit pada 4 APBD Langkat, dari tahun 2000-2007. Indikator Syamsul kemarin memulangkan Rp.67 M dari Rp.102,7 M yang dipersoalkan, menguatkan dugaan korupsiSyamsul, saat 1 dekade memimpin Langkat . Pengembalian uang itu terjadi setelah penyidik KPK mengintensifkan pemeriksaan terhadap Syamsul di gedung KPK Jakarta. Pembeberan ini semakin memperjelas titik terang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Langkat TA 2000-2007.

Meski sejak pemeriksaan KPK di Jakarta 3 hari lalu Syamsul menghilang tanpa meninggalkan statement (komentar), kini posisi lelaki tambun bergelar Datuk Srilelawangsa itu seperti di ujung tanduk. Hingga kemarin, Syamsul yang Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), terus diperiksa. “Rp 67 miliar sudah dikembalikan ke kas negara. Tapi pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengumpulkan bukti autentik,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Yasin usai membuka seminar itu di Aula Martabe, Lt II, Kantor Gubsu.

Namun kata M Yasin, meski mengembalikan anggaran yang diduga disalahgunakan itu, Syamsul tidak serta merta ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti akurat.

“Kita tidak mau, orang yang ditetapkan sebagai tersangka merasa terzolimi. Artinya, biarlah penetapan status tersangka itu disesuaikan dengan bukti-bukti yang akurat,” ujar M Yasin diplomatis.

Menurutnya, dalam tahap pemeriksaan itu, tidak ada yang ditutup-tutupi pihaknya. Jika nantinya terbukti, persoalan ini akan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kemudian kalau tidak terbukti, kasusnya yah distop,” sebutnya, meski sejauh ini tak satupun kasus dugaan korupsi yang diproses KPK distop.

Dituding lamban menyelesaikan kasus korupsi APBD Langkat, padahal sudah bisa dibuktikan dari hasil audit BPK ditambah pengembalian sebagian uang yang diduga disalahgunakan, M Yasin membantah.

“Tidak lamban. Ini guna memenuhi propesionalisme KPK dalam memproses perkara. Artinya, kita harus memperoleh bukti penyalahgunaan tersebut, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Terang M Yasin, pihaknya masih harus melengkapi bukti-bukti. Baik mengenai admintrasi, serta alat bukti yang menunjukkan ke mana saja aliran dana itu disalurkan. “Untuk itu, masyarakat diharapkan bersabar. Dan perlu diingat, setiap kasus yang ditangani KPK, tidak ada yang dipetieskan. Semua dilanjutkan ke proses hukum,” tegas M Yasin.

Dia juga bilang, KPK sangat mengerti keinginan masyarakat soal penggayangan korupsi hingga tuntas. “Tapi KPK harus benar-benar jadi contoh dalam penegakan hukum yang benar. Tidak sembarangan memproses, apalagi jika mau menetapkan seseorang menjadi tersangka,” katanya.

Disebutkannya, Bibit-Candra adalah contoh proses penegakan hukum yang salah. “Mereka dipaksakan menjadi tersangka, tapi tanpa bukti yang akurat. Sejauh ini, akhirnya apa yang kita lihat? Makanya dalam penyelidikan kasus korupsi ini, kita harus bersabar,” pintanya.

Arti Pemulangan Duit di Mata Pengamat

Dikembalikannya uang ke kas negara, mengindikasikan kuat, Syamsul telah korupsi. Itu kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Sumut, Fuad Said Nasution, SH, kemarin (3/12).

“Pemulangan itu pertanda adanya korupsi. Itu sesuai ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berarti, dengan fenomena itu, KPK bisa menetapkan status tersangka untuk Syamsul, bila bukti-bukti dan saksi-saksi telah lengkap,” ungkap Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Sumut itu.

Untuk itu, KPK harus lebih ekstra dalam memeriksa kasus tersebut. “Indikasi sudah ada, tinggal bukti-bukti dan saksi-saksi yang dilengkapi. Dengan demikian, tugas KPK mengusut korupsi Langkat sudah makin mudah. Kita berharap, kasus tersebut bisa diselesaikan seobjektif mungkin,” harap alumnus UMSU itu.

Sedang soal kebohongan terkait alasan kedatangannya ke gedung KPK sdi Jakarta, katanya, Syamsul telah melanggar etika. “Dengan pembohongan itu, berarti Gubsu telah melanggar etika kepemimpinan. Bisa kita pastikan, sedikit demi sedikit masyarakat akan tak percaya lagi padanya,” tegas alumnus Fakultas Hukum UMSU itu.

Lebih lanjut dikatakan pengacara muda itu, dari sikap Syamsul yang membohongi publik, sangat lah tidak layak dilakukan. “Dari pada berbohong, bagusan diam saja. Lagian pun, kalau dia (Syamsul-red) jujur, hukum kan menganut asas praduga tak bersalah. Jadi, mengapa Gubsu takut dicatut bersalah oleh KPK? Harapan terakhir kita, KPK tegaslah dalam menjalankan tugasnya. Jangan ada toleransi dalam setiap penyelidikan kasus korupsi,” tegasnya.

Hal senada disebutkan Irfan Surya Harahap SH, praktisi hukum Kota Medan. “Dengan berbohong, berarti Gubsu makin menyudutkan dirinya. Masyarakat Sumut akan ngerti, kalau Gubsu gampang berbohong,” tegas Irfan yang juga pengamat hukum Kota Medan.

Ujar pria yang dikenal vokal ini, meskinya sebagai pemimpin Sumut, Gubsu membuktikan dirinya bertanggung jawab. Bukan malah membodohi masyarakat. “Kalau dirinya (Syamsul-red) dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, memangnya apa salah? Jadi mengapa harus berbohong? Coba kalau jujur, kan tidak jadi heboh. Ini pelajaran penting bagi pemimpin yang lain, bila tak mau dicap masyarakatnya sebagai pembohong publik,” cetusnya.

Soal aksi tertutup Syamsul, diharapkan Irfan, KPK tanggap dalam pemeriksaannya. “Dengan kebohongan Gubsu itu, bisa menjadi pertimbangan KPK juga, kalau Syamsul tipikalnya begitu. Untuk itu kita harapkan, bila Syamsul terindikasi melakukan kesalahan, KPK tegas dalam menjalankan fungsinya,” tandas ketua tim advokasi keluarga mantan Ketua DPRD Sumut, almarhum Abdul Azis Angkat itu.

Disinggung soal seminar KPK di Pemprovsu, sementara di satu sisi, Syamsul sedang diperiksa, pengacara yang telah berkiprah belasan tahun itu mengaku tak mempermasalahkannya.

“Supaya masyarakat awam tidak beropini kalau Gubsu sedang mendekati KPK, hendaknya dilakukan klarifikasilah oleh KPK. Apa maksud seminar? Mengapa waktunya ketepatan setelah Syamsul deperiksa? Dengan demikian, masyarakat tidak merasa terbohongi lagi,” pungkas pengacara berkantor di Jalan Prof HM Yamin SH Medan itu. (syahrul/kali)

Datuk Hilang Bak Ditelan Bumi

SYAMSUL Arifin yang dikalangan orang tertentu disapa dengan sebutan Datuk, hingga kemarin raib bagai ditelan bumi menyusul heboh pemulangan duit bergepok-gepok pada KPK. Pasca diperiksa di gedung KPK pada 1 Desember lalu, orang nomor satu di Pemprovsu ini tak diketahui keberadaan pastinya. Selain ponselnya tak kunjung aktif, keterangan sejumlah pejabat Sumut pun masih simpang siur, kalau tak ingin disebut menutup-nutupi.

Meski Yasin menyatakan pemeriksaan Syamsul masih berlanjut, namun petinggi KPK ini tak bisa memastikan posisi pria tambun itu. Hal senada juga disebutkan sejumlah pejabat KPK di Gedung KPK Jakarta.

Penelusuran POSMETRO MEDAN, Humas Pemprovsu mengatakan, Syamsul sudah harus berada di Kota Medan sejak kemarin (3/12). Sebab sesuai yang dijadwalkan, Syamsul berperan sebagai keynote speaker dalam seminar yang digelar Pemprovsu bersama KPK tersebut.

Nyatanya, saat acara tersebut digelar, justru Wagubsu H Gatot Pudjo Nugroho ST yang membuka. Hingga kemarin seminar berakhir sore hari, sosok Syamsul tak kunjung muncul.

Namun dalam kesempatan itu, Humas Pemprovsu E Hasibuan begitu juga Protokoler menjelaskan, Syamsul sedang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka menyebutkan, posisi Syamsul di sana dalam rangka pertemuan Gubernur se-Indonesia.

“Karena acara tersebut, Gubsu tidak bisa hadir di Sumut. Mungkin besok (Hari ini, Jumat 4/12) Beliau sudah berada di Medan,” kata E Hasibuan, mencoba meredakan para peserta seminar yang tampak bingung dengan simpang siurnya informasi keberadaan Syamsul.

Sementara itu, situasi di Kantor Gubsu masih tegang seperti dua hari sebelumnya. Di beberapa sudut ruangan, para pegawai PNS tampak berbisik-bisik dan berkelompok-kelompok, meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan.

Begitu juga sebagian pimpinan SKPD yang kemarin datang ke Kantor Gubsu. Ketika ditanya persoalan yang menimpa pimpinannya, tak satupun yang mau memberikan komentar.(kali)

Lanjut, Pelantikan Bos Golkar Sumut

DEWAN Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) sama sekali tidak terpengaruh atas pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Syamsul Arifin pada Selasa (1/12) lalu. Pelantikan Syamsul sebagai bos atau Ketua DPD Golkar Sumut, akan tetap dilakukan.

Mengenai kapan pelaksanaannya, masih menunggu selesainya penyusunan kepengurusan Golkar Sumut. Hal itu seperti disebutkan Ketua DPP PG Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera, Andi Ahmad Dara.

Andi Ahmad juga mengatakan, diperiksa aparat penegak hukum itu hal biasa. Golkar sangat menghargai proses tersebut. Kondisi itu yang membuat DPP tidak mungkin mengambil langkah tertentu sebelum ada kepastian mengenai status hukum Syamsul. “Kita nggak bisa membuat justfikasi,” urainya kepada POSMETRO MEDAN di Jakarta, kemarin (3/12).

Seperti diberitakan, Selasa (1/12) lalu Syamsul diperiksa tim penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar. Sementara sebelumnya pada 23 Nopember 2009, Syamsul yang juga Gubernur Sumut, secara aklamasi terpilih sebagai pimpinan tertinggi Golkar Sumut lewat forum Musyawarah Daerah (Musda).

Dijelaskan Andi Ahmad, belum dilantiknya Syamsul sebagai Ketua DPD Golkar terpilih, sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus dugaan korupsi APBD Langkat yang ditangani KPK tersebut. Belum dilantiknya Syamsul semata-mata karena kepengurusan lengkap DPD I Golkar Sumut belum tersusun.

“Saat ini tim formatur belum selesai menyusun kepengurusan,” ujar Andi. Dia memperkirakan, dalam dua pekan ke depan susunan kepengurusan sudah terbentuk dan selanjutnya akan dilakukan pelantikan pengurus yang baru.

Andi mengakui, sebagai sebuah partai politik, sudah tentu Golkar juga ingin membangun citra baik di mata publik. Hanya saja, lanjutnya, untuk kepentingan pencitraan itu tidak lantas DPP membuat keputusan semaunya.

“Tidak bisa demi untuk pencitraan lantas kita membatalkan pelantikan hanya gara-gara Pak Syamsul dimintai keterangan KPK. Kan tidak hanya Pak Syamsul saja yang memberikan keterangan ke KPK,” urainya.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan Syamsul bersalah, maka DPP tidak akan membuat keputusan memberhentikan Syamsul sebagai Ketua DPD Sumut. Keputusan hukum itu pun harus sudah berkekuatan hukum tetap alias incrach. (sam)

Satu Tanggapan

  1. GOLKAR JANGAN SAMPAI TERPURUK, KASIAN PENDUKUNGNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: