Kilah Syamsul: Apa Saya Tukang Koruptor?


Sumber : Harian Sumut Pos

5 December 2009

Dugaan Korupsi APBD Langkat Rp102 Miliar

MEDAN-Mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin SE, bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin. Syamsul mengatakan, tidak ada mengembalikan uang dugaan korupsi sebesar Rp67 miliar ke institusi KPK.

”Saya gak pernah ada niat untuk mengasih uang satu sen pun pada KPK. Itu semua bohong besar,” tegas Syamsul saat ditanya wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan Jumat (4/12). Dalam menjawab pertanyaan wartawan, Syamsul Arifin selalu menggunakan kata ‘mengasih uang’. Sedangkan wartawan bertanya kepada Syamsul,”apakah ada mengembalikan uang ke kas negara melalui KPK.”

Syamsul juga membantah, jika dirinya ada menyerahkan uang sebesar Rp67 miliar ke KPK terkait kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat sejak tahun 2000 hingga 2007.

Syamsul yang menjabat Gubsu mengatakan, uang senilai Rp67 miliar masih terbungkus rapi di dalam peti. Tetapi ia tidak menjelaskan di peti mana uang itu terbungkus rapi. “Jadi bila ada yang mengatakan saya mengasih uang, saya menegaskan itu semua tidak benar. Itu tidak benar. Konon pula saya mengasih uang pada KPK,” tegasnya.

Wartawan mempertegas pertanyaan kepada Syamsul. Apakah ada mengembalikan uang karena terkait dengan kasus dugaan korupsi APBD Langkat Tahun 2000 hingga 2007 yang kini diselidiki KPK? Syamsul tidak memberikan jawaban saat dita nya, apakah uang itu dia kembalikan ke KPK, ke kas negara atau ke kas daerah Pemkab Langkat.

Dia hanya bersedia menjelaskan pemanggilan penyidik KPK pada 1 Desember 2009. Syamsul mengakui, penyidik KPK memintai keterangan mengenai penggunaan APBD Langkat,  saat dirinya menjabat Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008. “Saya dimintai keterangan saja. Tidak ada yang lain-lain,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat dipanggil KPK pada 1 Desember lalu, dia hanya diperiksa selama empat jam, mulai pukul 10.00 hingga pukul 14.00. Dia mengatakan, sangat wajar bila dia dimintai keterangan terkait dana APBD Langkat, sebab dirinya pernah menjabat sebagai Bupati Langkat. “Pemeriksaan saya lihat bagus, semua saya lihat tidak ada yang aneh. Dan, itu menurut saya sah-sah saja,” terangnya.

Syamsul dipanggil penyidik KPK dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah Pemkab Langkat tahun 2000 hingga 2007, yang diduga merugikan negara Rp102,7 miliar. Penyelidikan kasus ini dipimpin Jus Marfin Noor. Surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan KPK bernomor: Sprin.Lidik-ABC/01/11/2009 tanggal 25 November 2009.

Lantas bagaimana dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, M Jasin, yang mengatakan Mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin telah mengembalikan uang senilai Rp67 miliar? Syamsul dengan suara keras dan muka tegang mengatakan, tidak tahu-menahu. Bahkan, Syamsul menjawab, tidak tahu pejabat KPK yang mana mengatakan pernyataan itu. “Saya gak tahu soal itu. Saya gak tahu KPK yang mana yang mengatakannya. Nanti saya cek dulu,” ketusnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin mengutarakan, Syamsul tak bisa menjelaskan dari mana asal uang sebesar Rp67 miliar itu. Menurutnya, bisa saja uang itu bersumber dari harta pribadi, dari keluarga, atau malah bersumber dari mana saja. Tapi Jasin mengaku sudah menduga dari mana sumber uang yang dikembalikan Syamsul ke kas negara, namun tidak etis untuk dibeberkan.

Kembali ke Syamsul Arifin. Jika timbul permasalahan hukum atas APBD Langkat saat Syamsul Arifin SE menjabat Bupati Langkat, ia akan bertanggungjawab penuh. “Saya bertanggung jawab penuh. Saya siap apapun itu,” terangnya.

Kemarin, Syamsul juga sempat bertanya kepada wartawan, apakah tingkah dan mimik pribadinya, menunjukkan tanda-tanda seorang koruptor. “Apa saya tukang koruptor. Apa gaya saya kalian lihat gaya seorang koruptor. Kalau saya memang demikian pasti saya sudah ditangkap KPK lalu dipenjarakan,” katanya.

Syamsul Arifin SE mengaku telah jadi korban pembusukan dan pembunuhan karakter. Ini terkait beredarnya surat pemanggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dirinya ke sejumlah media, LSM dan elemen masyarakat, sehari sebelum dirinya diperiksa.
Surat pemanggilan dimaksud bernomor R.1773/22/11/2009, sifat rahasia, perihal permintaan keterangan. Dengan dasar pemanggilan Pasal 6 huruf C, Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 34 UU RI No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Surat Perintah Penyelidikan No Sprin Lidik-ABC/01/11/2009 tanggal 25 Novemeber 2009.

Surat itu menyatakan, Syamsul Arifin dimintai keterangan pada Selasa 1 Desember 2009, bertempat di kantor KPK, Jalan H R Rasuna Said, Kav C 1, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan keterangan klarifikasi/ didengar keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban kas daerah Pemda Kabupaten Langkat periode 2000-2007 dengan membawa dokumen-dokumen terkait.
Syamsul mengaku,  surat pemanggilan KPK atas dirinya bersifat sangat rahasia. Namun, lanjutnya, dia mendapat informasi, surat pemanggilan tersebut sudah tersebar di beberapa media dan LSM, sebelum pemeriksaan terhadap dirinya. Syamsul mengaku heran atas beredarnya surat yang bersifat rahasia itu.

“Saya dengar begitu, makanya saya heran kenapa surat itu beredar, padahal itukan sifatnya rahasia,” ujar mantan Bupati Langkat ini.
Mantan Ketua KNPI Sumut mengatakan, beredarnya surat yang sifatnya rahasia tersebut adalah bagian dari skenario ‘teori pembusukan dan pembunuhan karakter” terhadap dirinya. Pasalnya, pemanggilan dirinya oleh KPK biasa-biasa saja, hanya dimintai keterangan sebagai saksi atas aliran dana Rp102,7 miliar. “Sudah terjadi teori pembusukan atas diri saya termasuk juga pembunuhan karakter,” terangnya.

Ditanya siapa yang melakukan? Syamsul mengaku tidak tahu. Sebab, hal itu hanya sebatas didengarnya. ‘’Siapa pelakunya saya juga tidak tahu,” katanya.

Terkait dengan pembusukan atas dirinya, Syamsul mengaku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. ‘’Tuhanlah yang tahu  mana yang benar dan mana yang salah dan yang seharusnya dihukum. Saya serahkan pada yang kuasa. Tidak banyak yang bisa saya perbuat. Semampu saya sudah saya lakukan,” katanya pasrah.

Disinggung apakah pembusukan itu adalah orang dekatnya sendiri? Syamsul mengaku  tidak berniat mengusut atau mencari tahu. “Mau orang dekat atau parpol saya gak niat mengusutnya. Semua saya serahkan pada Tuhan,” tambahnya.

Syamsul mengatakan kalau memang dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sudah jelas KPK akan memboyongnya. “Hingga sekarang saya masih memimpin. Berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah di kemudian hari saya bertanggung jawab penuh,” terangnya sembari mengatakan kalau dirinya orang yang paling taat hukum.

Disamping itu Syamsul mengaku sudah lima kali menjalin kerjasama dengan KPK. “Pemprovsu sudah lima kali kerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi. Toh, katanya saya mau ditangkap. Tapi tak ada sampai sekarang,” katanya yakin.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat pemanggilan KPK yang ditujukan kepada Syamsul Arifin adalah kelanjutan dari hasil audit BPK RI tanggal 16 Maret 2009 yang juga sifatnya rahasia. BPK telah melakukan investigasi atas pengelolaan dan pertanggung jawaban kas daerah tahun anggaran 2000-2007 pada Pemkab Langkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK berkesimpulan, bahwa telah terjadi pelanggaran yang berindikasi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban kas daerah pada Pemda Langkat yang merugikan keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp102.787.739.067. Uang itu diduga digunakan atau diserahkan kepada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat. Kerugian tersebut terjadi akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dianggarkan. Dari jumlah tersebut sebesar Rp21.528.613.042 yang dapat dipertanggungjawabkan.

KPK Awasi Pemprovsu
Sementara itu, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, KPK akan terus melakukan pengawasan terhadap Pemprovsu. Agar ke depan kinerja Pemprovsu dapat lebih terkontrol dalam menggunakan anggarannya. “Dari yang kita terima pengaduan masyarakat ke KPK, banyak kebocoran-kebocoran dana yang peruntukannya tidak jelas,” katanya, kemarin.

Jadi, selain  melakukan pengawasan, KPK juga memperdalam laporan-laporan pengaduan masyarakat. Di sini KPK tidak langsung memburu atau terburu-buru dalam menerima laporan. Butuh bukti otentik dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dia juga bilang, banyak laporan ke KPK soal dugaan korupsi di berbagai daerah di Sumut. “Saya tidak menuduh daerah mana saja yang kena. Tapi menginginkan ke depan upaya ada pencegahan,” terangnya.
(opt/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: