Syamsul Terus Berkelit, Inilah Dokumen ‘Dosa’ Syamsul


Sumber : Pos Metro Medan

Ternyata, Gubernur Sumut (Gubsu) H. Syamsul Arifin mengembalikan uang ke kas negara melalui kas Pemkab Langkat. Total duit yang dikembalikan Syamsul sebesar Rp 62 miliar, persisnya Rp 62.352.312.923. Bupati Langkat 2 periode itu mengembalikan uang bergepok-gepok itu dalam 10 tahap, sejak Februari 2009 hingga Mei 2009 atau kurun 4 bulan saja (lihat tabel 1).

Dari 10 kali penyerahan itu, 8 kali disetor lewat bank, 2 kali diserahkan secara tunai alias cash. Data ini diperoleh dari sebuah dokumen cukup tebal yang ditunjukkan sumber POSMETRO MEDAN di sebuah lembaga tinggi negara di Jakarta, namanya enggan dikutip.

Dalam dokumen itu tercantum aliran uang Syamsul ke kas Pemkab Langkat disertai tanda bukti penerimaan, diteken H. Taufik, Surya Djahisa, dan Buyung Ritonga. Itu adalah dokumen ‘dosa’ laporan keuangan Pemkab Langkat di masa kepemimpinan Bupati Syamsul, kepada BPK RI, menyusul Badan Pemeriksa Keuangan itu menemukan ketidakberesan saat diperiksa pada tahun 2007.

Dokumen itu diteken Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Drs.H.Taufik dan diketahui Sekda Langkat Drs.H. Surya Djahisa,M.Si. Dalam data disebut ada temuan pengeluaran pada kas daerah Pemkab Langkat senilai Rp 67 miliar, persisnya Rp 67.192.863.836. Dari duit bertumpuk-tumpuk itu, Syamsul memakai Rp 62 miliar, rincinya Rp 62.352.312.923. Menyusul telah mengembalikan dalam 10 tahap, artinya, Syamsul telah mengembalikan seluruh uang yang digunakannya.

Sementara, sisanya, adalah pengeluaran kas untuk beberapa pos, yakni Sekretariat, Dinas PP, Dinas Kesehatan, Infokom, Kesbangpol Linmas, Dinas PU, Dinas Pendapatan, Dinas Perikanan, Bagian Kapwat, Bagian Sosial, Bagian Orta, Bagian Keuangan, Azahuruddin, Bagian Penyuluhan Program, Kuasa BKD, dan Pengguna Kas. Sebagian dari uang itu juga sudah dikembalikan ke kas Pemkab Langkat (lihat tabel 2).

Dokumen itu juga menyebutkan, dari total Rp 67.192.863.836 itu, yang sudah dikembalikan adalah Rp 62.954.704.923. Sisa yang belum dikembalikan adalah Rp 4 miliar, persisnya Rp 4.238.158.914. Pengembalian sebagian uang puluhan miliar itu terjadi begitu BPK menemukan hasil audit investigasi.

Semua bermula dari pemeriksaan BPK pada 2007. Begitu ada temuan awal, BPK lalu mengeluarkan surat tugas audit investigasi atas pengelolaan dan pertanggung jawaban kas Pemkab Langkat. Surat tugas penguak misteri ini bernomor

52/ST/VII-XVII/II/2008 tanggal 21 Oktober 2008.

Surat tugas itu kemudian ditindaklanjuti Kepala Perwakilan BPK Medan, Widodo Prasetyo Hadi, SE,MM. Ia pun membentuk tim audit investigasi dengan surat nomor 95/ST/XVIII.MDN/07/2008.

Tim auditor investigasi terdiri 5 orang, yakni Yusnadewi, Syafrezza Athariq, Jati Hadipryanto, Vivi Nurmalia, dan Diana Siskha Simbolon. Di dokumen itu tertulis, “Dari temuan pengeluaran pada kas daerah sebesar Rp 67.192.863.836, sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah pada tahun 2009 sebesar Rp 62.954.704.923.

Rahmat Shah : Syamsul Harus Gentle

Di tempat terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Dr.H. Rahmat Shah kemarin makin berkomentar pedas, menyusul Syamsul masih tetap berkelit meski telah diperiksa 7 jam oleh penyidik KPK di Jakarta pada 1 Desember 2009, dan teranyar: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin menyatakan Syamsul telah membalikkan Rp 67 miliar ke kas negara.

Rahmat mengaku tak menyoal ke mana Syamsul mengembalikan uang rakyat itu. “Mau diserahkan ke KPK, ke kas Pemkab Langkat, bagi saya tidak penting, karena toh artinya sama: yakni dia telah mengembalikan uang. Misal diserahkan ke KPK pun, KPK akan menyetorkan ke kas negara,” kata Rahmat.

Yang jelas, sambungnya, Syamsul mengembalikan uang saat kasus dugaan korupsi penggunaan duit APBD Langkat dari tahun 2000 sampai 2007 itu sudah ditangani KPK, atau sejak lembaga pemberantas korupsi itu mendapat rekomendasi dari BPK. “Kalau nggak dipressure (ditekan) oleh BPK dan KPK, uang rakyat itu tidak bakal kembali,” cetusnya.

Karena itu Rahmat menyarankan Syamsul sebaiknya tidak usah lagi berkelit. “Harus gentle, pesan orang tua dulu: tangan mencincang bahu memikul,” ucapnya.

Rahmat mengaku sangat menyesalkan kasus ini, apalagi Syamsul merupakan mantan Ketua KNPI. “Saya sedih karena mestinya dia memikirkan generasi muda, memberikan contoh yang baik bagi generasi muda,” ujarnya. Rahmat mengakui, keluarga besarnya merupakan pendukung Syamsul untuk maju dalam Pilgubsu pada 2008. Tapi kini, aku Rahmad, sudah berubah. (sam)

BUKAN Syamsul Arifin anak Pangkalan Brandan namanya, kalau tak jago berdendang kelit. Meski Wakil Ketua KPK M. Jasin terang-terangan menyatakan mantan Bupati Langkat itu sudah memulangkan Rp 67 miliar -dari total Rp 102,7 miliar- ke kas negara lewat KPK, tapi Syamsul tetap menyangkal.

“Saya tidak pernah memulangkan uang ke kas negara melalui KPK, apalagi sejumlah itu,” katanya pada POSMETRO MEDAN, di kantor Gubsu di Medan, kemarin. Sambil tertawa dia bahkan coba melucu. “Apa ada tampang saya korupsi? Yang jelas, kalau orang Amerika bilang, tampang saya handsome (tampan). Kalau saya memang tukang korupsi, pasti saya sudah ditangkap KPK lalu dipenjarakan.”

Lalu apa arti pengakuan seorang M. Jasin? “Saya nggak tahu soal itu. Saya nggak tahu KPK yang mana mengatakannya. Nanti saya cek dulu,” kelitnya. Pun membantah,

beda pengakuan saat ke luar dari gedung KPK di Jakarta Selasa (1/12) lalu, kemarin Syamsul sudah mengakui dirinya diperiksa KPK terkait penggunaan duit pada 8 kali APBD Langkat, semasa ia bupati. “Saya dimintai keterangan saja. Tidak ada yang lain-lain,” kata Syamsul. Soal dugaan korupsi yang menyeretnya itu, Syamsul mengaku akan bertanggung jawab. “Itu resiko seorang pemimpin,” tandasnya.

Syamsul diperiksa KPK usai Gubernur Sumut pertama hasil pemilihan langsung rakyat itu dipanggil lewat surat bernomor R1773/22/11/2009. Surat dari KPK itu berisi Perintah Penyelidikan dengan No Sprin Lidik-ABC/01/11/2009 tanggal 25 November 2009. Jasin membongkar kisah pemulangan duit rakyat Langkat itu di saat Pemprovsu yang dipimpin Syamsul malah menggelar seminar bertema anti korupsi, bersama KPK, di Kantor Gubsu di Medan, 2 hari lalu. (kali)

2 Tanggapan

  1. Silahkan berkelit, silahkan sembunyikan. tapi jangan lupa, rakyat adalah amanah Allah swt. Tidak ada yang mampu melawan azab dari allah swt. Allah akan membukakan semua. Jabatan dan harta adalah titipan Allah swt. Jika diselewengkan, rasakan pembalasan Nya. Ingat kembali salah seorang Bupati Langkat masa lalu. Kok engga kapok sih!

  2. RAKYAT SUMUT DIBODOHI ;

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: