Buntut Laporan Dugaan Korupsi di Disdikjar Langkat, Koordinator K-SEMAR Dipolisikan


sumber : Pos Metro Medan

Senin, 7 Desember 2009
GRAHA PENA-Gara-gara membeberkan dugaan korupsi DI Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Pdan P) Pemkab Langkat, Togar Lubis, Koordinator Kelompok Studi Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut diadukan Kadis P dan P Langkat, Drs H Sulistianto ke Polres Langkat. Togar dituding menyebar fitnah soal pelaksanaan anggaran kegiatan Dinas P dan P Langkat.

“Tidak benar terjadinya tumpang tindih anggaran dalam pelaksaan kegiatan rehabilistasi SDN 056630 Lubuk Jaya Kecamatan Tanjung Pura,”demikian dijelaskan Sulistianto dalam press relisnya yang diterima POSMETRO MEDAN, tadi malam (6/12).

Togar diadukan ke Polres Langkat pada Kamis (3/12) lalu oleh tim kuasa hukum Sulistianto, terdiri dari Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, Hadinigtyas SH dan Adi Mansar SH MHum.

Menurut Sulistianto, pelaksanaan rehab SDN 056630 Lubuk Jaya yang beranggaran Rp 280 juta telah sesuai dan itu dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 Dinas P dan P Langkat -sesuai Peraturan Kepala Daerah No 11 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009.

“Yang terpenting, seluruh kegiatan rehab sekolah menggunakan DAK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku,”tulis Sulistianto.

karena itu, Sulistianto menilai, tuduhan yang dilontar Togar dan dipublikasi melalui selebaran dan media massa itu tidak didasari fakta dan dapat dikualifikasi sebagai fitnah.(red)

2 Tanggapan

  1. Pertahankan kebenaran, pantang mundur.

    To Amanguda Singal : “Trimakasih banyak atas dukungannya Amanguda. Yang saya laporkan adalah berdasarkan APBD Langkat TA 2009. Pada Pos anggaran Dinas pendidikan ditemukan anggaran tumpang tindih rehab sekolah yg bersumber dari DAK dan bantuan Propinsi. APBD tsb diparipurnakan dan disyahkan oleh Bupati Lkt pd tgl 31 maret 2009 dan telah dimasukkan dalam Perda II tahun 2009. Padahal mengacu kepada Permendiknas no.3 tahun 2009 tentang Juknis DAK, salah satu kriteria sekolah penerima DAK adalah tidak dibenarkan menerima anggaran serupa baik dari Pusat maupun daerah. Jadi menurut kami, jika saya dilaporkan dengan sangkaan memfitnah itu adalah salah alamat. Seharusnya yang diadukan oleh Plt. Disdikjar tersebut adalah Bupati dan Ketua DPRD Lkt termasuk pelapor sendiri sebagai panitia anggaran eksekutif.”

  2. Keyakinan akan kebenaran dan didukung data yang akurat adalah modal untuk menunjukan kebenaran yang hakiki itu…….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: