Daftar Dosa APBD Langkat 2007 Menurut Temuan BPK, Sedekah Borok Gate (1)


sumber : pos metro medan

Senin, 7 Desember 2009
VIRUS yang menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2007 kini mengepulkan asap perkara. Mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin pun tak sedap dibuatnya. Sebab gara-gara ‘borok gate’ itu lelaki kelahiran Pangkalan Berandan yang kini menjadi Gubernur Sumatera Utara, harus diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.

Bak tersengat listrik banyak khalayak ramai yang tersentak mendengar aib tersebut. Seorang warga sempat bertanya-tanya, masak sih orang bertuah bisa terjerat godaan iblis. Apalagi jumlah uang yang tak bisa dipertanggungjawabkan sampai Rp 102 M. Lama-lama keraguannya sirna juga karena yang mengungkap kasus itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikenal jitu menyingkap misteri kongkalikong duit.

Biasanya kalau pejabat dituduh korupsi pastilah risau. Sebab kalau terbukti, sang pejabat bukan hanya masuk penjara dan terpental dari ‘kursi emas’ nya. Anak dan binik juga terbelit aib seumur hidup. Tapi Syamsul enteng saja menghadapi tantangan tersebut. Bak seorang pelawak, anak yang pernah menjual kue itu berkelakar. “Apakah ada saya tampang korupsi. Kalau orang Amerika bilang tampang saya ini handsome (tampan). Kalau saya tukang korupsi pasti sudah ditangkap KPK,” katanya kepada wartawan POSMETRO MEDAN.

Jawaban Syamsul terasa janggal. Sebab jauh hari sebelumnya sosok yang pernah menjadi Ketua KNPI Sumatera Utara ini pernah mengembalikan uang senilai Rp 62.954.704.923. Uang bergepok-gepok itu dikembalikan selama 10 kali melalui kas negara sejak Februari 2009 hingga Mei 2009.

Pertanyaanya, ngapain pula Syamsul mendadak berbaik hati mengembalikan uang negara kalau tak ada yang aneh bin aneh. Setelah diusut-usut, rupanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2008 lalu, menemukan sejumlah penyimpangan yang merugikan uang negara lebih Rp 100 M.

Karena yang memeriksa bukan orang sembarangan, Syamsul tentu tak bisa bersilat lidah. Dia yang entah di mana sempat menyimpan duit itu, kemudian mengembalikannya ke kas negara. Jadi ‘sedekah borok gate’ ini bukan karena mulianya hati Syamsul, tapi jelas karena tekanan dari hasil temuan BPK

DAFTAR DOSA DI BAGIAN KEUANGAN, UMUM, PERLENGKAPAN

Tim BPK yang mengaudit laporan keuangan di Pemkab Langkat antara lain menemukan penggunaan dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 5.636.723.488. di Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007.

Dari hasil pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terungkap, angka yang belum dapat dipertanggungjawabkan di bagian keuangan adalah Rp 2.218.825.000. yang bersumber dari kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah senilai Rp 700.000.000. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan senilai Rp 1.311.600.000. Penyediaan Peralatan Kantor senilai Rp 10.225.000. Penyediaan Peralatan Kerja senilai Rp 2.000.000. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp 195.000.000.

Pengeluaran ini menjadi tak masuk akal lantaran hingga pemeriksaan berakhir 12 September 2008, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan tak dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya.

Sementara itu di Bagian Umum dan Perlengkapan, jumlah dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Perlengkapan angkanya mencapai Rp3.417.898.488. Sebagian uang itu dilaporkan antara lain digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah bulan Maret 2007 senilai Rp 56.700.000, belanja bahan perlengkapan lainnya utuk triwulan 1 senilai Rp30.437.500, dan masih banyak pengeluaran lainnya seperti biaya lembur PNS, bayar telepon, biaya penyediaan peralatan rumah tangga.

Masalahnya, dari hasil pemeriksaan Tim BPK yang dipimpin oleh Yusna Dewi, Msi,Ak, hingga pemeriksaan berakhir tanggal 12 September 2008, belum memperoleh semua bukti pengeluaran tersebut. BPK kesulitan medapatkannya gara-gara Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum yang berinisial ES, raib entah ke mana. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat kepada Tim BPK, ES bahkan tak pernah lagi masuk kantor sejak akhir Desember tak pernah masuk kantor.

Karena tidak didukung dengan bukti yang cukup maka BPK menilai, penggunaan dana senilai Rp.636.723.488. di Bagian Keuangan, Umum dan Perlengkapan tersebut berindikasi merugikan uang negara. Menurut BPK, hal ini bisa terjadi karena Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Perlengkapan juga berindikasi telah menyalahgunakan keuangan daerah. Keadaan ini makin diperparah dengan lemahnya pengawasan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah

Gebrakan pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK Perwakilan Medan tersebut belakangan makin benderang. Tim tersebut menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat juga tidak bisa mempertaggungjawabkan Dana senilai Rp 7.225.000.000. (Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: