Hari Keempat KPK Selidiki Panthergate, Mantan Anggota Dewan Langkat ’Nyanyi’


Sumber : Harian Sumut Pos

LANGKAT-Penyelidik KPK memeriksa kasus pengadaan 45 unit mobil Panther, yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Langkat periode 1999-2004. Upeti mobil ini untuk memuluskan Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2001. Dana pembeliaannya pun ‘diakali’ senilai Rp21,4 miliar.

Pemeriksaan para mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, dilakukan KPK di Ruang Pola Kantor Bupati Langkatn
Jumat (11/12). Puluhan pejabat Langkat sudah lebih dulu diperiksa di ruangan itu. Tampak mantan anggota dewan Syafril SH, Nelson Ginting dan Amiruddin Kahar. Ada pula tiga rekanan Pemkab Langkat, salah satunya Azharuddin Harahap.
Kepada wartawan, Syafril mengaku diperiksa sudah kasus dugaan korupsi pengadaan mobil panther.”Soal panther gate,” katanya sekira pukul 12.00 WIB.

Dengan nada tinggi, Syafril mengatakan sempat mempertanyakan penyelidik KPK kalau kasus panther gate sudah lama dilaporkan ke KPK, Kejagung dan Polri. “Tapi mengapa kasus ini baru diselidiki sekarang?,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, Amiruddin Kahar mengatakan, dirinya tak mau ambil resiko dalam kasus dugaan APBD Langkat Rp102 miliar. “Saya jawab saja semua yang saya tahu,” katanya saat jeda pemeriksaan.

Ia mengatakan, muncul istilah bahwa pembelian 45 mobil anggota dewan itu akibat ‘faktor x’ Mantan Wakil Ketua DPRD Langkat dari Partai Golkar itu mengaku, ia ditekan koleganya di DPRD Langkat untuk menandatangani mark up ABPD guna pembayaran 45 unit mobil Panther. “Jika tidak mau (menandatangani,red) saya dianggap pengkhianat oleh rekan-rekan,” kata Amiruddin.
Amiruddin juga mengaku pernah membuat laporan tertulis pada tanggal 30 Mei 2003 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK-PKP) Kabupaten Langkat, tentang dugaan mark up anggaran yang tertera dalam dokumen ‘faktor x’.
Berdasarkan data yang dipegang penyelidik KPK, ujar Amiruddin, dugaan mark up APBD Langkat 2002, 2003 dan 2004 sebesar Rp21.405.227.316. Temuan ini berawal dari pembahasan Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2001. LPj itu terdapat sisa anggaran tertanggal per 31 Desember 2001 sebesar Rp26.560.763.325.

Dalam RAPBD tahun 2002 tertera sisa anggaran tahun 2001 sebesar Rp22.955.271.000. Hingga ditemukan selisih Rp3.565.492.325. Rupanya, sisa anggaran ini bersumber dari proyek yang belum siap dikerjakan (proyek luncuran). Belakangan, berkembang wacana politik yang menyebutkan akan menolak LPj Bupati Langkat dan tidak akan mengesahkan APBD Tahun 2002 dimaksud. Wacana penolakan itu kian membesar.
Untuk mengantisipasi penolakan anggota dewan ini, muncullah wacana penambahan anggaran sebesar Rp164.613.439. Tambahan dana ini dimasukkan pada April 2002. Dana itulah dipakai sebagai uang muka pembelian mobil Panther.

Setelah pembelian mobil disepakati, seluruh mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 menerima Lpj Bupati Langkat.
Kasus Panthergate ini pertama kali diselidiki Poldasu. Sebagian besar mantan anggota dewan mengatakan, kalau mobil Panther yang pernah mereka gunakan merupakan pemberian Bupati Langkat ketika itu. Kasus ini berakhir pun Poldasu. Kini, bersamaan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi Rp102 miliar, KPK membukanya kembali. “Saya sudah berikan keterangan kepada KPK, tinggal menunggu hasilnya,” kata Amiruddin.

Pengakuan Amir pun senada dengan pengakuan mantan anggota dewan yang sudah pernah diperiksa oleh penyelidik KPK di Jakarta November lalu, seperti mantan Ketua DPRD Langkat Mesa Bangun dan mantan anggota dewan lainnya Abdullah Abdurahim yang kala itu menyebutkan, untuk menutupi pembayaran 45 unit mobil pribadi anggota DPRD Langkat dananya disuit dari APBD Langkat TA 2002-2004 senilai Rp21,4 miliar.
Di saat mantan anggota DPRD Langkat berhadapan dengan tim KPK, pejabat Langkat memilih meninggalkan kantor. Suasana Kantor Bupati Langkat tampak lengang. Walau pun hari Jumat, tak biasanya kantor itu sekosong kemarin.

Sebagian pejabat Langkat seperti Sekdakab Langkat Surya Djahisa dan beberapa Kepala SKPD lebih memilih meninggalkan kantor Bupati Langkat untuk berolahraga lapangan Kantor Pekerjaan Umum (PU) Langkat.

Kantor Bupati Langkat benar-benar sepi aktivitas. Sejumlah ruangan tampak kosong tanpa penghuni. Malah, sebagian besar SKPD yang sudah dimintai keterangan oleh KPK tampak menghindar.

Warga yang berkunjung ke kantor bupati merasa heran. “Kok sepi kali, ke mana semua pejabatnya?,” tanya warga kepada wartawan koran ini.
Warga asal Kecamatan Gebang itupun bingung hendak mencari ke ruangan mana seorang pejabat yang bertugas di bagian organisasi. Ia benar-benar ada keperluan dan sudah datang jauh-jauh.

Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal ketika ditemui di ruangannya membantah jika sepinya kantor Bupati Langkat akibat kehadiran penyelidik KPK. “Nggak ah, biasa saja. Inikan hari Jumat, jadi sebagian besar PNS banyak yang berolahraga,” bilangnya.

Hasil dari Langkat Cepat Digodok

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menjelaskan, hingga kemarin tim penyelidik masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar di Langkat. Johan mengatakan, bila tim penyelidik selesai bekerja dan hasilnya dibawa ke Jakarta, maka hasil pemeriksaan itu akan langsung didalami.

“Tim penyelidik masih di sana. Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Yang jelas, begitu nanti selesai, akan langsung dipelajari, didalami, dan dikembangkan,” ujar Johan Budi kepada koran ini di gedung KPK, kemarin (12/12).

Berkali-kali Johan menegaskan, proses pengusutan kasus dugaan korupsi di Langkat itu masih dalam tahap penyelidikan. “Ini masih penyelidikan. Sabar saja deh,” ujarnya. Sebelum memberikan keterangan mengenai perkembangan penanganan kasus itu kepada koran ini, Johan minta informasi terlebih dahulu dari anggota tim penyelidik yang tidak ikut ke Jakarta.

Sementara, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto lewat layanan pesan singkat (SMS) meminta agar koran ini bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut. Dia katakan, setiap perkembangan akan disampaikan melalui Johan Budi. “Tunggu saja info dari Pak Johan,” kata Bibit Samad Rianto. (ndi/opt/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: