Korupsi Rp102 Miliar di Langkat, Saksi Kunci Sudah di Tangan KPK


sumber : Sumut Pos

LANGKAT- Penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun anggaran 2000-2007 senilai Rp102 miliar, semakin mengerucut ke satu nama. Penyelidikan pun mengarah ke asal uang yang dikembalikan ke kas daerah.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun ditanyai penyelidik KPK, terkait asal uang Rp62,3 miliar yang dikembalikan ke kas daerah Pemkab Langkat.

Hingga hari ketiga, Kamis (10/12), penyelidik KPK terus memeriksa kepala SKPD dan sejumlah mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004. Pemeriksaan ditempatkan di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.

Beberapa Kepala SKPD yang sudah selesai diperiksa mengaku, materi pertanyaan penyelidik KPK fokus soal kebocoran kas daerah senilai Rp102,7 miliar dan cara pengembaliannya.

Seorang Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Pemkab Langkat mengatakan, pertanyaan penyelidik KPK tidak banyak. “Mereka (penyelidik KPK) ingin tahu, bagaimana cara menutupi uang miliran rupiah yang bocor dari kas daerah itu? Apakah dari SKPD-SKPD atau dari anggaran lain?” terang seorang pejabat kepala bagian yang meminta namanya tidak dituliskan, ketika diwawancarai, kemarin (10/12).
Pejabat itu diperiksa mulai pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Di SKPD-nya sendiri, pejabat itu mengaku tak pernah memberikan sejumlah uang atau dipaksa menyediakan uang untuk menutupi kebocoran kas daerah Langkat. “Kalau saya nggak pernah berikan uang, tapi entahlah kalau teman-teman lain,” sebutnya.
Menurutnya, keterangan dan data dari SKPD dibutuhkan untuk melengkapi melengkapi berkas saja. “Dari keterangan penyelidik KPK, mereka hanya meminta keterangan untuk melengkapi berkas saja. Karena bukti awal sudah mereka temukan saat pemeriksaan di Jakarta, 1 Desember lalu,” katanya.

Seorang kepala dinas lain juga mengutarakan hal sama. Pertanyaan-pertanyaan KPK menjurus pada kebocoran kas daerah Pemkab Langkat pada tahun 2000-2007. Ia juga ditanya, apakah ada diminta atau memberi atau dipaksa ikut menutupi kebocoran kas senilai Rp102,7 miliar itu.
Sumber koran ini mengatakan, penyelidik KPK mengintensifkan pemeriksaan kepada seorang berinisial BR yang sebelumnya sudah dimintai keterangan di Gedung KPK, Jakarta. BR dianggap sebagai saksi penting, karena mengetahui pengeluaran dan pemasukan uang kas daerah. “Dia (BR) yang buka ini semua, jadi kuncinya ada pada dia, mau dia buka atau tutup mulut,” kata sumber itu.

Bahkan, menurutnya lagi, penyelidikan tim KPK di Langkat sudah mengarah ke satu nama. “Kalau dilihat, kasus ini diibaratkan seperti pemeriksaan camat yang kemudian dikerucutkan ke arah bupati atau wali kota. Jadi kami inipun seperti itulah,” kata seorang kepala SKPD di Kantor Bupati Langkat ini.

Ia juga merasa terganggu dengan hadirnya tim penyelidik KPK ke Langkat, karena konsentrasi semua terfokus pada pemeriksaan KPK. “Nggak semangat pun kerja karena KPK ini,” ceplosnya.

Berdasarkan data laporan keuangan Pemkab Langkat kepada BPK RI, sebagai tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2007, dijelaskan telah ada pengembalian uang ke kas daerah.

Data ditandatangani Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Drs H Taufik dan diketahui Sekda Langkat Drs H Surya Djahisa MSi. Dalam data disebutkan bahwa ada temuan pengeluaran pada kas daerah Pemkab Langkat sebesar Rp67 miliar. Dari jumlah itu, yang bocor sebesar Rp62,3 miliar.

Sementara, sisanya, merupakan pengeluaran kas untuk beberapa pos, yakni Sekretariat Daerah, Dinas PP, Dinas Kesehatan, Infokom, Kesbangpol Linmas, Dinas PU, Dinas Pendapatan, Dinas Perikanan, Bagian Kapwat, Bagian Sosial, Bagian Orta, Bagian Keuangan, Azahuruddin, Bagian Penyuluhan Program, Kuasa BKD, dan Pengguna Kas. Sebagian dari uang itu juga sudah dikembalikan ke kas daerah Pemkab Langkat.
Terpisah, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, pemeriksaan tim penyelidik KPK terus berlanjut. Kemarin, giliran mantan anggota dewan yang dimintai keterangan mengenai kebocoran kas daerah tersebut. Pantauan wartawan koran ini, sedikitnya empat mantan anggota dewan periode 1999-2004 yaitu Ahmad Gazali Syam, Saad Jahlul, Tanden Bangun dan Jhosen Ginting diperiksa penyelidik KPK. Mereka tiba di Kantor Bupati Langkat sekira pukul 09.30 WIB.

Kepada mantan anggota dewan, arah penyelidikan soal kasus mobil Panther. Para anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 masing-masing menerima satu unit mobil Panther baru, menjelang masa jabatan berakhir. Anggaran pemberian mobil Panther itu diambil dari APBD Langkat, berpotensi merugikan keuangan negara setelah diaudit investigasi oleh BPK.

Berdasarkan jadwal pemanggilan KPK, di hari keempat Jumat (11/12), pemeriksaan masih terhadap mantan anggota dewan. Seorang mantan anggota DRPD Langkat periode 1999-2004, Syafril mengaku mendapat giliran panggilan KPK, hari ini. “Saya besok (11/12) bukan hari ini (kemarin),” katanya.(ndi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: