Tersangka Kasus Korupsi 102,7 di Langkat Sudah Ada


Sumber : Sumut Pos

Pejabat Antre Diperiksa KPK di Kantor Bupati

LANGKAT-Sebag ian besar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat, mengeluh dan bingung menghadapi tim penyelidik KPK. Sebab, pertanyaan tim KPK sangat detail dan meminta semua data akurat terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar.

Wakil Bupati Langkat Budiono, Rabu (9/12) mengatakan, dirinya menerima sejumlah keluhan dari kepala SKPD yang sudah diperiksa KPK, pada hari pertama. “Ada kepala SKPD yang datang kepada saya. Dia bilang pemeriksaan itu sulit dan membuat dirinya pusing, karena pertanyaan KPK sangat detail, sehingga perlu berkas dan bukti yang banyak dan akurat,” kata Budiono tersenyum, ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Kemarin, 10 orang tim penyelidik KPK yang dipimpin Yus Marfin Noor terus mengintensifkan pemeriksaan di Ruang Pola Sekretariat Daerah, Kantor Bupati Langkat. Para kepala SKPD silih berganti masuk ruangan yang dijaga ketat Satpol PP itu.

Terkait jadwal tim KPK di Langkat selama dua minggu memeriksa pejabat dan mengumpulkan bukti-bukti akurat, Budiono tampak terkejut. “Kalau selama itu, semua isi kantor ini bisa mereka dapat,” ucapnya spontan.

Budiono meyakini, kedatangan tim KPK ke Langkat tentunya sangat serius. Ia juga berharap, kasus dugaan korupsin
di Bumi Langkat segera dituntaskan KPK. Sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik dan lebih mudah ditata kembali. “Saya yakin, kedatangan mereka (KPK) membawa misi penting,” tandas Budiono.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu juga menyambut baik kehadiran tim KPK. Walaupun anak buahnya merasa gerah dan pusing. Ia mengatakan, turunnya penyelidik KPK bahkan hingga dua minggu di Langkat, menjadi cambuk bagi SKPD untuk menjalankan program lebih baik ke depan. “Bagus, kita harapkan dengan hadirnya KPK di Langkat ini, menjadikan setiap lembaga di pemerintahan Langkat lebih bersih. Jangan ada lagi korupsi di Langkat,” tegas Ngogesa mengomentari hadirnya KPK di Langkat.

Ngogesa menyikapi, pemeriksaan anak buahnya terkait kasus dugaan korupsi Rp102 miliar, adalah perbuatan pejabat lama. “Yang mereka (KPK, Red) periksa itukan dosa-dosa pejabat lama,” ceplos Ngogesa yang baru menjabat di Langkat selama delapan bulan.
Ngogesa menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi penyelidikan KPK. “Bagi yang terlibat, biarkan proses hukum yang berjalan, tak ada toleransi bagi yang terlibat korupsi,” tegas Ngogesa.

Informasi dari sumber Sumut Pos, kasus dugaan korupsi dana Kas dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar bakal berproses lebih cepat. Untuk memudahkan penyelidikan, kasus ini dibagi tiga bagian yang satu sama lain saling terkait. Demikian juga saksi-saksinya, melibatkan mantan pejabat serta pejabat di Langkat saat ini.

Sumber itu menyebut, dalam satu bagian kasus sudah ada satu orang tersangkanya tetapi ia menolak membeberkan namanya saat ini. Model penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Langkat, mirip dengan proses kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan APBD Kota Medan, yang menjerat Abdillah dan Ramli. Dalam kasus Abdillah-Ramli, ketika itu KPK sudah menetapkan Abdillah sebagai tersangka dalam kasus damkar tetapi tidak langsung ditahan. Setelah penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Kota Medan kelar, barulah Abdillah dan Ramli ditahan. Sehingga dua kasus menjerat Abdillah-Ramli sekaligus dan ‘lengket’ setelah ditahan KPK.

Sementara itu, kemarin, di Ruang Pola lantai dua Sekretariat Daerah Langkat, tempat tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pejabat dan mantan pejabat Langkat, tampak begitu tegang. Beberapa petugas jaga dari Satpol PP Langkat tampak menjaga ketat pintu masuk Ruang Pola lantai dua yang memiliki tiga pintu utama.

Masing-masing pintu dijaga dua hingga tiga petugas Satpol PP yang selalu siaga acap kali ada pejabat atau penyidik KPK yang hendak keluar masuk ke ruangan tersebut. Bahkan, di hari kedua pemeriksaan ini, wartawan tetap tak diperbolehkan untuk meliput atau menyentuh pintu masuk ruangan tersebut.

Amatan wartawan koran ini, di hari kedua pemeriksaan, sebagian besar pejabat Langkat yang diperiksa kebanyakan berasal dari bendaharawan SKPD. Adapun pejabat SKPD yang tampak mengantre di depan pintu ruang pola yaitu Kaban Lingkungan Hidup Langkat, Edi Warsyah.

Sementara itu dari Jakarta, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP meluruskan pemberitaan media massa yang menyebutkan tim yang dikirim ke Langkat adalah tim penyidik. Yang benar, kata Johan, karena pengusutan dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar masih tahap penyelidikan, maka tim yang dikirim ke Langkat itu masih merupakan tim penyelidik.

Johan merasa perlu meluruskan pemberitaan itu, dengan alasan bagian tim penyidik di KPK berbeda dengan tim penyelidik di lembaga pemberantasan korupsi itu. Orang-orangnya pun berbeda. “Sekali lagi, saya sudah tanya bagian penyidik, belum ada itu yang ke Langkat. Jadi itu tim penyelidik yang ke sana,” ujar Johan Budi kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/12).Sebenarnya, jawaban yang sama sudah disampaikan Johan kepada koran ini Selasa (8/12) malam.

Mengenai pengiriman tim pemeriksa ke Langkat, kata Johan, hal itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh KPK dalam melakukan pengusutan kasus korupsi. Jadi, pemeriksaan saksi-saksi tidak mesti harus dilakukan di gedung KPK Jakarta.
Dia menjelaskan, pengiriman tim ke daerah biasanya untuk alasan efisiensi. Jika yang akan diperiksa jumlahnya banyak dan jika dihitung ongkos transportasi lebih hemat, maka cukup tim KPK yang datang ke daerah. Hal yang sama juga pernah dilakukan tim pemeriksa KPK saat mengusut kasus korupsi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Meski demikian, lanjut Johan, pertimbangan utama pengiriman tim penyelidik KPK ke Langkat, karena memang proses pemeriksaan dinilai akan lebih efektif bila tim KPK yang datang langsung ke Langkat, dibanding memanggil para saksi ke Jakarta.
Hanya saja, Johan tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ‘lebih efektif’ itu. Namun, biasanya, kedatangan tim sekaligus untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting terkait kasus yang sedang didalami. Yang pasti, kata Johan, kedatangan tim KPK ke daerah selalu dikoordinasikan dengan kantor kepolisian setempat.

Seperti sudah diberitakan, sejak Selasa (8/12), 10 orang anggota tim penyelidik KPK memeriksa sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kantor Bupati Langkat. Tim KPK berada di Langkat hingga dua minggu ke depan. Tim pemeriksa dari KPK itu dipimpin Yus Marfin Noor, yang juga memimpin pemeriksaan Syamsul Arifin di Kantor KPK, Jakarta pada 1 Desember lalu.

Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi bahwa Bupati Langkat pada periode 1999-2004 dan 2004-2008 yang saat ini menjadi Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, telah mengembalikan uang ke kas daerah Pemkab Langkat sebanyak 10 kali. Total uang yang dikembalikan Syamsul sebesar Rp62,3 miliar.

Uang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dikembalikan sejak Februari 2009 hingga Mei 2009, atau hanya empat bulan saja. Dari 10 kali penyerahan itu, delapan kali melalui setor ke bank dan dua kali diserahkan tunai. Sejumlah SKPD juga sudah mengembalikan uang ke kas daerah sebanyak ratusan juta.(ndi/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: