Bisik-bisik Panther Gate


Sumber : Pos Metro Medan

Rabu, 16 Desember 2009
Oleh : H Affan Bey Hutasuhut :

Bisik-bisik yang lama-lama terdengar keras itu pertama kali didengarnya dari seorang wartawan yang biasa meliput di gedung DPRD tersebut. “Aduh malunya, sejak saat itu saya merasa berdosa , rupanya mobil yang saya pakai berasal dari uang rakyat dan diambil secara tidak sah,” kata Oncu kepada Koran ini. Makanya, ketika masalah ini riuh diungkap oleh LSM dan wartawan, Oncu mengaku turut mendukung.

Persoalan kian panas setelah sejumlah anggota dewan lainnya seperti Amirudin Kahar teman Oncu di DPRD Langkat juga ikut bersuara lantang bahwa terjadi mark up anggaran senilai Rp1.3 M untuk uang pangkal alias DP pembelian mobil tersebut. M Tanden Tarigan dari Fraksi PDI menyatakan secara terulis pada 17 Desember 2004, mengakui benar menerima 1 unit mobil Panther Tahun 2002 dari Pemerintah Kabupaten Langkat . Pembayaran Uang Muka atau DP diperoleh dengan cara merekayasa Dana APBD yang waktu itu dikenal dengan Biaya Faktor X. Demikian pula untuk pembayaran cicilan setiap bulannya.

Puncaknya, kata Oncu, dia bersama aktivis LSM GATWAMTRA Langkat, dan aktivis LP3ES melaporkan langsung kasus Panther Gate itu ke KPK pada 5 Januari 2005. Kepada Wakil Ketua KPK saat itu, Erry Rianna, mereka menyatakan bahwa dirinya bersama anggota DPRD Langkat lainnya telah menerima masing-masing satu unit mobil Panther yang DP nya dibayar dari APBD Langkat 2002 melalui mark-up anggaran.

Bukan hanya itu, Oncu Cs menyatakan siap menyerahkan diri bersama mobil ‘haram’ tersebut sebagai barang bukti. Entah apa pasalnya, kata Oncu, laporan itu tak ditanggapi oleh lembaga yang dikenal gigih mengungkap kasus korupsi tersebut.

Untungnya Oncu Cs tak lantas mati angin. Mereka kembali melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 20 Januari 2005 lalu. Seperti halnya yang mereka lakukan di KPK, Oncu Cs mengaku datang untuk menyerahkan diri untuk diperiksa dalam kasus Panther Gate.

Kasus makin riuh karena selain Oncu Cs, LSM Forum Pemantau Pembela Reformasi Kabupaten Langkat juga mengadukan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Langkat senilai Rp50,56 M kepada KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri. Namun perjuangan Oncu Cs dan LSM tersebut sia-sia alias dianggap angin lalu. Oncu Cs merasa tak ada lagi gunanya mengusung kasus itu ke lembaga hukum.

Makanya, ketika Oncu mendapat surat panggilan untuk diperiksa dalam kasus Panther Gate oleh KPK sekitar dua bulan lalu, Oncu kembali bersemangat. Saat diperiksa KPK, Oncu dengan lancar menelanjangi kasus itu.

Menurut berbagai sumber, untuk menutupi pengeluaran DP pembelian 43 mobil Panther senilai Rp1.3 M itu, ada beberapa biaya pengeluaran yang dibengkakkan pada Pos Sekretariat DPRD. Biaya siluman ini kemudian dikenal masyarakat luas untuk isitilah menutupi Biaya Faktor X. Nah, disinilah peran KPK untuk mengungkap bahwa biaya siluman untuk factor X itu adalah untuk menutupi uang muka atau DP pembelian mobil Panther tersebut.

Dana yang di mark up alias dibengkakkan untuk menutupi biaya factor X itu antara lain, biaya fotocopy yang semula dianggarkan hanya Rp30.000.000, kemudian disulap menjadi Rp54.000.000 lebih. Biaya Penelitian Ranperda dari Rp60.000.000, dibengkakkan menjadi Rp105.000.000. Kemudian biaya Konsumsi Sekretariat Daerah dari Rp72.500.000 naik jadi Rp116.000.000 lebih. Inilah antara lain duit anggaran yang disulap untuk menutup biaya factor X tersebut.

Oncu berharap agar KPK tidak hanya mati-matian memeriksa kasus tersebut. Tapi harus punya target, membawa kasus itu ke pengadilan.

SYAMSUL TIDAK TAKUT

Sementara itu mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin SE mengaku tidak risau sedikit pun soal penyelidikan terhadap sejumlah SKPD di Kabupaten Langkat, terkait pemulangan uang senilai Rp 67 Miliar dari Rp 102 M yang ditangani KPK.

“Sah-sah saja silakan saja,” ujar Syamsul singkat usai menghadiri hari kesehatan nasional ke-45 di Aula Martabe Selasa (15/12) kemarin.

Bahkan Syamsul mengakui bahwa, pemeriksaan terhadap sejumlah SKPD oleh KPK adalah tahap wajar. “Namanya juga penyelidikan, bisa saja,” katanya kepada Kali Ahmad Harahap dari Posmetro Medan.

Menurutunya, jika proses pemeriksaan ini beranjak ketahap penyidikan, Syamsul secara gamblang meneyebutkan, siap untuk dipanggil kembali KPK. (bersambung)

Satu Tanggapan

  1. kalau jadi pemimpin jadilah pemimpin yang merakyat,yang tahu apa yang dikehendaki rakyat dan jangan memaksakan kehendak sang penguasa akibatnya bisa buruk bagi masa depan bangsa ,agama dan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: