Bukti Panthergate Lengkap


sumber : Harian sumut pos

Kontraktor Sudah Diperiksa

inilah copy kwitansi pembayaran Mobil Isuzu Panther salah satu mantan anggota DPRD Langkat periode 1999/2004. Menurut pengakuan mantan WakilRakyat tersebut, setiap bulannya mereka hanya menerima kwitansi tersebut dari tanpa pernah sama sekali membayarnya. Anehnya besarnya cicilan mobil tersebut lebih besar dari honor Anggota DPRD Langkat saat itu. (Dok/K-SEMAR)

LANGKAT- Kasus dugaan korupsi APBD Langkat senilai Rp102,7 miliar yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya pengadaan 43 unit mobil Isuzu Panther kepada 43 anggota dewan masa bhakti 1999-2004, yang diduga merugikan negara sebesar Rp21 miliar.
Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, Rabu (16/12) menyebutkan, pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther disebut-sebut sebagai balas jasa atas disetujuinya laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Langkat tahun 2003.

“Kapasitas saya diperiksa di KPK untuk klarifikasi dugaan mark up pembelian mobil Isuzu Panther untuk anggota dewan. Ini merupakan salah satu item dari Rp102 miliar dana APBD Langkat yang kini ditangani KPK. Kita menduga pemberian mobil Isuzu Panther itu selain balas jasa juga merupakan bentuk suap,” kata mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, Abdullah Abdurrahim, kepada wartawan koran usai diperiksa KPK, beberapa hari lalu.

Meski dewan menemukan banyak kebocoran di sana-sini dalam APBD Langkat saat itu, namun mantan anggota dewan tetap mengesahkan LPj Bupati Langkat.

Hal ini dikarenakan munculnya wacana pemberian satu unit mobil Isuzu Panther kepada masing-masing anggota dewan kala itu. Dengan disetujuinya LPj tahun 2001 tersebut, maka 43 mantan dewan langsung menerima masing-masing sebuah mobil Isuzu Panther dari pihak eksekutif. Pembelian 43 unit mobil Isuzu Phanter tersebut, disuit dari APBD Tahun Anggaran 2002 dengan melakukan mark up anggaran di beberapa pos sekretariat daerah.

Seperti yang ditemukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, biaya rapat gabungan komisi RAPBD, semula hanya Rp7.600.000 bertambah jadi Rp14.250.000 hingga menjadi Rp21.850.000. Biaya rapat gabungan komisi LPj 2001 semula Rp 9.500.000 bertambah Rp9.500.000 dan menjadi Rp 19.000.000. Biaya Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah semula hanya Rp36.000.000 bertambah Rp24.000.000 dan menjadi Rp60.000.000. Dan masih banyak item lain yang di mark up.

Untuk pembayaran cicilannya, biayanya dikutip melalui APBD Langkat 2002-2004. Hingga akhirnya LPj lima tahunan Bupati Langkat di tahun 2004 mulus tanpa cacat. Kasus ini juga sempat mencuat di tahun 2005 silam. Kala itu ditangani oleh penyidik kejaksaan dan kepolisian. Hal ini terungkap melalui surat pimpinan KPK yang diserahkan ke Kejagung guna menindaklanjuti laporan pengaduan K-SEMAR Sumut atas kasus dugaan mark up anggaran guna pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther yang tertuang dalam surat KPK No R.1549/KPK/ VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005.

Sebulan kemudian, pimpinan KPK telah menerima jawaban dari Kejaksaan Agung RI dengan surat No R-761/F/Fd.1/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yang intinya menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat telah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus korupsi yang dilaporkan K-SEMAR termasuk perihal pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther, namun tidak ditemukan indikasi korupsi, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Atas jawaban Kejagung inilah KPK mengirimkan surat kepada koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, dengan surat Nomor: R.507/D.PIPM/KPK/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Junino Jahja.

Selain pejabat Langkat dan mantan dewan, pihak rekanan yang membeli 43 unit mobil Isuzu Panther, yaitu pimpinan CV Bintang Sembilan, Machsin SH, juga mengaku diperiksa KPK. Sayangnya, Machsin, tak bersedia menjelaskan sejauh mana keterlibatan perusahaanya. Ketika dihubungi wartawan koran ini, Rabu (16/12) kemarin, Machsin mengaku kalau dirinya sudah diperiksa KPK. “Saya sudah (diperiksa KPK, Red), kalau mau jelasnya datang saja ke kantor saya, saya lagi di jalan,” ujarnya.

Satu jam kemudian, wartawan koran ini kembali menghubungi Machsin. Tapi, Machsin tetap tak mau buka-bukaan. “Tidak elok berbicara via telepon, baiknya harus jumpa. Tapi harus menunggu waktu, karena saya keluar kota. Harusnya jumpa, tapi tidak sekarang, saya lagi keluar kota,” kata Machsin.

Sementara itu wartawan koran ini kembali menemui Mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin SE, kemarin (16/12) di Kantor Gubernur Sumut.
Sejumlah pertanyaan disampaikan dengan harapan Syamsul mau blak-blakan dengan mengeluarkan semua uneg-unegnya. Namun, jawaban Syamsul masih sama seperti sehari sebelumnya. Dia bilang, pengusutan yang dilakukan KPK terhadap APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar tidak menjadi kendala bagi dirinya.

Saat ditanya apakah dia melihat ada unsur politis dalam pengusutan kasus ini, Syamsul mengaku tidak tahu. “Pengusutannya murni hukum atau tidak, saya tidak tahu,” ujar Syamsul. “Pokoknya saya tidak tahu,” katanya singkat.(ndi/opt)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: