Temuan Tim Reses DPRD Sumut, Dana Insentif Guru di Langkat Dipotong


Sumber : www.inimedanbung.com

>>nida, medan
DPRD Sumut mempertanyakan adanya pemotongan dana insentif guru di Kabupaten Langkat tahun 2009. Dari jumlah Rp600.000 yang seharusnya diterima guru, terdapat pemotongan-pemotongan sehingga akhirnya hanya sekitar Rp400 ribu saja yang sampai ke tangan mereka.
Perihal adanya pemotongan honor guru ini terungkap saat Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapem) XI Kabupatenb Langkat, melakukan reses dan melakukan pertemuan dengan Bupati Langkat dan seluruh SKPD, Kamis (10/12) di Kantor Bupati Langkat.
Dalam pertemuan anggota dewan Ir Syahrial Harahap mempertanyakan adanya pemotongan insentif guru di Kabupaten Langkat. Dia menilai pemotongan itu sangat tidak manusiawi, mengingat sebagian besar guru kondisinya saat ini belum sejahtera.
“Dana insentif guru itu sendiri dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesehteraan guru,” tutur Ir Syahrial Harahap dalam reses yang dipimpin H Yan Shahrin serta dihadiri Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun (Koordinator), Ristiawaty (Sekretaris), serta T Dirkhamsyah Abu Subban Ali, SE,Ak, Zefri Januar Pribadi, Ferry Suando Tanuray Kaban, SE, Fahru Rozi serta Nurul Azhar.
Anggota Tim Reses XI diterima Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, wakilnya Budiono, serta sejumlah pimpinan SKPD.
Menjawab pertanyaan dewan, mewakili Dinas Pendidikan Langkat menyatakan bahwa pemotongan dilakukan agar semua dana insentif guru bisa terbayarkan.
Disebutkan, saat pengusulan dana insentif guru pada tahun 2008, jumlah guru yang terdata terdapat sebanyak 10.000 orang. Dana itu besarnya Rp50.000 dan dibayarkan selama 6 bulan. Sehingga seharusnya setiap guru mendapat dana insentif sebesar Rp600.000.
Namun pada tahun 2009, saat dana insentif tersebut akan dicairkan, data jumlah penerima bantuan membengkak menjadi sekitar 12.738. Akibatnya, terpaksa dilakukan pemotongan sehingga satu guru hanya menerima insentif sebesar Rp505.000, belum termasuk pajak. Itupun guru masih harus dikenakan pajak sebesar 15 persen. Sehingga dana Rp600 ribu itupun saat sampai ke tangan guru hanya tinggal Rp400 ribu saja.
Menurut Sekretaris Tim Reses, Dra Ristiawaty, pemotongan pajak itu pun tidak sepantasnya dilakukan karena jumlah insentif yang diterima guru tidak sampai Rp1.000.000. “Penghasilan yang kena pajak itu kan seharusnya di atas Rp1 juta,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Dia juga mengherankan adanya pertambahan jumlah data guru penerima insentif, secara drastis. “Kenapa saat dana tersebut mau dibayarkan jumlahnya tiba-tiba membengkak dari dana awal,” tutur Ristiawati.
Padahal, katanya, kejadian serupa tidak ditemukan di daerah-daerah lainnya. “Daerah lain tidak ada ditemukan seperti ini,” kata Ristiawati. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: