KPK Harusnya Cepat Naikkan Status Kasus Langkat


Sumber : Harian Sumut Pos

SENI ANTI KORUPSI : Seorang pengunjung mengamati karya seni anti korupsi yang dipamerkan di Blitz Megaplek, Grand Indonesia Jakarta, kemarin (20/12). // UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS/jpnn


“Ini harus diusut. Jangan sampai karena uang dikembalikan lantas pemeriksaan dihentikan. Justru harus dipercepat karena itu menjadi bukti yang kuat.”
Marwan Batubara
Aktivis Komite Penyelamat Kekayaan Negara

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar cepat menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar.

Aktivis Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara menyebutkan, pengembalian uang sebesar Rp62 miliar oleh mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin sejatinya sudah cukup dijadikan bukti yang kuat untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.
Penyelidik KPK, lanjut Marwan, mestinya fokus dulu ke soal uang Rp62 miliar itu.

“Ini harus diusut. Jangan sampai karena uang dikembalikan lantas pemeriksaan dihentikan. Justru harus dipercepat karena itu menjadi bukti yang kuat,” ujar Marwan Batubara kepada koran ini di Jakarta, kemarin (20/12).

Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mengatakan hal tersebut terkait sikap Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja yang tidak tegas saat ditanya mengenai status uang Rp62 miliar, apakah dijadikan barang bukti atau tidak. Saat ditanya mengenai status uang itu, Ade hanya menjawab,” Lihat saja nanti.”

Dengan tegas Marwan mengatakan, jika tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kebocoran APBD Langkat, belum tentu Syamsul mau mengembalikan uang itu.

“Kalau tidak ada pengaduan BPK ke KPK, uang tak bakal dikembalikan. Dia sudah berniat jelek kok,” ujar mantan Koordiantor Tim Upaya Pemberantasan Korupsi DPD itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, kasus yang terjadi di Langkat sebenarnya juga terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia.
Modusnya selalu sama, yakni diawali dengan pencalonan kepala daerah saat pilkada. Saat pilkada, para calon butuh dana besar yang biasanya didapatkan dari para cukong.

Begitu terpilih, kepala daerah akan berupaya mengambil uang rakyat sebanyak-banyaknya untuk dikembalikan ke cukong tersebut.
“Jadi, sebagian besar yang maju di pilkada itu, niatnya bukan untuk mengabdi, tapi untuk memperkaya diri dengan mencuri uang rakyat sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Karenanya, dia mendesak agar KPK meneliti penggunaan uang di seluruh pemda.
“Sudah ratusan orang mengadukan para kepala daerah ke KPK, tapi sebagian besar belum ditangani. Kalau yang dilaporkan ke polisi dan jaksa, sebagian besar mandek karena belum ada izin presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin memastikan, proses pengusutan korupsi APBD Langkat ini masih dalam tahap penyelidikan. Status pengusutan belum naik ke tingkat penyidikan karena KPK masih sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan.
“Masih penyelidikan. Kita masih dalami terus,” ujar Wakil Ketua KPK M Jasin 14 Desember silam. Jasin tidak membeberkan ada saja temuan yang sudah dikantongi tim penyelidik KPK.(sam)

2 Tanggapan

  1. Semoga cicak setelah lepas dari buaya, ternyata ekornya sudah patah, sehingga lamban bergerak. hehehe…

  2. Maksud saya, Semoga….meskipun ekornya lepas tetap saja lincah….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: