Ibu bantai Anak Sendiri Hingga Tewas – Tragedi Kemiskinan


sumber : harian global

Written by Chandra Sirait
Wednesday, 30 December 2009 09:41

Tragedi ibu yang membacok anaknya hingga tewas di Nias merupakan sebuah sinyal jika program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara masih belum berjalan.

Kalangan di DPRD Sumut menilai, aksi ibu kandung membantai lima anaknya di Nias tersebut dampak lain kemiskinan, akibat kurangnya perhatian Pemprovsu. “Sebelum menjabat, Gubsu Syamsul Arifin dalam kampanyenya rakyat tidak lapar, tidak sakit dan tidak bodoh. Ini masalah serius menyangkut nyawa dan kemiskinan, jangan dianggap remeh,” ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut Ajib Sah kepada wartawan, Selasa (29/12).

Ajib menegaskan harusnya Pemprovsu bisa mengayomi masyarakat miskin di Sumut. Setidaknya melakukan pendataan yang lebih terencana, sehinga bisa diperkirakan anggaran untuk membantunya. “Jadi tidak asal janji-janji, tapi harus direalisasikan,” ujarnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Sumut, kata Ajib lagi, seperti memiliki program bagaimana mengentaskan rakyat miskin. Menurut Ajib, dalam situasi sulitnya kehidupan saat ini, pemerintah harus ikut andil dalam mengambil langkah-langkah mengantispasi kemiskinan, terutama menyangkut masa depan anak. “Ke depan, kejadian tragis seperti ini diharapkan jangan terulang kembali,” imbuhnya.

Sekadar mengingatkan, tragedi kemiskinan yang merenggut tiga nyawa bocah itu terjadi Sabtu (26/12) dini hari. Seorang ibu SN (30) membacok lima anak kandungnya saat tertidur lelap dengan parang. Dugaan motifnya karena SN menolak ajakan suami merantau keluar dari Nias untuk memperbaiki ekonomi.

Akibat kejadian itu, tiga anaknya tewas yakni, Ferida Nduru (10), Bonaha Nduru (8) dan Ferida Nduru (3). Sedangkan dua anak lainnya kriris yakni, Karina Nduru (7) dan Folioo (5). Namun kondisinya penuh luka dan hingga Senin (28/12) masih dirawat di RSU Gunungsitoli.

Secara terpisah koordinator Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), Azmiati Zuliah menilai pemerintah harus berperan aktif mengatasi persoalan kemiskinan. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan keluarga kekerasan yang dialami anak bisa dicegah. “Latar belakang ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi ini adalah dampak buruk dari psikologis keluarga miskin. Ini lah momen tepat agar pemerintah provinsi menjalan visi misi, rakyat tidak lapar, miskin dan bodoh,” ujarnya.

Desain Pembangunan Sumut Tidak Jelas

Sejumlah kalangan menilai, desain besar atau grand design pembangunan wilayah di Sumut dalam jangka waktu 2009-2013 dinilai masih sangat mengawang-awang dan sulit dipahami karena tak langsung menyentuh persoalan konkret di lapangan.

Ini bisa dilihat dari buku panduan desain besar pembangunan Sumatera Utara (Sumut) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diluncurkan Senin kemarin.

Gubernur Syamsul Arifin saat ditanya wartawan apa yang hendak dicapai Sumut pada tahun 2013, tak menjawab dengan konkret. Dia malah beralasan jika program pembangunan terkendala oleh kebijakan otonomi daerah.

Ironisnya, ketika ditanya soal visi dan misi semasa kampanye Gubernur yakni rakyat tidak bodoh, tidak miskin dan tidak lapar, Syamsul mengaku sulit mewujudkannya dengan kondisi sekarang.

Syamsul juga tak menjawab apa saja, capaian kongkret yang hendak dicapai Pemprov Sumut pada tahun 2013. Dia malah mengatakan, bahwa satuan birokrasi Pemprov Sumut akan dievaluasi terkait pencapaiannya selama setahun terakhir.

“Pokoknya semua harus kerja keras, termasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Saya akan evaluasi SKPD apa saja pencapaiannya selama setahun terakhir ini,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayatullah mengatakan, apa yang disebut desain besar pembangunan Sumut oleh Pemprov Sumut sangat mengawang-awang.

Semestinya, kata Hidayatullah, ketika Syamsul terpilih menjadi Gubernur, tiga bulan pertama pemerintahannya harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun kenyataannya, hingga penyusunan RAPBD 2010, RPJMD belum pernah dirilis secara resmi oleh Pemprov Sumut.

Ambruk

Syamsul Arifin memang tengah mengalami ujian berat. Belum selesai soal dugaan korupsi, dirinya juga dikait-kaitkan dengan ambruknya atap Gedung Nasional Tanjungpura yang menyebabkan puluhan orang terluka Selasa kemarin. Pasalnya, proyek rehabilitasi gedung itu disebut-sebut dikerjakan oleh kerabat dekat Syamsul Arifin yang saat itu masih menjadi Bupati Langkat.

Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, menduga, ambruknya atap gedung akibat pengerjaan yang asal jadi.

” Kuat dugaan jika proyek rehap yang dikerjakan tahun 2005 lalu tidak sesuai dengan bestek. Proyek ini disebut-sebut dikerjakan salah satu keluarga Bupati Langkat yang saat itu dijabat oleh Syamsul Arifin. Saya kira pihak terkait agar menyelidiki adanya kasus dugaan korupsi proyek gedung tersebut yang diketahui hampir tiap tahun mendapat anggaran perehapan,” ujar Togar Lubis.

Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu saat menjenguk para korban mempersilahkan polisi untuk menyelidiki penyebab rubuhnya atap gedung tersebut, termasuk apakah ada unsur murk up saat rehabilitasi.

Musibah runtuhnya atap gedung Nasional Tanjung Pura yang dibangun pada masa Orde Baru itu terjadi Selasa (28/12). Hingga kemarin, jumlah terus bertambah, dimana 41 orang terluka dan 22 diantaranya masih dirawat di RSU Tanjung Pura dan 6 diantaranya anak-anak. Secara umum kondisi mereka sudah membaik. Pihak Pemkab Langkat berjanji menanggung biaya perobatan seluruh korban.

CANDRA SIRAIT–LEDI–M ARFAN | GLOBAL | MEDAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: