Kasus Langkat Disusupi Markus, Intervensi ke KPK Makin Kuat


sumber :harian sumut pos

KOORDINASI: Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) mengangkat tangan bersama anggota Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Selasa (5/1) kemarin. //MUHAMAD ALI/JAWAPOS/jpnn


JAKARTA-Setelah Senin (4/1) lalu Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (5/1) giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mendatangi gedung tersebut. Hanya saja, kali ini para aktivis BEM SI tidak mengerahkan massa. Hanya para pentolannya saja yang menemui pimpinan KPK guna menyampaikan desakan agar lembaga pemberantasan korupsi itu lebih agresif dalam menindak para koruptor. Kali ini, BEM SI menekankan adanya dugaan KPK telah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.

Koordinator Pusat BEM SI, Pidi Winata dalam keterangannya mengatakan, seluruh aktivis BEM kecewa lantaran KPK yang diharapkan sebagai pendekar pemberantasan korupsi, ternyata malah melemah.

Masyarakat juga pasti kecewa, kata Pidi, karena beberapa waktu lalu memberikan pembelaan habis-habisan kepada Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto saat menerima perlakukan kriminalisasi. Faktanya sekarang KPK malah lembek “Ada apa dengan KPK? Kenapa begitun
lamban bergerak? Adakah yang mengintervensi lembaga ini?” ujar Pidi.
Dikatakannya, akhir-akhir ini masyarakat mulai ragu. KPK terkesan ragu-ragu, mengambil jalan aman dan takut mengambil sikap pasca adanya kriminalisasi KPK. Para aktivis BEM itu sempat menempelkan satu lembar kertas ukuran besar ke papan pengumuman yang ada di lobi KPK. Kertas itu berbunyi, ’KPK, Jangan Tunggu Para Pembelamu Meninggalkanmu.’

Pernyataan lebih lugas disampaikan Korwil BEM Jabodetabek, Gempar Dwi Pambudi. Dia mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran sejumlah aktivis, memang ada dugaan kuat terjadinya intervensi kekuatan tertentu ke para pimpinan KPK. Gempar mengaku mendapat informasi dari para pegawai fungsional di KPK, yang menyebutkan kerja mereka seringkali terbentur oleh sikap pimpinan. Sering terjadi, kata Gempar menirukan pegawai fungsional KPK yang ditemuinya, tim penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menangkap atau menahan tersangka.

“Namun, ketika minta tanda tangan pimpinan untuk melakukan penahanan, tidak diberikan itu tanda tangan. Ini informasi dari orang dalam KPK, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Kita mendapatkan sumber-sumber dari internal KPK bahwa ada pelemahan sistematis,” ujar Gempar. Pimpinan KPK tak mau meneken surat penahanan dengan dalih bukti-bukti masih kurang. “Padahal, menurut para staf, bukti sudah cukup,” kata Gempar.

Gempar menyebutkan, setidaknya sudah empat kali dirinya bersama sejumlah aktivis BEM SI melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Selain penanganan kasus-kasus besar level nasional, dalam pertemuan itu juga disampaikan desakan agar KPK juga menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Apakah kasus dugaan korupsi APBD Langkat senilai Rp102,7 miliar juga sempat disinggung dalam pertemuan itu? Gempar mengatakan, pihaknya tidak menyebutkan kasus secara detail. “Kami hanya sampaikan, tuntaskan kasus-kasus korupsi daerah yang sudah ditangani KPK, Langkat juga termasuk,” ujar Gempar.

Namun, kata Gempar, pimpinan KPK yang ditemuinya menjelaskan, tidak bisa semua kasus korupsi di daerah ditangani dalam waktu cepat.”Alasannya, jumlah SDM di KPK terbatas sehingga KPK memprioritaskan kasus-kasus tertentu saja. Sementara, pimpinan KPK tidak menjelaskan apa kriteria kasus yang menjadi prioritas itu,” ujar Gempar.

Dia mengaku heran dengan alasan keterbatasan SDM. Dari dulu, jumlah personel dan pimpinan KPK tidak berubah, namun dulu bisa cepat dan banyak kasus yang ditangani dan banyak pejabat yang ditahan. “Tapi sekarang, sudah beberapa bulan ini tak ada yang ditahan. Ini yang menguatkan dugaan kami bahwa memang telah terjadi intervensi ke KPK,” ujar Gempar, yang juga Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta itu.

Sebelumnya, Senin (4/1), GIB menyerahkan kapsul anti loyo ke KPK. Satu tokoh GIB, Ray Rangkuty menyebutkan, kapsul anti loyo yang diserahkan ke KPK itu sebagai sebagai ‘obat kuat’ agar KPK tidak lemah dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Ray mengatakan, ada indikasi gebrakan KPK mulai melemah dalam beberapa bulan terakhir ini. Buktinya, penanganan kasus suap yang dibeber Agus Condro hingga kini tidak jelas penanganannya. Begitu pun, kasus dugaan korupsi pengadaan IT di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kasus suap Anggodo Widjojo, dan penanganan skandal bailout Bank Century Rp6,7 triliun.

“Kasus-kasus di tingkat nasional yang mendapat perhatian publik saja hilang begitu saja, tidak jelas. Apalagi kasus-kasus di daerah seperti kasus Langkat itu. Jika tidak diberi obat kuat, semua bisa hilang begitu saja,” cetus Ray. Kepada koran ini, aktivis antikorupsi kelahiran Madina, Sumut, itu mengaku juga ikut mengikuti perkembangan penanganan kasus Langkat. Alasannya, dibanding kasus-kasus korupsi di level daerah, yang terjadi di Langkat tergolong besar. “Itu fantastis, menyangkut nilai kerugian negara Rp102,7 miliar. Kalau di daerah lain, paling banter Rp50 miliar, itu pun jumlahnya dibagi-bagi ke banyak pihak,” ujar Ray.

Lebih lanjut Ray mengaku menjalin komunikasi dengan sejumlah aktivis antikorupsi yang ada di Medan, yang menyatakan sudah kesal lantaran melihat penanganan kasus Langkat ini tampak mandeg. “Kawan-kawan di Medan sudah agak kesal. Bagi warga Sumut, kasus ini sudah jelas siapa aktornya, tapi KPK belum juga menetapkan tersangkanya. Ini hampir final, tapi jadinya malah mandek,” cetus Ray.
Semua tudingan itu dibantah Wakil Ketua KPK M Jasin. Seperti sebelumnya, dia mengatakan, tudingan soal kasus Langkat tidak benar. Dia pun menjelaskan, hingga saat ini tim penyelidik masih bekerja secara intensif. Disebutkannya, tim penyelidik KPK masih menganalisis data-data yang dikumpulkan dari Langkat.

Reaksi atas kelambanan KPK menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat dan rumors yang menyebut KPK akan melimpahkan perkara ini ke kejaksaan juga mengemukan di Sumatera Utara, khususnya di Langkat.

Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), sebagai ormas yang ikut mengangkat dan mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin ini turut menyatakan keprihatinanya. Ketua MPI Langkat Misno Adi mengutarakan kesediaanya bersama-sama dengan aktivis lain di Langkat dan Sumut mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus tersebut.

“Dari awal sampai akhir, MPI selalu mengawal kasus dugaan korupsi Langkat ini sampai masuk ke pengadilan, kalau teman-teman lain turun tangan tentu akan lebih bagus, kami siap untuk bersatu dengan teman-teman aktivis dari Sumut, kami juga tengah menggalang aktivis lain di Jakarta untuk turut serta dalam misi ini,” tegas Misno yang mengaku tengah berada di Jakarta.

Rekan Misno, Togar Lubis, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut yang bersama Misno berulangkali melaporkan dugaan korupsi di Pemkab Langkat ini ke berbagai penegak hukum di pusat dan daerah malah menuding kinerja KPK mundur sejak hebohnya kasus yang ditimpakan polisi kepada 2 orang pimpinan KPK Bibit-Chandra.

“Saya lihat kinerja KPK malah menurun sejak publik memberikan dukungan yang besar terhadap Bibit-Chandra. Sepertinya KPK tidak respon jika hanya dihadiahi bekicot oleh rekan-rekan aktivis ICW Kalibata minggu lalu. Jika sampai akhir Januari 2010 ini KPK tidak juga meningkatkan status kasus dugaan korupsi Langkat ke tahap penyidikan, maka bulan depan kita dan teman-teman dari Langkat dan Sumut akan menyerahkan undur-undur sebagai hadiah kepada KPK,” kata Togar Lubis, Selasa (5/1) di Stabat.

“Kita harapkan rekan-rekan aktivis penggiat anti korupsi lainnya di Sumut ikut berpartisipasi dalam rencana aksi tersebut. Kita juga sangat berharap agar rekan-rekan aktivis kampus di Sumut dapat memberikan kontribusi dengan melakukan aksi serupa atau secara bersama-sama agar kasus dugaan korupsi terbesar di daerah Sumut ini segera dituntaskan oleh KPK”, harap Togar Lubis. (sam/ndi)

Satu Tanggapan

  1. Masih belum buyar ingatan kita tentang riuh rendahnya negeri ini karena ceita cicak dengan buaya. Masyarakat banyak yang memihak sang cicak karena diyakini lebih bersih dari buaya. Sampai-sampai prosedur hukum yang standarpun diterabas untuk menyelamatkan sang cicak. Tapi apa daya, sang cicak mungkin cuma hanya cicak, hanya bisa makan lalat atau nyamuk. Dia tidak pernah mampu melawan buaya sungai wampu yang lihai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: