Pengembalian Uang Sudah Bukti Kuat. ICW : Harusnya Syamsul Tersangka


sumber : Pos Metro Medan

JAKARTA-Lembaga penggiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, mantan Bupati Langkat yang kini menjabat Gubernur Sumut, Syamsul Arifin yang sudah mengembalikan uang Rp62 miliar ke kas Pemkab Langkat harusnya dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

LSM yang cukup berpengaruh dalam menyorot perkara-perkara korupsi itu bahkan sudah mendapatkan data-data mengenai penyalahgunaan APBD Langkat jauh hari sebelum kasus ini diusut KPK. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh mengaku sering berkomunkasi dengan sesama aktivis yang ada di Sumut guna memantau kasus ini.

Bahkan, kepada koran ini di markas ICW, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (7/1), Fahmi menyebut nama seseorang yang rajin memasok data kasus Langkat ke ICW. Hanya saja dia minta nama itu tidak ditulis di koran ini. Dia hanya menyebutkan, data-data yang masuk ke ICW merupakan data-data yang sumbernya datang dari kalangan dalam Pemkab Langkat.

Dari data-data yang sudah ada di ICW itu, Fahmi menyimpulkan, semestinya mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin yang sudah mengembalikan uang Rp62 miliar ke kas Pemkab Langkat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, uang yang dikembalikan itu merupkan bukti materiil yang cukup kuat bagi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

“Adanya pengembalian uang itu merupakan indikasi terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Uang yang dikemballikan itu bukti materiil. Sudah layak kasus ini masuk ke penyidikan dan yang bersangkutan sudah layak ditetapkan sebagai tersangka,” papar Fahmi di sela-sela acara pemaparan hasil riset ICW mengenai potensi korupsi pilkada di kantor ICW. Selain Fahmi, hadir peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, pengembalian uang hanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan lamanya hukuman. Yang jelas, akan menjadi faktor yang meringankan. Fahmi mengatakan, biasanya, terdakwa korupsi yang sudah sejak awal mengembalikan uang, mendapatkan vonis relatif ringan di pengadilan tindak pidana korupsi. Dia menyebutkan, vonis tingkat pertama yang dijatuhkan biasanya di bawah lima tahun penjara.

Fahmi memberi contoh, mantan Wali Kota Manado, Sulut, Jimmy Rimba Rogi, yang sudah mengembalikan uang sebelum dirinya disidang pengadilan tipikor. “Dia mengembalikan uang Rp34 miiar, vonisnya 4,5 tahun,” ujar Fahmi.

Fahmi menjelaskn, berdasarkan hasil risetnya, penyalahgunaan penggunaan keuangan daerah seperti terjadi di Langkat juga terjadi di banyak daerah lain. Disebutkan, penggerogotan uang APBD angkanya meningkat tajam mendekati pilkada, dengan catatan jika kepala daerahnya ikut maju lagi di pilkada itu. Dikatakan Fahmi, ada tiga pos anggaran di APBD yang rawan dikuras kepala daerah yang maju lagi di pilkada, yakni dana untuk bantuan sosial, dana hibah, dan dana tidak tersangka.

Dana di tiga pos itu begitu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kepala daerah menghadapi pilkada. Pasalnya, pengeluaran uang dari tiga pos itu merupakan kewenangan diskresi kepala daerah. Modusnya antara lain, ada proposal-proposal yang masuk dan menjadi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan mana proposal yang disetujui dan mana yang ditolak.

Hasil riset ICW menemukan, sepanjang 2009 saja di 8 provinsi terdapat 62 kasus penggunaan dana bantuan sosial yang ditangani kejaksaan, dengan total nilai kerugian negara Rp1,2 triliun. Data yang dirangkum jika kasusnya sudah masuk penyidikan. Kasus Langkat tidak masuk dalam kajian lantaran masih di tahap penyelidikan KPK. Yang dikaji ICW di luar yang ditangani KPK. Lebih detil hasil kajian ICW akan dibeber pekan depan.

Masih terkait dengan uang Rp62 miliar yang sudah dikembalikan Syamsul, akhir Desember lalu Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan, tim penyelidik KPK masih menelisik asal-usul uang yang dikembalikan itu. “Kita masih mengkaji secara mendalam, asal usul uang (yang dikembalikan itu, red) dari mana. Terus, sisanya kok juga belum dikembalikan,” ujar M Jasin ketika itu.

Jasin tidak menjawab tegas saat ditanya status uang Rp62 miliar itu, sudah ditetapkan sebagai barang bukti atau belum. Jasin hanya mengatakan, dalam tahapan penyelidikan, pihaknya tidak boleh memberikan keterangan kepada pers terlalu banyak. “Kalau banyak yang diekspos, nanti strategi kita diketahui dong,” kilahnya.

Aktivis Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara juga pernah menyebutkan, pengembalian uang sebesar Rp62 miliar oleh Syamsul Arifin sejatinya sudah cukup dijadikan bukti yang kuat untuk meningkatkan status peyelidikan ke penyidikan.

Penyelidik KPK, lanjut Marwan, mestinya fokus dulu ke soal uang Rp62 miliar itu. “Ini harus diusut, karena itu bisa menjadi bukti bahwa memang yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana mengambil uang rakyat. Meski dia coba dengan mengembalikan, namun niat mencuri sudah terjadi. Jangan sampai karena uang dikembalikan lantas pemeriksaan dihentikan. Justru harus dipercepat karena itu menjadi bukti yang kuat,” ujar Marwan Batubara beberapa waktu lalu.

Dua hari lalu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP bahkan berani memastikan, penanganan kasus Langkat itu tidak akan dihentikan alias jalan terus. Dia menjelaskan, proses penyelidikannya memang harus ekstra hati-hati agar begitu dibawa masuk ke tahap penyidikan, bukti-bukti yang didapatkan sudah kuat.

“Proses penyelidikan memang memerlukan waktu agar bukti-bukti yang kita dapatkan cukup kuat karena KPK tidak mengenal SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan, red),” ujar Johan Budi kepada koran ini di gedung KPK, Rabu (6/1).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: