Gubernur Sumut Non Aktif Tidak Masalah


sumber : www.gomedan.com

Kamis, 14 Januari 2010 | 23:29:26
Medan-Desakan demi desakan terus diucapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan Gubernur Sumut, Syamsul Arifin SE, jika benar KPK telah mempunyai cukup bukti terkait dugaan korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 102 miliar.

Sebelumnya, desakan agar Syamsul ditahan terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK dikatakan Presiden Gerakan Baru Anti Korupsi (Gebak) Dedi Hermanto Sitorus, maka kali ini dilontarkan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, fuad Said Nasution SH, kamis (14/1) di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Kata Fuad, sebaiknya KPK segera menahan Syamsul dan bila perlu non aktifkan saja dirinya sebagai Gubernur Sumut. Dimana Menurut Fuad, tidak ada masalah jika Syamsul di non aktifkan dari jabatannya.

Karena banyak para pejabat pejabat tinggi yang ditangkap atas dugaan korupsi, namun daerahnya tetap aman walau pimpinan daerahnya ditahan, sepanjang birokrasi dipemerintahan itu solid.

“Non aktifkan saja Syamsul dari jabatannya jika memang KPK sudah mempunyai cukup bukti untuk menahan. Contohnya saja mantan walikota Medan, Abdillah-Ramli yang terkena kasus dugaan korupsi Pemadam Kebakaran (Damkar). Biarpun dia ditahan, Medan tetap saja kondusif walau pimpinan daerahnya ditahan,” kata Fuad.

Fuad mengharapkan, agar KPK segera menuntaskan dugaan korupsi yang dilakukan Syamsul, supaya masyarakat tidak makin curiga dengan kinerja institusi KPK.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu himbauan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menahan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin SE, terkait dengan dugaan korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 102 milyar juga dikatakan Presiden Gerakan Baru Anti Korupsi (Gebak) Dedi Hermanto Sitorus, terkait dengan adanya stainment dari Juru bicara KPK, Johan Budi yang mengatakan saat ini bukti bukti telah cukup.

Menurut Dedi, jika benar KPK telah mempunyai cukup bukti atas dugaan Korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 102 milyar, maka KPK harus segera menahan Syamsul. jika tidak, masyarakat akan mencurigai bahwa apa yang diberitakan beberapa media massa tentang dugaan pihak KPK telah menerima suap dari Syamsul benar adanya.

“Selain kasus dugaan korupsi ABPD Langkat, Syamsul diduga juga ikut andil dalam korupsi Pather Gate. Memang kalau kita lihat, sepertinya Syamsul tidak habis dilanda masalah, contohnya kasus dugaan ijasah palsunya,” kata Dedi.

Dia berharap, agar KPK lebih transparan dalam menangani permasalahan dugaan korupsi Syamsul, agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap ada dan tidak akan luntur.
Sekadar mengingatkan, bobolnya kas Pemkab TA 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar diduga dilakukan oleh H. Syamsul Arifin, SE saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Dugaan korupsi ini sebelumnya sudah dilaporkan oleh Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 maret 2009.

Dalam laporannya kepada KPK tersebut, Ketua BPK RI menyebutkan bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan Investigativ atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah tahun anggaran 2000 s/d 2007 pada Pemkab.Langkat, disimpulkan telah terjadi kerugian Negara/daerah sekurang-kurangnya Rp. 102.787.739.067. Uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan pada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Kerugian tersebut akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak dianggarkan. Dari jumlah itu,diantaranya sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggung jawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas PUD Langkat sebesar Rp 8,5 miliar. Di mana uang hasil pungutan tersebut diserahkan juga pada Bupati Langkat atau pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Berdasarkan laporan itu juga diketahui bahwa sehubungan dengan penggunaan kas daerah tersebut, H. Syamsul Arifin,SE telah menyetor uang ke Kas daerah Pemkab.Langkat sebesar Rp 30 milyar, yaitu sebesar Rp 15 Milyar pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan sebesar Rp 15 Milyar pada tanggal 16 pebruari 2009.

Para elemen masyarakat ini juga mendesak KPK dan Kejagung agar menuntaskan kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp 11 milyar dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok Bukit Lawang Rp 25 milyar.(Pra)

2 Tanggapan

  1. So pasti enggak ada masalah. Wong aktif aja enggak lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ngunyah uang rakyat aja kerjanya.

  2. Maaf kebalik, So pasti enggak ada masalah. Wong aktif aja lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ngunyah uang rakyat aja kerjanya. Apa yang udah dia buat untuk kemajuan Langkat? Nonsense! Akan sama nasib Sumut kalau dia tetap aktf.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: