Kejatisu Periksa 3 Koruptor Banjir Bandang


sumber : www.gomedan.com

Selasa, 19 Januari 2010 | 19:11:41

MEDAN-Setelah didera rumor kalau oknum-oknum Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) menjadikan kasus korupsi penyimpangan dana penanggulangan banjir bandang senilai Rp 50 miliar Tahun Anggaran (TA) 2003 menjadi `mesin anjungan tunai mandiri (ATM)`, akhirnya Senin (18/1) lembaga yang disebut anti korupsi tersebut kembali ‘mencongkel’ kasus yang sama. Kali ini Kejatisu memeriksa tiga dari lima oknum pejabat Pemkab langkat yang diduga menikmati uang korupsi tersebut.

Ketiga pejabat yang menjalani pemeriksaan di Kejatisu pada Senin (18/1), yakni BR selaku Pemegang Kas Pemkab Langkat, Ir HZ selaku Kadis PU dan HS S sos pejabat Kabag Humas Pemkab Langkat.

Pemanggilan dan pemeriksaan ketiga pejabat di atas yang namanya diinisialkan jaksa, diakui Kasi Penkum/ Humas Kejatisu, Edi Irsan Tarigan SH kepada wartawan, Senin (18/1) di ruang kerjanya. Kata Edi, mereka dipanggil oleh tim penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tentang kucuran dana tersebut.

Sebagaimana pemeriksaan pada sejumlah pejabat Pemkab Langkat sebelumnya, kapasitas atau status hukum ketiga pejabat di atas masih sebagai saksi. Sekadar diketahui, sekira empat bulan lalu saat penyelidikan kasus ini dikoordinir mantan Asisten Pengawas (Aswas) JW Purba SH, saksi yang diperiksa sudah sebanyak 15 orang saksi. Namun penyelidikan tiba-tiba terhenti, sebab dugaan adanya suap sebesar Rp 15 miliar hingga JW Purba SH dan beberapa anggota tim-nya dimutasi ke beberapa daerah maupun Provinsi di tanah air.

”Terungkapnya kasus ini, sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Intel Kejati Sumut. Maka dari hasil penyelidikan tersebut ditingkatkan pada proses penyidikan. Dimana dalam penyidikan kasus tersebut melibatkan tim gabungan Intel dan Pidsus Kejati Sumut,” kata Edy, tak menyebut siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sebab status hukum telah ditingkatkan ke penyidikan.

Di tempat dan waktu yang sama, Edi Irsan juga memaparkan kalau Kejatisu menyelidiki dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar, semasa bupati dijabat H Syamsul Arifin SE. Edi Irsan menyatakan kalau Kejatisu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama menyelidki kasus ini dengan harapan secepatnya terungkap dan pelaku dijebloskan ke penjara. Ketiga oknum yang diperiksa terkait kasus banjir bandang Bahorok di atas, kata Edi Irsan, sedikit banyaknya mengetahui perjalanan APBD yang diduga dikorupsi H Syamsul Arifin.

Sebelumnya disebutkan, terungkapnya kasus dugaan korupsi APBD sebesar Rp 102,7 miliar, atas adanya laporan dari Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 maret 2009. Dalam laporannya ke KPK, Ketua BPK RI menyebutkan bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan Investigativ atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah tahun anggaran 2000 s/d 2007 pada Pemkab Langkat. Dan disimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah sekurang-kurangnya Rp. 102.787.739.067.

” Kasus ini (Korupsi APBD Langkat) juga telah diperiksa tim penyidik Kejatisu,” kata Edi Irsan.
Bahkan Edi menjelaskan bahwa ketiga pejabat yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus APBD tersebut yakni, BR. Pemegang Kas pada Sekda Pemkab Langkat itu dipemeriksaan seminggu lalu di Kejatisu.
Hanya saja, jelas Edi Irsan, dalam kasus ini ada spesifik khusus yang harus ditangani.
“Nanti secara mendalam progres akan disampaikan. Dimana dalam pemeriksaan ini, Kejaksaan telah melakukan kordinasi dengan pihak Kejagung dan KPK. Salah satunya telah mengirim SPDP kepada kedua lembaga tersebut,” papar Edy Irsan.

Sekadar mengingatkan, akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dianggarkan, telah menimbulkan kerugian. Dari jumlah itu, diantaranya sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggung jawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas PUD Langkat sebesar Rp 8,5 miliar. Di mana uang hasil pungutan tersebut diserahkan juga pada Bupati Langkat atau pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Berdasarkan laporan itu juga diketahui bahwa sehubungan dengan penggunaan kas daerah tersebut, Syamsul Arifin telah menyetor uang ke Kas daerah Pemkab Langkat sebesar Rp 30 miliar, yaitu sebesar Rp 15 miliar pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan sebesar Rp 15 miliar pada tanggal 16 pebruari 2009.

Tak hanya kasus di atas, diharapkan agar KPK dan Kejaksaan juga menuntaskan kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp 11 miliar dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok Bukit Lawang Rp 25 milyar.(Pra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: