KPK Dinilai `Mandul` Tangani Kasus Syamsul


sumber : www.gomedan.com

Selasa, 19 Januari 2010 | 23:28:04

Medan-Akibat lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan Pangabean dalam menangani kasus dugaan korupsi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin SE atas dugaan APBD Langkat sebesar Rp 102,7 milyar, sebagian kalangan masyarakat menilai KPK `mandul`.

Penilain itu dikatakan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gema) Nusantara, Abdul Thaib Siahaan kepada wartawan, Selasa (19/1), menanggapi lambannya proses pemeriksaan KPK terhadap Syamsul Arifin.

Kata Abdul, pada saat kepemimpinan mantan Ketua KPK, Antasari semua dugaan korupsi yang dilakukan para pejabat yang ada di Indonesia ini selalu bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan cepat. Sementara saat dipimpin oleh Tumpak Hatorangan malah berbeda.
Dimana, mereka perlu kehati hatian dalam menangani perkara ini, Padahal, kata Abdul, seharusnya KPK bisa menilai bahwa pengembalian uang yang dilakukan Syamsul Arifin merupakan bukti bahwa dirinya telah melakukan tindakan korupsi.

“Kalau ada orang yang diperiksa terkait melakukan tindakan korupsi, kemudian mengembalikannya pada saat akan diperiksa, bukankah itu namanya korupsi. Masa setelah diperiksa dikembalikan, itukan suatu bukti bahwa dia telah melakukan korupsi,” tegas Abdul.

Abdul berharap, untuk kedepannya institusi KPK lebih jeli lagi dalam menangani kasus kasus dugaaan korupsi yang ada di Indonesia . Agar masyarakat yang ada masih percaya dengan institusi KPK.

Bukan abdul saja, himbauan agar Syamsul arifin SE segera ditahan juga dikatakan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan . Dimana, kata Fuad, banyak para pejabat pejabat tinggi yang ditangkap atas dugaan korupsi, namun daerahnya tetap aman walau pimpinan daerahnya ditahan sepanjang birokrasi dipemerintahan itu solid.

“Salah satunya walikota Medan , Abdillah-Ramli yang terkena kasus dugaan korupsi Pemadam Kebakaran (Damkar). Biarpun dia ditahan, Medan tetap saja kondusif walau pimpinan daerahnya ditahan,” kata Fuad.

Fuad mengharapkan, agar KPK segera menuntaskan dugaan korupsi yang dilakukan Syamsul, supaya masyarakat tidak makin curiga dengan kinerja institusi KPK. Selain itu, himbauan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menahan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin SE, terkait dengan dugaan korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 102 milyar juga dikatakan Presiden Gerakan Baru Anti Korupsi (Gebak) Dedi Hermanto Sitorus.

Menurut Dedi, jika benar KPK telah mempunyai cukup bukti tentang dugaan Korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 102 milyar, maka KPK harus segera menahan Syamsul. Kalau tidak, masyarakat akan mencurigai bahwa apa yang diberitakan beberapa media massa tentang dugaan pihak KPK telah menerima suap dari Syamsul.

“Selain kasus dugaan korupsi ABPD Langkat, Syamsul diduga juga ikut andil dalam korupsi Pather Gate. Memang kalau kita lihat, sepertinya Syamsul tidak habis dilanda masalah, contohnya kasus dugaan ijasah palsunya,” kata Dedi.

Dia berharap, agar KPK lebih transparan dalam menangani permasalahan dugaan korupsi Syamsul, agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap ada dan tidak akan luntur.
Sekadar menginatkan, bobolnya kas Pemkab TA 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar diduga dilakukan oleh H. Syamsul Arifin, SE saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Dugaan korupsi ini sebelumnya sudah dilaporkan oleh Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 maret 2009.

Dalam laporannya kepada KPK tersebut, Ketua BPK RI menyebutkan bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan Investigativ atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah tahun anggaran 2000 s/d 2007 pada Pemkab.Langkat, disimpulkan telah terjadi kerugian Negara/daerah sekurang-kurangnya Rp. 102.787.739.067. Uang sebesar itu diduga digunakan atau diserahkan pada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Kerugian tersebut akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak dianggarkan. Dari jumlah itu,diantaranya sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggung jawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas PUD Langkat sebesar Rp 8,5 miliar. Di mana uang hasil pungutan tersebut diserahkan juga pada Bupati Langkat atau pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat.

Berdasarkan laporan itu juga diketahui bahwa sehubungan dengan penggunaan kas daerah tersebut, H. Syamsul Arifin,SE telah menyetor uang ke Kas daerah Pemkab.Langkat sebesar Rp 30 milyar, yaitu sebesar Rp 15 Milyar pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan sebesar Rp 15 Milyar pada tanggal 16 pebruari 2009.

Para elemen masyarakat ini juga mendesak KPK dan Kejagung agar menuntaskan kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat tahun 1999/2004 yang diduga merugikan negara Rp 11 milyar dan kasus dugaan korupsi dana bantuan banjir bandang Bahorok Bukit Lawang Rp 25 milyar.(Pra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: