PN Stabat Larang Wartawan Meliput


sumber : harian sumut pos

LANGKAT-Pengadilan Negeri (PN) Stabat memperketat aturan peliputan proses persidangan. Selasa (19/1) kemarin, ketika sejumlah wartawan meliput sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana penggelapan di Dinas Kesehatan Langkat senilai Rp11 miliar dengan jumlah korban 178 orang dan dua terdakwa Khalit dan Syariah alias Andong, terjadi pelarangan peliputan.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan lima orang saksi dari Dinkes Langkat kemarin dipimpin Ketua Majelis Hakim Ervianti SH dan jaksa penuntut umum (JPU) RV Latumeten. Mengejutkan, saat sidang berlangsung, Majelis Hakim tiba-tiba menghentikan sidang dan melarang sejumlah wartawan mengabadikan suasana sidang. “Sidang kita skor sejenak,”kata Ervi secara tiba-tiba.

Usai mengetukkan palu, Ervi menatap ke arah sejumlah wartawan yang tengah melihat dan mengabadikan suasana sidang dari luar ruangan sembari menanyakan izin peliputan. “Kalian sudah mendapatkan izin dari Ketua PN atau Humas untuk meliput sidang ini,” kata wanita bertubuh tegap itu.

Karena sidang terbuka, sejumlah wartawan mengaku belum. “Ini kan sidang terbuka, Bu. Jadi kami belum minta izin,” balas wartawan.
Mendengar pengakuan sejumlah wartawan itu, akhirnya Ervi memberikan kesempatan bagi wartawan meliput kegiatan persidangan. “Seharusnya kalau ingin meliput, minta izin dulu. Jadi kami bisa kasi kesempatan memberikan izin liputan,” kilah Ervi.

Menyikapi hal itu, Budi, salah seorang wartawan harian terbitan Medan mengatakan, selama bertugas sebagai wartawan, baru kali itu dia diminta melengkapi surat izin peliputan sidang perkara di Pengadilan. “Seumur-umur, baru kali ini saya diminta untuk melengkapi surat izin untuk liputan perkara yang disidangkan secara terbuka,” katanya.

Humas PN Stabat Fitra Dewi ketika dikonfirmasi via selulernya membantah bahwa pihaknya melarang media untuk meliput sidang terbuka di PN Stabat. “Ah, masak dilarang,” ucapnya terkejut.

Mungkin, kata Fitra, majelis hakin merasa terganggu sehingga tidak memperbolehkan wartawan mengabadikan suasana sidang. Media harusnya minta izin kepada PN atau hakim untuk meliput agar diberi kesempatan mengabadikan sidang. (ndi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: