Syamsul Tak Kunjung jadi Tersangka Korupsi Langkat, ICW Berang, KPK Adem Ayem


sumber : Pos Metro Medan

Jumat, 22 Januari 2010
JAKARTA-PERKEMBANGAN penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Langkat senilai Rp 102,7 miliar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kabur. Bahkan, Juru Bicara KPK Johan Budi SP malah mengatakan, proses penyelidikan kasus ini tidak mesti harus menuju ditetapkannya seseorang jadi tersangka. “Proses penyelidikan belum tentu berujung kepada adanya tersangka,” ujar Johan Budi saat dimintai tanggapan atas banyaknya pihak yang mendesak agar kasus Langkat segera dituntaskan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pertama yang disampaikan Johan saat POSMETRO MEDAN meminta tanggapannya di gedung KPK, kemarin (20/1).

Pada kesempatan yang sama, Johan juga membantah isu yang beredar bahwa Syamsul Arifin dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK kemarin. Pantauan koran ini, memang Syamsul tidak nampak datang ke gedung KPK. Kata Johan, memang tidak ada agenda pemeriksaan Syamsul kemarin. Saat ditanya apa hasil proses penyelidikan yang katanya telah dilakukan selama ini, Johan mengaku tidak tahu menahu. “Apa isinya, saya nggak tahu karena di KPK ini ada bagian-bagiannya (pembagian tugas, red),” ucapnya. Mengenai maraknya desakan agar KPK bergerak cepat, Johan mengatakan, KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

Yang pasti, katanya, jika ada indikasi keterlibatan seseorang dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka orang itu baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. “Siapa pun dia, jika sudah ada dua alat bukti permulaan, dia ditetapkan sebagai tersangka. KPK tidak bisa diintervensi,” ucapnya. Menanggapi tudingan KPK lambat, Johan mengatakan, soal cepat atau lambat itu persepsi seseorang, yang bisa beda antarsatu orang dengan orang lain. Menanggapi penilaian pihak luar seperti ICW yang mengatakan dalam kasus ini sudah bisa ditetapkan tersangkanya karena pengembalian uang Rp 62 miliar ke kas Pemkab Langkat merupakan bukti yang cukup kuat, Johan mengatakan, itu penilaian orang luar KPK. “Itu kan menurut dia,” kilahnya.

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, menanggapi harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat rakor Asosiasi Pemberintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) di Madiun dua hari lalu yang minta aparat hukum jangan gampang menahan kepala daerah, Johan mengatakan, imbauan presiden itu tidak secara eksplisit ditujukan ke KPK. Kalau toh imbauan itu ditujukan ke KPK, katanya, penahanan-penahanan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah tidak melanggar aturan. KPK, lanjut Johan, diberi kewenangn oleh undang-undang untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. “Yang jelas, kalau kepala daerah ditahan KPK, itu dia sudah menjadi tersangka. Jadi, jangan dicampuradukkan proses hukum dengn proses politik,” ujarnya.

Terkait kasus Langkat, sebelumnya .Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan, uang Rp 62 miliar ke kas Pemkab Langkat merupkan bukti materil yang cukup kuat bagi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Karenanya, katanya, KPK sebenarnya sudah bisa menetapkan tersangka kasus ini. “Adanya pengembalian uang itu merupakan indikasi terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Uang yang dikembalikan itu bukti materil. Sudah layak kasus ini masuk ke penyidikan dan yang bersangkutan sudah layak ditetapkan sebagai tersangka,” papar Fahmi di sela-sela acara pemaparan hasil riset ICW mengenai potensi korupsi pilkada di kantor ICW, awal bulan ini. (sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: