Mantan Ketum KONI Harus Diperiksa. Kapolres: Polisi Bukan KPK


sumber : harian Sumut Pos

BINJAI-Kasus dugaan korupsi di KONI Binjai hingga kini masih tahap pendalman oleh Polresta Binjai. Bahkan, Ir Haris Harto terus diperiksa secara meraton guna mengumpulkan bukti-bukti keterlibatannya. Namun sayangnya, Polresta Binjai belum melakukan pemeriksan terhadap Ketua umum KONI tahun 2007 yang saat itu dijabat Ali Umri.

Sementara menurut sumber terpercaya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, dalam pengusutan kasus dugaan kasus korupsi di KONI Binjai ini, ketua umum KONI harus ikut diperiksa. Jika tidak, maka berkas pemeriksaan tersebut tidak lengkap (P19). “Kalau nanti berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan dan diperiksa, kemudian ditemukan kekurangan saksi seperti ketua umum maka kasus itu tidak bisa di angkat melainkan menjadi P19,” kata sumber tadi kepada wartawan koran ini, Senin (25/1).

Untuk itu, agar berkas pemeriksaan itu lengkap, menurut sumber itu, kepolisian harus juga memeriksa Ketua Umum KONI Binjai tahun 2007 lalu.
“Yang menjadi ketua umum waktu itu siapa, kalau ketua umumnya waktu itu Ali Umri, kenapa tidak dipanggil? Meski ketua umum belum tentu bersalah, dia tetap harus diperiksa guna memenuhi pertanggungjawabannya selaku ketua umum. Kalau dalam pemeriksannya terbukti bersalah ya bersalah, kalau tidak ya tidak,” ujar sumber tersebut.

Lebih jauh dikatakannya, pemeriksan saksi juga harus diketahui masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, ketua umum tupoksinya apa? Ketua harian tupoksinya apa dan seterusnya, sehingga pemeriksaan tidak berbelit-belit.

“Kita sama-sama tahu kalau ketua umum itu terlibat dalam pertnggungjawaban tanda tangan pencairan uang. Jadi, apapun ceritanya ketua umum tetap harus dipanggil untuk memenuhi pertanggungjawaban tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga dikatakan pengacara tersangka Haris Harto, Adi Mansar SH dari advokad Simatupang Mansar Tias. Menurutnya, selagi ketua umum belum diperiksa dan ditahan, anggota lainya juga belum bisa ditahan. “Sekarang kita membahas pertnggungjawaban ketua umum, kalau ketua umum itu harus bertanggung jawab paling tidak ikut menjalani pemeriksaan,” tegas Adi mansar.

Sementara itu Kapolresta Binjai AKBP Robert K SIK saat dikonfirmasi memalui via sellulernya, Senin (25/1) terkait tidak dipangilnya Ketua Umum KONI Binjai mengatakan, kepolisian bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jadi untuk melakukan pemeriksan bukan asal panggil.

“Kita harus melakukan normatif hukum untuk melakukan pemeriksaan,” kata Kapolresta Binjai. Namun, Kapolresta Binjai enggan berkomentar lebih jauh tentang kepastian pemanggilan terhadap Ketua Imum KONI Binjai. “Kan saya sudah bilang, kita memanggil itu harus memakai normatif hukum, bukan seperti KPK bisa asal panggil, sudah jelas. Itulah yang kamu kembangkan,” ujar Kapolresta Binjai sambil menutup selulernya. (mag-4)

2 Tanggapan

  1. Mampirr, slm knal yaaa… please follow me, I’ll follow u + aq taro link u di Friends’ Links q … tq

    To Oyah : “Salam kenal kembali. silahkan dan trims atas kunjungan dan commentnya. salam”

  2. aku mau nanya klo koni pada thn berapa berdirinya?

    To Mira : “Maaf Mbak saya juga tidak tau. sekedar saran coba cari di Mbah google. salam”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: