Tujuh Truk Uang untuk Bank Century


sumber : Harian Sumut Pos

Tuesday, 26 January 2010

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuding ada dana tunai yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) untuk menyelamatkan Bank Century. Uang tunai itu diangkut dengan 7 truk senilai Rp2,6 triliun.

”Informasi yang saya terima uangnya Rp2,6 triliun diangkut dengan 7 truk,” ujar Bambang kepada wartawan di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).

Saat ditanya dari mana dia mendapat informasi itu, Bambang enggan membuka. ”Masih kita dalami informasi ini,” kilah Bambang.

Bambang mengatakan, informasi yang didapatkan dia, pengambilan uang tunai itu terjadi pada 24 dan 25 Desember 2008 dari gudang-gudang BI. Penarikan dana tunai sebanyak itu, menurut politisi Golkar ini, tidak wajar.

Dia meminta KPK menyita rekaman CCTV di gudang-gudang uang BI pada tanggal terjadinya pengangkutan uang itu. ”Karena itu kami mendesak KPK bisa menyita rekaman CCTV di gudang itu,” tutur anggota Pansus Century ini.

Sebelumnya, beberapa pihak disebut-sebut menerima aliran dana bail out Bank Century yaitu pengusaha Amiruddin Rustan sebesar Rp35 miliar dan seorang supir taksi di Jakarta sebesar Rp200 miliar.

Namun, pengusaha Amiruddin Rustan membantah menerima dana bail out Bank Century sebesar Rp 35 miliar seperti yang disebut-sebut eks Kabareskrim Susno Duadji di hadapan Pansus Century. Dia juga membantah mengenal mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. ”Klien saya tidak benar menerima dana Century yang disebut-sebut di Pansus,” kata kuasa hukum Amiruddin Rustan, Hariyanto, Sabtu (23/1).

Dikatakan dia, Amiruddin merupakan deposan Bank Century sejak tahun 2003. Dia memiliki dana deposito sebesar Rp66 miliar.

Dana deposito tersebut merupakan hasil dari bisnis Amiruddin sebagai distributor beberapa merek ban, pelumas, dan aki kendaraan. Amiruddin juga memiliki bisnis di Palu dan Kendari. ”Klien saya terganggu atas pengaitan namanya. Bapak Amiruddin sama sekali tidak mengenal atau bertemu dengan Robert Tantular. Dia hanya mengenal Kepala Cabang Bank Century Makassar,” ujar dia.

Hariyanto mengatakan, Amiruddin pernah ke Bank Century di Jakarta untuk menanyakan pemblokiran dana depositonya pada 24 Desember 2008 dan 2 Januari 2009.

Amiruddin juga telah melapor ke Polwiltabes Makassar. Dia juga pernah mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 15 Januari 2009. Dia menjelaskan dana deposito miliknya itu tidak terkait bailout dana Century.

Nama Amiruddin ini disebut sebagai penerima dana bailout Bank Century oleh bekas Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Hal itu disampaikan Susno saat dimintai keterangan oleh Pansus Century DPR. Menurut Susno, Amiruddin yang hanya seorang penjaga bengkel memiliki dana sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, usai RDP dengan DPR, Ketua KPK Tumpak Tumpak H Panggabean menolak dianggap lambat menangani kasus Bank Century. Selain berhati-hati, KPK beralasan masih dalam tahap penyelidikan sehingga tidak banyak yang bisa dibeberkan.

”Siapa bilang lambat. Itu kan penilaianmu,” ujar Plt Ketua KPK Tumpak H Panggabean kepada wartawan di Gedung DPR.

Tumpak beralasan KPK saat ini masih dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan banyak keterangan. Karena masih dalam tahap penyelidikan, Tumpak mengatakan, tidak banyak yang bisa dibeberkan oleh KPK terkait penyelidikan. ”Kami masih penyelidikan, dan sesuai ketentuan penyelidikan tidak dipublikasikan. Kecuali sudah penyidikan kami publikasi,” jelas Tumpak.

Sebelumnya anggota Komisi III yang juga anggota Pansus Century, Bambang Soesatyo meminta KPK tidak kalah cepat dengan Pansus dalam menangani kasus Bank Century. ”Secara politik dan hukum ini harus berbarengan. KPK jangan kalah cepet sama Pansus,” kata politisi Golkar ini.

Tumpak H Panggabean memastikan dana talangan Bank Century yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan milik negara. Hal ini menjawab kontroversi apakah dana tersebut masuk kategori keuangan negara atau bukan. ”Dana itu termasuk keuangan negara,” ujar Tumpak.

Tumpak menambahkankan, keyakinan dana LPS itu merupakan keuangan negara menggunakan patokan UU Tindak Pidana Korupsi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara baik yang dipisahkan maupun tidak. ”Kalau menurut UU Tipikor iya. Tapi kalau menurut UU lain tidak tahu,” ujar Tumpak.

Ketika disinggung apakah ini berarti pemberian dana talangan itu merugikan keuangan negara, Tumpak mengelak. ”Kami belum temukan itu. Masih penyelidikan,” jawabnya.

Dua Ahli Beda Pendapat

Status dana Rp6,7 triliun yang digunakan LPS untuk mem-bailout Bank Century memicu perdebatan dalam rapat pansus yang menghadirkan dua pakar hukum senior, yakni mantan hakim konstitusi Profesor HAS Natabaya dan Guru Besar Hukum UI Profesor Erman Rajagukguk.

Natabaya menegaskan posisi dana yang dimiliki LPS berasal dari keuangan negara. Sesuai UU 17/2003, dana yang bersumber dari pihak lain, namun mengunakan fasilitas negara, adalah keuangan negara. Persoalan yang membedakan saat ini adalah status badan hukum yang dimiliki LPS.

Menurut Natabaya, meski uang yang digunakan untuk mem-bailout Bank Century merupakan hasil dari premi pembayaran bank peserta penjaminan dan tidak mengurangi modal awal LPS dari APBN yang sebesar Rp4 triliun, namun tetap saja uang premi tersebut adalah uang negara. ”Sebab, uang itu dikumpulkan dengan fasilitas negara dan diamanatkan dalam undang-undang. Jadi, ini jelas uang negara,” tegasnya.

Natabaya menegaskan, berdasarkan UU tentang Kekayaan Negara mengamanahkan bahwa dana LPS adalah bagian dari kekayaan negara. ”Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak mengaudit LPS,” jelas mantan Hakim Konstitusi itu.

Berbeda dengan Natabaya, Ahli Hukum Erman Rajagukguk mengatakan dana yang ada dan dialirkan LPS sudah merupakan modal dalam LPS. ”Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi merupakan kekayaan negara yang dipisahkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Erman, dana yang disalurkan berasal dari premi bank peserta program penjaminan, sehingga LPS sebagai penjamin berhak menggunakan dana itu untuk menyelamatkan bank. ”Jadi, pendapat saya jelas, itu tidak terkait langsung dengan uang negara,” ujarnya.

Erman juga menjelaskan bahwa kelebihan dari penggunaan dana LPS akan dimasukkan ke APBN sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun ahli hukum ekonomi Universitas Indonesia ini tetap menegaskan dana LPS bukan uang negara meski penggunaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Berdasarkan doktrin hukum, badan publik punya kewenangan atas uangnya, tidak otomatis uang negara meski diaudit oleh BPK,” ujar Erman.

Menanggapi hal itu, Anggota Pansus Century Azis Syamsuddin menyatakan heran pada Erman yang berpendapat bahwa dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan dana negara. ”Berdasarkan amanah UU No 10 tahun 2004 tentang LPS disebutkan secara jelas bahwa dana LPS adalah dana negara,” kata Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).

Ia mengatakan, sebagai praktisi hukum dirinya prihatin terhadap pendapat Erman Rajagukguk yang memiliki pendapat dana LPS bukan dana negara. ”Silakan saja Prof Erman berpendapat seperti itu, nanti Panitia Angket akan mengundang ahli yang lain pendapat akan berbeda lagi,” ujarnya.

SBY: Bailout Cegah Krisis

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pernyataan senada dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, soal pengucuran dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century. SBY mengatakan, tujuan pemerintah melakukan bailout terhadap Bank Century demi mencegah ekenomi nasional terimbas dampak negatif krisis keuangan global 2008. Hasil kebijakan bailout yang paling nyata adalah tidak terulangnya krisis 1998.

Penyataan itu disampaikannya di sela Rapimnas TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/1). ”Tujuan sesungguhnya demi mencegah krisis ekonomi dan perbankan seperti 1998. Bukan untuk iseng atau main-main,” kata SBY.

Dia tegaskan situasi ekonomi negara di akhir 2008 yang jadi konteks dilakukannya bailout terhadap Bank Century, berbeda dengan saat Pansus Century bekerja. Untuk mengingat kembali keadaan yang berlangsung pada saat itu pun cukup mudah karena terekam jelas di media massa. ”Mari kita bawa memori ke akhir 2008. Baca kembali surat-surat kabar dan majalah. Simak kembali statemen dan putar kembali rekaman televisi global, Asia dan Indonesia pada bulan itu,” ujar presiden.

Presiden mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi tahun 2008 salah satunya dengan menyelamatkan Bank Century oleh pejabat berwenang tidak dapat dipidana atau dikriminalkan.

Menurut SBY, kebijakan adalah keputusan, tindakan, pilihan-pilihan pemerintah yang merupakan bagian dari pemecahan masalah. Kebijakan itu dibuat dengan tujuan mencegah terjadinya krisis perbankan dan mencegah terjadinya krisis perekonomian seperti tahun 1998. ”Apakah kebijakan bisa dikriminalkan? Saya mengatakan, the real policy dalam artian yang saya artikan tadi, tidak mungkin dipidanakan,” ujar SBY.

Lagipula, kata dia, kalau kebijakan dapat dipidana setiap saat, maka tidak akan ada pejabat negara yang berani mengambil keputusan, karena bisa diadili. SBY memberikan contoh saat bertemu ratusan bupati di Madiun dalam rangka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia, pekan lalu.

”Para bupati bertanya kepada saya, bagaimana kami bisa mendapatkan perlindungan kadang-kadang kami diperiksa oleh penegak hukum, kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan dipidanakan dan sebagainya. Ini suara mereka,” katanya.

Meski demikian, Presiden SBY tidak menutup telinga atas adanya tudingan penyimpangan seperti korupsi dan konflik kepentingan dalam proses keluarnya sebuah kebijakan pemerintah. Karena itu, dia mempersilakan DPR melalui panitia khsusus untuk melakukan penyelidikan kalau memang ada dugaan pelanggaran.

”Tapi manakala tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti misalnya setelah pansus nanti berakhir, maka kembali kepada tujuan,” ujarnya.(net/bbs/bay/owi/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: