Kapolsek Gebang Diadukan ke Propam Polri


sumber : Pos Metro Medan

Rabu, 3 Maret 2010
Kinerja kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini giliran Kapolsek Gebang, AKP Budiman Karo-karo, yang kena batunya. Dia dituding mempeti-eskan kasus penipuan senilai Rp137 juta hingga akhirnya dilaporkan ke Kadiv Propam Polri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta.

Laporan itu dilakukan Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, kemarin (2/3). Laporan dengan surat Nomor :85/K-SEMAR/III/2010 disampaikan terkait indikasi bahwa penyidik Polsek Gebang telah dengan sengaja mempeti-eskan perkara penipuan/penggelapan dengan tersangka Misnawati, A.Ma.Pd selaku Kepala Sekolah SDN. 053990 Paluh Manis, Kec.Gebang, Kab.Langkat dengan pelapor Abdul Rahim (39) warga Jln. Babalan, Pangkalan Brandan.

Bukti laporan pengaduan korban ( Abd Rahim) tertuang dalam Nomor Laporan Polisi No. Pol : LP/11/II/2010/SU/LKT/SEK GEBANG, tanggal 4 Pebruari 2010. Dalam pengaduannya, Abdul meng aku telah dirugikan sebesar Rp.137 juta oleh Misnawati. Meski sejumlah saksi telah diperiksa polisi, tapi belakangan, kasus ini sepertinya jalan di tempat.

Ceritanya, pada tanggal 17 Nopember 2009, Misnawati membuat perjanjian tertulis dengan Abdul Rahim bermaterai 6000 disaksikan dan ditandatangani oleh David Z Hutagalung (44) warga Jl.Sutomo, Pangkalan Brandan dan Hendy Wibowo (43) warga Jl.Dahlia kampung Baru, Brandan serta Sapta Ginting selaku Ketua Komite Sekolah.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Misnawati akan memberikan pembayaran sesuai dengan bon pembelian bahan/material bangunan ditambah dengan ongkos sebesar 65 % (sebesar Rp137 juta dari nilai DAK yaitu 210 juta) kepada Abdul yang dipercayakan untuk mengerjakan rehab sekolah itu. Setelah rehab selesai dikerjakan pada 7 Januari 2010 lalu, uang malah tak dibayarkan.

Saat itu Abdul bersama David dan Hendy wibowo datang ke rumah Misnawati untuk mengambil pembayaran pekerjaannya yang telah selesai. Namun Misnawati beralasan kalau uang Rp.137 juta telah diserahkannya kepada ketua komite Sapta Ginting. Tiga hari berikutnya, mereka bertiga kembali menemui Misnawati dan Sapta di sekolah.

Hari itu, Sapta janji akan membayar keesokan harinya yakni 11 Januari 2010 dan janji bertemu di Bank Sumut Pangkalan Brandan. Tapi setelah ditungu-tungu, Sapta tidak juga muncul. Merasa telah dipermainkan, Abdul memilih jalur hukum dengan membuat laporan pengaduan.

Tapi, kasus ini tertahan ditangan Polsek Gebang. Tak tau lagi harus mengadu kemana, korban lantas mengadukan nasibnya ke K-SEMAR Sumut. Berangkat dari masalah inilah K-SEMAR membuat laporan tertulis. Menurut Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, alasan Kapolsek Gebang, AKP B. Karo-Karo dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) kepada Pelapor dengan No.Pol. : B/14/II/2010/Reskrim bertanggal 13 Pebruari 2010, yang intinya menyatakan menghentikan penyidikan sementara. Alasannya jaksa Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Stabat di Pangkalan Brandan juga sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidanan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada SDN. 053990 Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat.

“Itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan terkesan membodoh-bodohi warga masyarakat pencari keadilan. Perkara yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses hukum oleh dua institusi hukum yang berbeda pada objek dan waktu yang bersamaan adalah ketika atau jika materi perkara tersebut adalah sama. Sedangkan laporan pengaduan yang disampaikan oleh Abdul Rahim ke Polsek Gebang adalah perkara tindak pidana umum yaitu perkara penipuan/penggelapan,” terang Togar.

Sambungnya, “Sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sedang disidik oleh Kejaksaan Cabang Negeri (Cabjari) Stabat di Pangkalan Brandan,”.

Aktivis penggiat anti korupsi Sumut ini juga menyatakan bahwa pada SP2HP yang disampaikan oleh Kapolsek Gebang kepada pelapor menyebutkan bahwa jika Jaksa Cabjari P.Brandan sudah menghentikan penyidikan atas kasus dugaan Tipikor maka Polsek Gebang akan melanjutkan penyidikan perkara penipuan/penggelapan yang sebelumnya telah mereka tangani.

Dari kasus yang dilaporkan oleh Abdul Rahim ini juga terungkap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk rehab 6 ruang kelas SD di Langkat yang dananya bersumber dari DAK 2009 hanya 137 juta rupiah. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk rehab 131 SD berkisar antara 210 s/d 280 juta rupiah.

Tembusan laporan ke Divisi Propam Polri ini juga disampaikan dan telah dilayangkan ke Satgas pemberantasan mafia hukum di Jakarta, Kabid. Propam Poldasu, Kapolres dan Kanit P3D Polres Langkat, Kajari Stabat dan Kacabjari P. Brandan. Sementara kapolsek Gebang AKP Budiman Karo-Karo ketika dikonfirmasi POSMETRO MEDAN melalui telepon selulernya membenarkan kalau pihaknya ada menerima laporan itu.

“ Memang laporan warga itu ada kita terima, hanya saja waktu dia melapor banyak kali wartawan yang datang dan beritanyapun naik di koran besoknya. Belakangan, kita diminta oleh Kacabjari Brandan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada mereka karena kasus ini masalah korupsi yakni penyalah gunaan dana DAK bukan pidana umum. Makanya kasusnya kita hentikan sementara waktu,” aku Kapolsek seraya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum memeriksa Kasek yang dilaporkan karena yang bersangkutan sedang sakit.

“Kita belum periksa kepala sekolah itu, karena informasi yang kita terima dia sedang sakit, begitupun pemangilan paksa belum juga kita lakukan, kalau saks-saksi memang ada yang udah kita periksa,” akunya.

Disoal pihaknya dilaporkan ke Propam dan satgas Pemberantasan Mafia hukum, dengan enteng Karo-karo mengatakan pihaknya akan segera mempersiapkan Lapju. “ Ya ngak masalah, namanya orang mau mengadu biarkan saja, paling segera kita siapkan Lapju kasusnya,” ketus orang nomor satu di Polsek Gebang ini.(darwis)
Cetak Berita Ini Berikan Tanggapan Kirim ke teman

Searh Site Masukkan istilah pencarian Anda
Google PM Kirim formulir pencarian

3 Tanggapan

  1. hal yang wajar dan lazim bahkan mungkin diwajibkan bagi mayarakat yang mgkin krg pengeahuan hukum sehingga jadi daging empuk untuk santapan tikus2 berdasi.semoga negeri ini banyak pemimpin yg menjunjung tinggi nilai2 keadilan dan pengayoman terhadap masyarakat nya. sehingga tercipta masyarakat yg ADIL. AMAN.dan BERKAPASTIAN HUKUM.

  2. SEMENTARA BAGI PEMERINTAH , KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KETERTIBAN HUKUM ADALAH PENTING dan MENDSAK.

  3. polisi bernama RUDI bertugas di
    POLSEK SIMPANG DISKI MEDAN-BINJAI telah
    mencoba menilang saya dgn Alasan yg tidak jelas.
    SIM dan STNK sy punya, LAMPU saya hidupkan
    sewaktu berjalan, SPION sepasang, PLAT tidak
    Mati, PAJAK OK,Tidak Menembus Lampu
    merah.Bahkan TUTUP PENTIL BAN saya LENGKAP.
    trus dia buat surat tilang yg alasannya saya tidak
    tau,karena saya mmg mau cepat,akhirnya sy
    bilang ke polisi tu ‘maaf pak sy tdk ada kesalahan
    kok bpk tilang’.. Polisi tadi jawab ‘oh ya sudah
    tilangnya ga jadi,bapak atur saja,ngertilah bapak
    tu’,kemudian saya kasi rp.20rb,dikembalikannya
    SIM dan STNK sy.. sungguh prihatin saya melihat
    kondisi2 polantas yg tingkahnya seperti ini.. Para
    POLANTAS renungkanlah mungkin dari anda tidak
    sperti org yg sy katakan,tp buat POLANTAS yg
    seperti ini Kelakuannya tak berkah uang yg anda
    Makan dr Uang Rakyat yg tidak bersalah dan
    semoga anda cepat sadar..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: