Kiprah K-SEMAR Sumut Ungkap Korupsi Syamsul


sumber : Harian Sumut Pos

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat periode 2000-2008, Syamsul Arifin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga bergerak cepat. Rencananya, penyidik Kejatisu akan menetapkan tersangka dalam kasus yang sama.

Kemarin, Humas KPK Johan Budi SP, mengumumkan secara resmi status Syamsul Arifin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar. Tetapi nilai kerugian negaranya sekira Rp31 miliar. Selain KPK, kasus ini juga dibagi penanganannya dengan Kejatisu. Tetapi, yang ditangani Kejatisu dalam kasus ini adalah dari level Sekretaris Daerah ke bawah.

Beberapa kali, Kejatisu sudah memeriksa sejumlah saksi dari pejabat di Langkat. Terutama, yang menjabat ketika Syamsul Arifin sebagai bupati di sana.

“Kalau sudah ditetapkan tersangkanya (Syamsul, Red), ya sudahlah. Biarkan berjalan dengan sendirinya,” katanya Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Edi Irsan Tarigan SH, Selasa (20/4).

Disampaikannya, walaupun KPK menangani kasus ini, kemudian pihaknya juga menangani kasus yang sama. Tapi, dalam hal ini KPK lebih dahulu menetapkan tersangka, tentunya ini sudah lebih maju penanganannya.

Saat ditanyakan terkait apakah kasus ini akan diserahkan sepenuhnya kepada KPK, Edi menyatakan, untuk kebijakan ini belum bisa disampaikannya. Sebab, hal ini berkaitan kepada kebijakan pimpinannya. “Saya belum bisa jawab hal itu, tunggu nanti saja ya,” sebutnya.
Dia menambahkan, sebenarnya pihaknya sudah pernah gelar perkara bersama KPK di Kantor Kejatisu, Jalan Jenderal Besar AH Nasution. Informasi yang dihimpun wartawan koran ini di Kejatisu menyebutkan, sebenarnya sudah ada tiga orang tersangka. Namun, pimpinan Kejatisu belum mengumumkannya ke publik.

”Besok (hari ini, Red) tersangka ditetapkan, besok pagi diteken suratnya. Ditahan atau tidak, saya tidak tahu,” kata seorang sumber di Kejatisu, kemarin. Namun informasi itu dibantah Edi Irsan. Dia bilang, pihaknya belum akan menetapkan tersangka. “Sampai saat ini belum ada tersangka yang kami tetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, tim KPK sudah turun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti ke Kabupaten Langkat.

Sampai sepekan lamanya, tim KPK di sana untuk memeriksa para pejabat, mantan pejabat, mantan anggota DPRD Langkat. Salah satu kasus, bagian dari dugaan korupsi itu, adalah pengadaan mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD periode 1999-2004.

Ketika pemeriksaan KPK pada Rabu, 16 Desember 2009 lalu, pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther diindikasikan sebagai balas jasa kepada anggota dewan atas disetujuinya laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Langkat. “Kapasitas saya diperiksa di KPK untuk klarifikasi dugaan mark up pembelian mobil Isuzu Panther untuk anggota dewan. Ini merupakan salah satu item dari Rp102 miliar dana APBD Langkat yang kini ditangani KPK. Kita menduga pemberian mobil Isuzu Panther itu selain balas jasa juga merupakan bentuk suap,” kata mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, Abdullah Abdurrahim, ketika itu.

Pembelian 43 unit mobil Isuzu Phanter tersebut, disuit dari APBD Tahun Anggaran 2002 dengan melakukan mark up anggaran di beberapa pos sekretariat daerah. Seperti yang ditemukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, biaya rapat gabungan komisi RAPBD, semula hanya Rp7.600.000 bertambah jadi Rp14. 250.000 hingga menjadi Rp21.850.000. Biaya rapat gabungan komisi LPj 2001 semula Rp 9.500.000 bertambah Rp9.500.000 dan menjadi Rp 19.000.000. Biaya Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah semula hanya Rp36.000.000 bertambah Rp24.000.000 dan menjadi Rp60.000.000. Dan masih banyak item lain yang di mark up.

Untuk pembayaran cicilannya, biayanya dikutip melalui APBD Langkat 2002-2004. Hingga akhirnya LPj lima tahunan Bupati Langkat di tahun 2004 mulus tanpa cacat. Kasus ini juga sempat mencuat di tahun 2005 silam. Kala itu ditangani oleh penyidik kejaksaan dan kepolisian. Hal ini terungkap melalui surat pimpinan KPK yang diserahkan ke Kejagung guna menindaklanjuti laporan pengaduan K-SEMAR Sumut atas kasus dugaan mark up anggaran guna pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther yang tertuang dalam surat KPK No R.1549/KPK/ VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005.

Sebulan kemudian, pimpinan KPK telah menerima jawaban dari Kejaksaan Agung RI dengan surat No R-761/F/Fd.1/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yang intinya menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat telah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus korupsi yang dilaporkan K-SEMAR termasuk perihal pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther, namun tidak ditemukan indikasi korupsi, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Atas jawaban Kejagung inilah KPK mengirimkan surat kepada koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, dengan surat Nomor: R.507/D.PIPM/KPK/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Junino Jahja.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2006, K-SEMAR kembali menyurati Kapolda Sumut yang saat itu dipimpin Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri.
Laporan melalui surat dengan Nomor: 08/K-SEMAR/II/2006 bertanggal 28 Pebruari 2006 ini langsung diserahkan kepada Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri. Namun setelah 10 orang mantan anggota DPRD Langkat plus Direktur CV Ansor Bintang Sembilan Medan dan rekanan lainnya yang diduga terlibat atas pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther ini diperiksa oleh Sat Tipikor Poldasu, kasus dugaan korupsi Panthergate ini pun kembali stagnan.

Meski kedua lembaga penyidik kejaksaan dan kepolisian tidak menemukan adanya indikasi dugaan korupsi atas pembelian 43 unit mobil Panther bagi 43 mantan anggota dewan 1999-2004, namun kunjungan tim penyelidik KPK ke Langkat selama sepekan, sudah cukup membuat pejabat, mantan pejabat dan mantan anggota dewan kelimpungan.

“Penyelidik KPK bukan hanya mengantongi data, tapi semua dokumen yang berkaitan dengan kebocoran kas daerah Langkat juga ada, baik tanda tangan asli mantan ketua dewan dan pejabat Langkat lainnya, semua diperlihatkan, sehingga tak ada yang bisa mengelak dari setiap pertanyaan mereka,” cerita Syafril SH, mantan anggota dewan Langkat 2004-2009 yang turut diperiksa KPK, ketika itu.

KPK juga telah memeriksa Syamsul Arifin pada 1 Desember 2009 lalu di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C.1 Kuningan, Jakarta. Pria yang kini menjabat Gubsu itu diperiksa selama hampir 7 jam. Tetapi, Syamsul tidak mengakui ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Ketika itu, Syamsul mengaku sedang menjalin kerjasama dengan KPK untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumut.

Memang, setelah itu pada 3 Desember 2009, Pemprovsu menggelar seminar bertajuk pemberantasan korupsi. Kemarin, KPK secara resmi mengumumkan Gubsu Syamsul Arifin berstatus tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000 sampai 2007 dengan nilai kerugian negara Rp31 miliar. (ril)

2 Tanggapan

  1. Numpang baca ya bro n salam kenal, mau belajar neh..

  2. Kalau sampai waktumu, akan terbongkar juga semua kepalsuanmu. Kamu bisa guanakan uang dan ber backing pejabat. Tapi, Allah swt yang mendampingi rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: