Soal Penetapan Syamsul Tersangka Korupsi, KPK Pegang Dua Bukti


sumber : Harian Sumut Pos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Ini menyusul telah dinaikkannya proses penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan.

“Benar, sudah tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto melalui layanan pesan singkat kepada koran ini, kemarin siang.

Hanya saja, kapan kiranya Syamsul akan ditahan, belum ada kepastian. Juru Bicara KPK Johan Budi kepada koran ini hanya mengatakan, masalah penahanan tergantung pertimbangan tim penyidik. Yang jelas, lanjutnya, KPK sudah mengantongi dua alat bukti yang kuat sehingga berani menetapkan Syamsul sebagai tersangka. “KPK menemukan dua alat bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan SA,” ujar Johan yang baru masuk kerja kemarin setelah cuti panjang.

Dijelaskan Johan, sudah sejak sepekan lalu kasus ini naik ke penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangkanya. “Sejak pekan lalu, penyelidikan kasus dugaan penyalagunaan APBD Kabupaten Langkat telah dinaikan ke proses penyidikan. Tersangkanya adalah SA (Syamsul Arifin) mantan Bupati Langkat,” ujar Johan di gedung KPK, kemarin (20/4).

Johan menjelaskan, mengenai status uang yang sudah dikembalikan Syamsul ke kas Pemkab Langkat, yang mencapai sekitar Rp62 miliar, tidak disita sebagai barang bukti. Johan mengatakan, kemungkinan ada tersangka lain. Hanya saja, lanjutnya, tersangkanya bisa saja ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu).

Kemarin, juga ada dua saksi yang dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK. Hanya saja, Johan mengaku tidak hapal namanya. Sehari sebelumnya, Wakil Bupati Langkat Boediono dan Buyung Ritonga sudah dimintai keterangan.

Dipaparkan Johan, dalam penyidikan kasus ini KPK bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kejatisu. “Mana yang ditangani KPK, mana yang ditangani Kejati. Beberapa waktu lalu tim kita sudah ke sana ,” kata Johan.

Johan menambahkan, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus itu mencapai Rp31 miliar. Bukankah hasil pemeriksaan BPK ada temuan kerugian Negara Rp102,7 miliar? Johan menjelaskan, uang yang sudah dikembalikan Syamsul dan pejabat Pemkab Langkat lainnya, sudah tidak dihitung sebagai kerugian negara. “Jadi kerugian negaranya sudah dikurangi yang dikembalikan itu,” ujar Johan.

Dalam kasus ini Syamsul dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 8 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001.

Tidak berhenti sampai menetapkan Syamsul Arifin menjadi tersangka, KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007. Senin (19/4) lalu, KPK kembali memanggil Wakil Bupati Langkat, Budiono, dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Langkat Buyung Ritonga.
Pemanggilan Wakil Bupati Langkat Budiono berdasarkan Surat Panggilan (SP) Nomor: Spgl-943/23/IV/2010 dan pemanggilan Buyung Ritonga berdasarkan Surat Panggilana KPK Nomor: Spgl-942/23/IV/2010 yang ditandatangani Brigjen (Pol) Suedi Husein atas nama Pimpinan Direktur Penyidikan tertanggal 16 April 2010.

Dalam surat pemanggilan tersebut diungkapkan, kalau kedua pejabat Langkat yang dipanggil tersebut, dimintakan untuk hadir ke kantor KPK dan menghadap penyidik Rosmaida Surbakti pada Senin (19/4) pukul 08.30 WIB, guna dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi Langkat tahun anggaran 2000/2007 yang diduga dilakukan oleh tersangka Syamsul Arifin selaku Bupati Langkat dan kawan-kawan (dkk).

Pemanggilan ini, berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/01/I/2010 tertanggal 14 April 2010 atas laporan kejadian tindak pidanakorupsi Nomor: LKTPK-03/KPK/02/2010 tanggal 1 Februari 2010.

Dikonfirmasi usai Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2009 di gedung DPRD Langkat, kemarin, Budiono membenarkan telah diperiksa KPK, Senin lalu. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin. “Yang kemaren itu saya jadi saksi,” ucapnya.

Mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 itu menyebut, dirinya ditanyai seputar pembelian mobil panther (Phantergate) bagi 40 anggota dewan di masa kepemimpinan Syamsul Arifin. “Soal panthergate,” ujarnya.

Mengenai ditetapkannya Syamsul Arifin sebagai tersangka di KPK RI, Budiono mengaku terkejut dan prihatin. Sebab, penetapan status tersangka Syamsul, diumumkan usai pemeriksaan dirinya di KPK.

Sementara Gubsu Syamsul Arifin yang coba dikonfirmasi melalui selulernya tak bersedia mengangkat ponselnya. Namun saat dikirimi pesan singkat yang berbunyi: Apakah benar Bapak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Dan apakah Bapak sudah menerima surat resmi penetapan tersebut? Syamsul hanya menjawab, “Terima kasih atas doa dan perhatiannya.” (yog/jpnn/sam/ndi/sya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: