Kejatisu Ikuti Jejak KPK, Anak buah Syamsul juga Ketiban Sial


sumber : Pos metro Medan

Kamis, 22 April 2010
MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tampaknya mengikuti jejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu H Syamsul Arifin SE dijadikan tersangka, jaksa penyidik juga menetapkan status yang sama terhadap Buyung Ritonga dalam kasus serupa, ketika Pemkab Langkat masih dipimpin pria bergelar Sri Lelawangsa itu.

“Saat ini kita menetapkan status BR menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi APBD 2002-2007 di Pemkab Langkat,” ujar Kajatisu Sution Usman Adji SH pada wartawan termasuk POSMETRO MEDAN, kemarin (21/4).

Hal itu dijelaskan Sution Usman Adji, usai mengadakan rapat dengan pihak BPKP di lantai dua Gedung Kejatisu, Jl AH Nasution/Asrama Haji Medan. Katanya, saat itu, mantan pejabat Pemkab Langkat semasa kepemimpinan Syamsul Arifin itu, menjabat sebagai Bendahara Pemkab Langkat.

“Penetapan status tersangka ini terkait atas kordinasi dan kolaborasi KPK dengan Kejatisu terkait penyidikan dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat 2002-2007 dengan dugaan kerugian negara Rp 102,7 miliar,” terang Sution.

Disampaikan mantan Direktur Hukum dan Eksekusi Jampidum Kejaksaan Agung RI ini, penetapan status hukum pada tersebut bukan bentuk lomba-melomba dengan KPK. Melainkan, adanya kordinasi dalam penyidikan sebelum-sebelumnya.

Ditambahkan Sution, dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2002-2007 yang ditangani KPK, pihaknya juga akan melakukan penanganan lebih lanjut. “Bila KPK menangani Syamsul Arifin, kita akan menangani di bawah-bawahnya. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru lain atas dugaan korupsi tersebut,” katanya.

Diterangkan Sution lagi, pihaknya melakukan penetapan status tersangka atas BR (Buyung Ritonga-red) dikarenakan telah memenuhi dua bukti permulaan dalam penyidikan.

Di mana, Buyung Ritonga saat itu berperan sebagai Bendahara Pemkab Langkat, tepatnya pada 2002-2007. Ketika itu, Buyung Ritonga mengeluarkan uang tidak sesuai dengan mekanisme. Penggunaannya pun tak sesuai dengan peruntukannya.

“Dalam kasus ini, kita juga akan memanggil Syamsul Arifin sebagai saksi. Dikarenakan dugaan korupsi di Pemkab Langkat tersebut pada masa kepemimpinan Syamsul Arifin. Hanya saja, untuk pemeriksaannya masih menunggu izin dari Presiden,” tukasnya.

Dengan ditetapkannya Buyung Ritonga menjadi tersangka, Sution mengaku belum melakukan penahanan dan masih hanya penetapan status hukum saja. “Pastinya kita masih lakukan pendalaman penyidikan, dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain atas dugaan korupsi tersebut,” timpal Asisten Pidana Khusus Erbindo Saragih didampingi Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Atas dugaan korupsi tersebut, lanjut Erbindo, semasa penyidikan Buyung Ritonga telah dua kali menjalani pemeriksaan oleh pihaknya. Dan, atas dugaan itu, Buyung diancam pasal 2 dan 3 UU No.31 1999 tentang tindak pidana Tipikor.

Ketika ditanyakan dugaan korupsi bantuan banjir bandang di Pemkab Langkat sebesar Rp 50 miliar? Erbindo mengaku, pihaknya masih harus lebih fokus terhadap kasus APBD Langkat.

Menanggapi peningkatan kasus ini, praktisi hukum Kota Medan, Muslim Muis SH memandang langkah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ‘kalah cepat’ dengan apa yang dilakukan KPK.

Wakil Direktur LBH Medan ini berpendapat, penegakan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera menunjukkan adanya kelemahan. Dan, kredibilitasnya perlu dipertanyakan sehingga kasus dugaan korupsi tersebut diambil ahli oleh KPK.

Hal senada pun juga diakui Rinto Maha selaku Direktur Esekutif Institute For Indonesia Legalcy Human Right And Democracy. Menurutnya, selain kredibilitas penegakan hukum di Sumut semakin melemah. “Ini perlu dipertanyakan dan kredibilitasnya diragukan,” ucapnya.

Dugaan Korupsi Baru

Diungkapkannya, pihaknya saat ini memantau atas perkara-perkara dugaan korupsi yang menyangkut dengan Pejabat Pemerintah. Pasalnya, lanjut Rinto, sesuai hasil temuannya, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Pengadilan Tinggi (PT) Sumut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Sumut telah menerima dana hibah dari APBD Pemprovsu Biro Sosial tahun anggaran 2010.

Di mana, bebernya, PN Medan mendapatkan Rp 200 juta, PTUN Medan Rp 300 juta, PT TUN Sumut sebesar Rp 400 juta, PT Sumut Rp 200 juta dan Kejaksaan Tinggi Sumut dapat Rp 500 juta.

Menurutnya, dengan adanya penerimaan dana hibah tersebut, penegakan hukum di Sumut bakal melemah. Apalagi saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sedang menangani dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Syamsul Arifin.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil audit BPK RI No. 519/S/XIV.1/11/2007 tertanggal 28 November 2007 mengenai bantuan keuangan kepada instansi vertikal di lingkungan Pemprovsu, terkait tahun anggaran 2006 di Biro Hukum sebesar Rp 2.064 miliar untuk mendukung kegiatan penyelesaian masalah KKN dan pelanggaran hukum kepada instasi vertikal.

“Hasil pemeriksaan BPK atas realisasi anggaran ini diketahui bahwa pertangungjawabannya atas pengeluaran berupa proposal tanpa disertai dengan bukti-bukti pengeluaran uang, dan diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pembiayaan di Pemprov Sumut,” katanya.

Masih dari temuan itu, pada tahun 2008 dan 2009 dimasukkan lagi dengan anggaran lebih besar. Hanya saja instansi yang mengeluarkan anggarannya dibedakan. Padahal, hal ini bertentangan dengan aturan 32/2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 155 ayat 2 menegaskan, bahwa penyelanggaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

“Jadi instansi vertikal tidak dibenarkan mendapatkan APBD. Hasil audit BPK jelas menyatakan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran ini,” tuturnya. Atas adanya ini, tambahnya pihaknya melaporkan PN Medan beserta hakimnya ke Komisi Yudisial (KY) RI terkait adanya dugaan hakim yang menerima dana hibah dari Pemprovsu.

Akhirnya, atas temuan tersebut, pihaknya berharap pihak Komisi Yudisial RI segera mengusut dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran Pemprovsu, dan berdampak kepada penegakkan hukum semakin melemah di Sumut.(johan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: